"Menyedihkan, Banyak Orang Yang Merasa Sok Berjasa Dia Yang Buat Negara"

Kasus SARA dan ujaran kebencian memang sudah seperti mendarah daging dan menjadi sebuah budaya baru yang berkembang dan mendapat pemakluman di Indonesia. Setiap orang selalu merasa paling benar dan tanpa merasa bersalah sedikit pun kala melontarkan ujaran kebencian bernuansa SARA.

Salah satunya seperti yang terlihat dalam cuitan seorang wanita asal Yogyakarta, Dwi Estiningsih di media sosial Twitter yang memicu kontroversi, sungguh memprihatinkan banyak pihak.

Dwi Estiningsih, wanita yang beken karena melontarkan ujaran kebencian bernuansa SARA serta menghina pahlawan (photo: Harian Indo)

Dalam salah satu cuitannya tersebut, Dwi Estiningsih mempersalahkan pahlawan "kafir" (Frans Kaisiepo) di mata uang baru yang diterbitkan Bank Indonesia, mempersalahkan logo rectoverso (pengaman mata uang dari tindakan pemalsuan) yang dia anggap sebagai pegejawantahan komunisme/PKI dan menyatakan dia beruntung mempelajari sejarah.

Terkait dengan hal tersebut, salah satunya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku dirinya amat sedih dengan kondisi yang terjadi saat ini di mana ada segelintir orang merasa seolah mereka adalah pendiri negara dan yang paling berjasa.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI saat memberikan sambutan di acara peringatan Natal dan Tahun Baru MPR-DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat malam 27 Januari 2017.

Jenderal Gatot menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering mengingatkan bahwa pada situasi kompetisi global saat ini, perbedaan justru bisa menjadi sebuah kekuatan untuk menyatukan bangsa.

"Negara Indonesia bukan negara teokrat, bukan negara sekuler tapi Indonesia adalah negara yang agamis. Terbukti kita sekarang sama-sama merayakan Natal. Itulah sumpah leluhur kita, satu nusa satu bangsa satu bahasa. Bukan satu agama," ujar Gatot.

"Yang menyedihkan sekarang ini, banyak orang yang sok dia membuat negara. Sedangkan pendiri negara kita tidak seperti itu," sambungnya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menebarkan kasih pada bangsa dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia.

Kepada hadirin, Gatot mengatakan, dirinya yakin bahwa umat Kristiani juga akan mendukung persatuan bangsa, sebab hukum utama agama Kristen adalah hukum kasih.

"Saya yakin umat Kristiani adalah umat yang mengutamakan kasih. Karena hukum utamanya adalah hukum kasih. Markus 12 ayat 28-32," kata Gatot disambut tepuk tangan hadirin.

"Mohon dikoreksi, Pak Pendeta. Asal saya jangan di-Ahok-kan," (maksudnya agar jangan dituduh menista agama) sambungnya yang disusul tawa hadirin.

Siap, Jenderal. Rakyat banyak berdiri di belakang Anda untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sejarah yang sesungguhnya menyatakan bahwa NKRI didirikan oleh berbagai kalangan dan golongan yang bersatu, bukan hanya satu golongan saja.

(Kompas, Tempo)

Dwi Estiningsih Akan Diperiksa Polri, Dan Ini Ancaman Hukuman Yang Bakal Menjeratnya

Dwi Estiningsih, wanita yang menjadi sensasikarena menuliskan cuitan bernuansa SARA dan ujaran kebencian di Twitter dalam waktu dekat akan segera berurusan dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Polda Metro Jaya akan memanggil warga Yogyakarta ini pada Jumat 27 Januari 2017. 

Dwi Estiningsih (photo: Harian Indo)

Dalam kasus ini, Dwi akan diperiksa sebagai terlapor karena kicauannya yang menyinggung gambar pahlawan di mata uang baru cetakan Bank Indonesia melalui akun Twitter miliknya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Dwi pada pukul 10.00.

Argo mengatakan pihaknya belum menyimpulkan apakah kicauan Dwi mengenai uang kertas itu mengandung unsur pidana atau tidak karena masih dalam tahap penyelidikan.

Pihak penyidik kepolisian masih merampungkan pemeriksaan ahli untuk menentukan status Dwi sebelum dilakukan gelar perkara. Ahli yang telah dipanggil di antaranya dari pihak Peruri.

"(Dari) hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan terlapor. Baru kami menentukan langkah selanjutnya (dalam gelar perkara)," kata Argo.

Forkapri melaporkan Dwi ke Polda Metro Jaya, Rabu (21/12/2016). Akun Twitter @estiningsihdwi berkicau tentang gambar pahlawan di mata uang rupiah yang baru diluncurkan Bank Indonesia.

Mereka menilai konten kicauan itu bermuatan ujaran kebencian berbau SARA. Selain itu Forkapri menilai konten di Twitter Dwi berpotensi memecah belah bangsa dan melukai hati keluarga para pejuang.

Dwi dilaporkan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman enam tahun penjara

(Kompas, detik)

Alasan Rieke "Oneng" Bela Kicauan Fahri Hamzah Mengenai Babu

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendapat banyak kecaman terkait kicauannya di Twitter yang menyinggung para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dimana melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Fahri menulis, "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela...".

Namun di tengah kecaman dan cercaan, Fahri malahan mendapat pembelaan dari politisi Partai Persatuan Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka.

Rieke Diah Pitaloka (Photo: Tribunnews)

Menurut Rieke, kicauan Fahri di Twitter itu sesungguhnya menyentil berbagai pihak. Sebagian dari mereka marah dan mengecam.

Namun, masyarakat juga perlu melihat arti kata "babu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni orang yang bekerja sebagai pembantu dalam rumah.

"Ada babu cuci, babu masak, dan sebagainya. Upah terserah yang memberi, jam kerja juga terserah majikan, tawar-tawaran pun tidak dijamin norma hukum. Jadi kalau dilanggar pun tak ada sanksi bagi yang melanggar, bisa diberhentikan kapan saja, tanpa pesangon," kata Rieke.

Rieke mengatakan, memang ada konotasi yang terkesan kasar dan melecehkan dari kata babu. Namun, Rieke mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada kata-kata belaka. "Selama belum diakui sebagai pekerja formal maka istilah yang tepat memang babu alias pembantu," ucap Rieke.

Anggota Tim Pengawas TKI di DPR ini mengaku maklum apabila pekerja Indonesia di Hongkong memprotes Fahri.

Sebab, sistem hukum di negara itu cukup baik melindungi TKI yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Beda halnya dengan negara lain seperti Malaysia dan Timur Tengah, demikian jelas Rieke

Oleh karena kondisi itu, menurut Rieke, Indonesia tidak bisa menyalahkan negara penerima TKI. Namun, sudah saatnya semua elemen berjuang bersama memperbaiki sistem hukum yang melindungi TKI.

"Kita sama-sama rumuskan yang terbaik agar negara penerima TKI pun tidak main-main terhadap pekerja dari Indonesia," kata dia.

Menurut Rieke, setidaknya ada tiga langkah yang bisa dilakukan. Pertama, yaitu dengan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar di dalam negeri pun profesi yang sama mendapatkan kepastian perlindungan hukum sebagai pekerja, bukan sebagai babu yang tanpa kejelasan status kerja dan hak-hak pekerja.

Kedua, yaitu mengesahkan revisi UU yang mengatur TKI dan harus sejalan dengan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya yang telah diratifikasi.

Ketiga, yaitu dengan membongkar perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI. Pelaku perdagangan manusia harus ditangkap dan diadili secara tegas, termasuk apabila ada oknum pejabat yang terlibat.

"Saya dukung penuh Presiden Jokowi untuk terwujudnya tiga poin di atas," ucap Rieke.

(Kompas)

Ketika Antasari Azhar Men-"Skak" SBY...

Akhir-akhir ini Mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) amat gemar melontarkan cuitan di media sosial Twitter yang berisi keluhan dan kritikan kepada pemerintah. Cuitan-cuitan SBY ini ditanggapi secara beragam oleh banyak kalangan. 

Namun kebanyakan respon tanggapan yang diterimanya adalah bernada negatif.

Antasari Azhar (berpeci hitam). Photo: Kompas

Tak terkecuali Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, yang pada masa pemerintahan SBY menjadi terpidana dan harus mendekam di penjara ikut menanggapi cuitan SBY.

Dalam cuitannya di Twitter yang oleh banyak kalangan dianggap tak sesuai fakta, SBY menyebut bahwa juru fitnah dan penyebar hoax tengah menguasai negeri.

Nah, cuitan SBY tersebut ditanggapi secara tegas oleh Antasari. Antasari malahan mengatakan, daripada melakukan posting yang berisi keluhan, lebih baik jika SBY membantu mengungkap kasus yang membuat dirinya menjadi terpidana.

"Seharusnya, kalau Pak SBY cuit-cuitan, bantu bongkar kasus saya. Siapa pelaku sesungguhnya?" kata Antasari seusai menghadiri pergelaran teater kebangsaan "Tripikala" di Gedung Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Senin 23 Januari 2017.

Antasari menjadi terpidana dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain. Ia divonis 18 tahun pada tahun 2009, saat SBY menjabat presiden.

"Daripada beliau cuit-cuit di Twitter bilang negara ini kacau, wong enggak kacau kok. Kalau kacau, enggak ada yang bisa terlaksana, mending dia bantu buka kasus saya. Dia tahu kok. Pada era beliau terjadinya," ujar Antasari.

Sejak 14 Agustus 2015, Antasari mulai menjalani asimilasi setelah menjalani setengah masa hukuman pidana. Dan pada 10 November 2016, Antasari menjalani masa bebas bersyarat.

Nah, beranikah SBY menerima tantangan Antasari ini?

(Kompas dan berbagai sumber lain)

Ini Penampilan dan Skripsi Presiden Jokowi Kala Menjadi Mahasiswa

Bagi para mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 di perguruan tinggi, skripsi merupakan salah satu syarat kelulusan mendapatkan gelar sarjana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata mempunyai kisah menarik yang tidak banyak orang tahu terkait skripsinya.

Jokowi diketahui menempuh pendidikan sarjana  di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia tercatat sebagai mahasiswa jurusan Kehutanan dengan nomor pokok mahasiswa 1681-KT.

Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi)

Penasaran dengan judul skripsi Presiden Jokowi saat menyelesaikan kuliahnya di UGM tersebut?

Usut punya usut, ternyata Presiden Jokowi dalam skripsinya membahas tentang pola konsumsi pemakaian kayu di tanah kelahirannya, yaitu di Surakarta. Dengan judul "Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta", Jokowi mendapat bimbingan dari Prof. Achmad Soemitro dengan dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Prof. Soenardi Prawirohatamdjo di tahun 1985.

Judul Skripsi Presiden Jokowi

Selain itu dalam buku Alumni Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi tercatat masuk di tahun 1980 dan menyelesaikan jenjang studi S1 dengan durasi 5 tahun. Dalam foto buku alumni tersebut, Jokowi terlihat lebih kurus dengan gaya yang nyentrik (kalau tidak ingin disebut culun oleh anak-anak zaman sekarang) kala itu.

Penampilan Presiden Jokowi kala mahasiswa (kiri) dan sekarang saat sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (kanan)

 Berkumis tebal dang mengenakan kacamata bundar besar. Jokowi terdaftar sebagai alumni UGM dengan nomor alumni 1120 dan kini, dirinya menjadi orang nomor satu di Republik ini dengan menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ke-7.

(dari berbagai sumber)

Ini Penjelasan Konsep Hiburan Malam Syariah di Jakarta Menurut Sandiaga Uno

Sehubungan dengan semakin dekatnya hari pencoblosan Pilkada DKI 2017 pada Februari 2017, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertarung, semakin gencar menyampaikan ide-ide dan program yang bakalan diusungnya apabila terpilih.

Salah satu calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, pun tak luput untuk mengungkapkan ide-ide yang dianggapnya akan membuat Jakarta lebih maju dan nyaman bagi warganya. Salah satunya adalah dengan membuat hiburan malam berkonsep syariah di Jakarta.

Sandiaga Uno (photo: Kompas Female)

Tujuan hiburan malam syariah versi Sandiaga ini yaitu untuk mengganti konsep hiburan malam yang dinilai rawan penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan prostitusi.

Sandiaga mengatakan, hiburan malam syariah yang diusungnya ini bakalan mengadopsi kegiatan malam seperti di Dubai.

"Nanti ada tari-tarian dari daerah lain, ada kegiatan shalawat, pengajian, dan kajian musik berbasis tradisional dengan kami kedepankan festival sendiri di titik Jakarta," kata Sandiaga.

Sandiaga ingin mengajak anak-anak muda untuk ikut serta dalam hiburan malam syariah.

"Nanti ada taaruf (perjodohan) kemudian bisa dibimbing. Kemudian ada makanan halal," ucap Sandiaga.

Sementara untuk tempat, Sandiaga mengaku ingin menggandeng beberapa pengusaha yang sudah lebih dulu merealisasikan konsep hiburan syariah di Jakarta. Nantinya, akan ada bantuan berbentuk kerja sama dengan pengusaha-pengusaha tersebut.

Diharapkan, kata Sandiaga, konsep hiburan malam syariah ini menjadi daya tarik pariwisata di unggulan di Jakarta.
(Kompas, Tribun)

Ini Kejanggalan Dalam Perekrutan PHL "Pasukan Oranye" Yang Sekarang Gajinya Rp 4 Juta

Beberapa hari terakhir ini nasib paskan oranye PHL (pekerja harian lepas) yang bertanggup jawab atas kebersihan ibukota terombang-ambing karena banyak diantara mereka yang bekerja dengan dedikasi malahan di depak.

Namun, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku bahwa dirinya heran dengan banyaknya pengaduan dari para PHL yang diputus kontrak begitu saja. Dia menduga ada yang tidak beres dengan perekrutan di bawah.

Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menerima pengaduan para PHL anggota pasukan oranye di Balaikota (photo: Kompas)

Selama seminggu ini, sudah banyak PHL yang datang ke Balai Kota untuk mengadu kepada Sumarsono, datang dari berbagai kelurahan, mulai dari PHL di Marunda, Johar Baru, dan Jatinegara.

Bahkan, Kamis pagi 19 Januari 2017 tadi, ada PHL dari Kelurahan Jatinegara yang mengadu lagi. Dia adalah Suwaji.

Suwaji yang telah mengabdi menjadi anggota pasukan oranye selama 20 tahun ini mengaku tidak mengetahui alasan mengapa dia diputus kontrak begitu saja.

Suwaji menceritakan, tidak ada kejanggalan ketika dia mengumpulkan berkas perekrutan pada 27 Desember 2016. Saat pengumuman tanggal 31 Desember 2016 di Kantor Suku Dinas Jakarta Timur, semua PHL dinyatakan lulus. Suwaji bahkan sempat menandatangi perpanjangan kontrak di atas meterai 6.000.

Suwaji mengaku cukup gembira mendengar kontraknya diperpanjang. Di samping itu, gajinya juga naik menjadi Rp 4 juta.

Selang tiga hari, di kantor kelurahan setempat, tiba-tiba terdapat selebaran pengumuman. Pengumuman itu menginformasikan bahwa sebagian dari PHL yang sebelumnya telah lulus dinyatakan tidak lulus.

Namun, di lembaran surat itu tidak tertulis tanggal surat maupun tanda tangan pengesahan oleh pejabat daerah. Di sana, Suwaji mulai menduga ada kejanggalan dalam perekrutan PHL.

"Sewaktu mau absen pulang sore, di papan ada pengumuman yang tidak tertulis tanggal dan nama penulis. Di situ kami diberhentikan," ujar Suwaji.

Senada dengan Suwaji, Sartono yang telah lima tahun bekerja sebagai PHL menyampaikan harapannya agar Sumarsono mau mendengar keluhan mereka. Sartono mengaku bingung bagaimana harus menghidupi anak istrinya jika tak lagi bekerja sebagai PHL.

Lulusan SMP serta umur yang tak lagi muda membuat kepastian mencari kerja semakin menjadi sulit.

"Kami punya anak istri yang harus dinafkahi. Kami datang kemarin karena berharap Pak Soni (sapaan Sumarsono) bisa menyelesaikan masalah ini," ujar Sartono.

Menanggapi bertambahnya aduan para PHL, Soni berjanji untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Soni menilai, ada kejanggalan mengapa cukup banyak PHL yang mengadu kepadanya.

"Kami akan panggil sekretaris kelurahan dan lurahnya yang PHL-nya mengadu, termasuk Suku Dinasnya agar segera diselesaikan," ujar Soni.
(Kompas dan sumber-sumber lain)

Ini Penyebab Mark Zuckerberg Akan Datang Lagi Ke Indonesia Pada Akhir Januari 2017

Pemimpin Facebook, Mark Zuckerberg dipastikan akan segera datang kembali mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat ini. Demikian rilis resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apa yang membuat Zuckerberg bakalan segera datang kembali ke Indonesia?

Presiden Joko Widodo melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara secara resmi telah meminta Facebook untuk turut serta memberantas peredaran "hoax" atau berita bohong yang menyesatkan dan mengadu domba. Nah, Mark Zuckerberg secara khusus akan segera datang untuk membicarakan permintaan tersebut.

Presiden Jokowi kala mengajak Mark Zuckerberg blusukan ke Pasar Tanah Abang. Nampaknya, hanya Presiden Jokowi yang berhasil "memaksa" Mark Zuckerberg untuk mengganti kaos abu-abu yang menjadi ciri khasnya dengan setelan jas rapi (photo: Tribunnews)

Sebelumnya, pada Minggu 8 Januari 2017 lalu, Rudiantara mengatakan berniat mengajak para penyedia layanan media sosial, seperti Twitter dan Facebook untuk aktif mencegah peredaran hoax.

Rudiantara bahkan telah bertemu dan membahas persoalan hoax dengan Twitter. Sedangkan Facebook baru dihubungi dan berjanji akan segera membicarakan masalah itu dengan pemerintah di Indonesia.

Pada Selasa 17 Januari 2017, Rudiantara memastikan bahwa pembicaraan dengan Facebook akan terjadi pada akhir Januari ini Zuckerberg pun dipastikan akan hadir mengikuti pembicaraan tersebut.

Rencananya, pembicaraan dengan Zuckerberg akan membahas seputar cara mencegah penayangan berita hoax, serta upaya memotong peredarannya agar tidak menjadi viral. Pemerintah Indonesia juga tengah mempertimbangkan sanksi berupa denda apabila Facebook gagal menyaring berita hoax.

Pertimbangan mengenai sanksi berupa denda itu mirip dengan yang terjadi di Jerman. Menurut Rudiantara, saat ini pemerintah Jerman tengah menggodok undang-undang (UU) untuk memberlakukan denda pada media sosial yang gagal mencegah peredaran berita bohong.

“Di Jerman itu rencananya baru akan dibuat UU untuk denda yang konon (setara) Rp 7 miliar per hoax,” terangnya.

Usut punya usut, bukan Indonesia saja yang menuding Facebook dan Twitter sebagai sarana penyebaran hoax. Bahkan di negara asalnya yaitu Amerika Serikat pun, kedua media sosial tersebut dituduh turut bertanggung jawab terhadap ramainya berita bohong pada masa kampanye pemilu presiden AS beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Facebook sudah sempat menguraikan empat rencana memerangi hoax di layanan mereka. Begitu juga  dengan Twitter yang telah menyiapkan langkahnya sendiri.

Perusahaan internet asing lain yang mendapat sorotan serupa, Google, beberapa waktu lalu menyatakan peredaran berita palsu secara umum di internet masih sulit dikontrol.

Namun raksasa mesin pencari itu menyatakan telah bekerja sama dengan sejumlah outlet media di Google News agar hasil pencariannya bisa membuahkan berita-berita yang sesuai fakta dan terpercaya.

Nah, sekali lagi pemerintahan Jokowi bisa membuat asing "tunduk".

(Kompas, Tempo dan sumber-sumber lainnya)

Pengakuan dan Penjelasan Ketua Umum MUI Soal Fatwa-fatwa Yang Memicu Konflik

Akhir-akhir ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi olok-olok dan bahan bully di media sosial terkait keputusannya atau fatwanya yang dianggap kontroversial oleh masyarakat karena dianggap berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.

Terkait hal tersebut Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin membantah sejumlah kekhawatiran yang menyebut fatwa MUI dapat menimbulkan benturan di masyarakat.

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (photo: Kompas)

Menurutnya, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sudah melalui serangkaian uji serta kajian yang panjang sehingga tidak sembarangan dikeluarkan. "Kalau dikatakan MUI fatwanya bisa timbulkan benturan, menurut saya tidak ada benturan," kata Ma'ruf dalam diskusi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.

Ma'ruf pun menambahkan bahwa hampir semua fatwa yang dikeluarkan MUI merupakan permintaan undang-undang.

Salah satu contohnya yakni untuk menentukan halal atau tidaknya suatu produk, sudah diatur dalam undang-undang bahwa MUI satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa. Dengan demikian, fatwa tersebut sudah dijadikan hukum positif negara.

"Juga prinsip perbankan syariah. Dalam undang-undang, yang menetapkan syariah dalam perbankan adalah MUI. Kemudian di regulasi OJK, Kementerian Keuangan, atau oleh Bank Indonesia," ujar Ma'ruf.

Contoh lainnya yakni fatwa mengenai kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dianggap kelompok sesat dan dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum untuk menindak tegas pengikutnya.

Adapun alasan lain MUI mengeluarkan fatwa atau sikap, yakni tingginya desakan masyarakat terhadap fenomena tertentu.

Ia menyebutkan, saat itu ada kondisi ketika muncul gejolak masyarakat atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Atas dasar tersebut, MUI kemudian mengeluarkan sikap/fatwa bahwa Ahok telah menistakan agama. Setelah itu, muncul kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang memobilisasi masyarakat dalam sejumlah aksi.

Namun, Ma'ruf membantah kelompok tersebut merupakan bentukan MUI.

"Itu masyarakat sendiri yang melakukan kegiatan. Menurut saya, fatwa itu murni permintaan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat," kata Ma'ruf.

Ma'ruf tak memungkiri bahwa fatwanya bisa disalahtafsirkan oleh masyarakat, bahkan hingga menimbulkan pelanggaran hukum. Jika terjadi hal demikian, MUI menyerahkan urusan itu kepada aparat penegak hukum.

"Setiap fatwa disebutkan masyarakat tidak boleh melakukan tindakan eksekusi dan harus diserahkan ke pihak berwenang. Tetapi, kadang ada masyarakat yang tidak patuh pada aturan," kata Ma'ruf.

Salah satu kekhawatiran itu diungkapkan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Tito mengingatkan akan adanya gerakan transnasional yang berupaya memanfaatkan fatwa MUI untuk kepentingan kelompok tertentu.

Oleh karena itu, Tito berharap hal itu dapat menjadi perhatian bersama untuk diantisipasi.

(Kompas)

Ini Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Malari 1974

Tanggal 15 Januari akan selalu terkenang sebagai hari dimana salah satu sejarah kelam bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun takkan pernah mengira bahwa kunjungan kenegaraan resmi Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Jakarta, 14-17 Januari 1974, akan terus tercatat dalam sejarah perjalanan negeri ini.

Perang Timur Tengah dan boikot minyak Arab yang memukul Jepang tepat di jantung produksi dan usaha dagangnya membuat Jepang merasa perlu mendapatkan teman-teman baru di kawasan Asia Tenggara.

Hal itu membuat PM Tanaka harus membuat keputusan yang cepat dan stategis. Oleh karena itu, dia bersama anggota kabinetnya segera melakukan safari diplomatik ke luar negeri untuk menyelamatkan negara. 

Dalam kunjungan safari diplomatiknya, dalam waktu 11 hari saja, PM Tanaka mengunjungi Manila, Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, dan Jakarta.

Pada hari Senin 14 Januari 1974 sekitar pukul 19.45, pesawat Super DC-JAL warna putih yang membawa PM Tanaka mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

PM Tanaka dan dan putrinya, Makiko disambut karpet merah oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sultan Hamengku Buwono IX..

Pada saat bersamaan, sebanyak ratusan mahasiswa sudah menunggu di luar kompleks Bandara Halim dengan membawa poster-poster yang berisi tulisan-tulisan kecaman. Para mahasiswa ini memprotes dan menolak Jepang mendominasi ekonomi di Indonesia.

Demonstrasi mereka tidak hanya selesai sampai disitu, karena keesokan harinya terjadi demonstrasi pada Selasa 15 Januari 1974, yang lalu dikenal dengan nama Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Demonstrasi ini membuat kegiatan ekonomi di ibukota pun lumpuh.

Dengan naik helikopter TNI Angkatan Darat dari atap gedung Bina Graha, PM Tanaka, yang didampingi Presiden Soeharto, tiba di Halim Perdanakusumah untuk kembali ke Jepang, Kamis 17 Januari 1974

Menhankam/Pangab Jendral TNI M Panggabean, Pangkopkamtib Jendral TNI Soemitro, dan Menteri Luar Negeri Adam Malik turun ke jalan, berdialog dengan demonstran.

Untuk mempercepat penanganan, Pelaksana Khusus (Laksus) Pangkopkamtib DKI Jakarta Raya Mayor Jenderal GH Mantik, sejak 15 Januari, memberlakukan jam malam, pukul 18.00- pukul 06.00 untuk daerah Jakarta Raya dan sekitarnya.

Semua sekolah, mulai dari SD hingga perguruan tinggi diliburkan mulai 16 Januari. Belasan rencana perayaan pernikahan ditunda, diundur, pindah tempat, sampai diganti dengan pernikahan tamasya, termasuk resepsi pernikahan putra sulung Ketua Mahkamah Agung Prof Oemar Seno Adji SH yang awalnya hari Sabtu 19 Januari 1974 petang diundur menjadi Minggu 20 Januari 1974 siang.

Situasi ini memunculkan rencana dialog antara Tanaka dan perwakilan mahasiswa di Bina Graha, Rabu 16 Januari 1974 pukul 09.00.

Dari Universitas Indonesia diwakili Hariman Siregar, Yudil Herry, dan Slamet Rahardjo beserta 15 mahasiswa dari beberapa universitas. Namun, dialog tersebut dibatalkan tanpa adalasan yang jelas. Keadaan Jakarta Raya mulai normal pada Kamis pagi 17 Januari 1974. Jalan-jalan raya pun kembali dipadati kendaraan bermotor seiring menggeliatnya aktivitas ekonomi.

Pada hari itu juga dengan naik helikopter TNI Angkatan Darat dari atap gedung Bina Graha, Tanaka bersama putrinya, Makiko, didampingi Presiden Soeharto langsung menuju Halim. Tanaka mengakhiri kunjungan dan kembali ke Jepang.

Melihat kondisi yang semakin normal, Laksus Pangkopkamtibda Jaya Mayjen TNI GH Mantik dengan pengumuman Nomor 009/PK/I/74 menghapus jam malam mulai Senin, 21 Januari 1974.

(Kompas)

Ini Alasan Rizieq Agar Sukmawati Cabut Laporan Penistaan Pancasila dan Minta Maaf Padanya

Beberapa hari terakhir ini, imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tersangkut beberapa kasus yang mengharuskannya mendatangi pihak berwajib seperti penghinaan terhadap masyarakat Sunda soal "Campur Racun" dan penghinaan dasar negara Pancasila.

Terkait kasus penghinaan lambang dan dasar negara Republik Indonesia, Rizieq Shihab meminta kepada Sukmawati Soekarnoputri yang merupakan putri Proklamator sekaligus pencetus Pancasila, Ir. Soekarno untuk menarik laporannya terkait dugaan penistaan Pancasila sebagai lambang negara.  

Pemimpin FPI Rizieq Shihab tiba di Mapolda Jawa Barat Untuk menjalani pemeriksaan (photo: Kompas)

Pada Kamis 12 Januari 2017, Rizieq Shihab memenuhi panggilan kedua dari Polda Jawa Barat. Rizieq diperiksa di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

"Lebih baik Sukmawati mencabut laporan dan minta maaf, kami maafkan," kata Rizieq di Markas Polda Jawa Barat di sela pemeriksaan, Kamis siang.

Rizieq balik menuding Sukmawati karena telah salah memersepsikan video ceramah berdurasi dua menit yang dijadikan alat bukti dalam laporan. Menurut dia, ceramah tersebut berdurasi dua jam.

"Rekaman video yang diperlihatkan polisi cuma dua menit sekian, padahal saya ceramah selama dua jam lebih. Rekamannya sudah diedit dan sulit dipertanggungjawabkan. Karena ceramah ilmiah dua jam dipotong menjadi menit, justru saya balik bertanya, Sukmawati ada niat apa?" tutur dia.

Rizieq mengaku terkejut dengan pemeriksaan yang dijalaninya. Menurut dia, pemeriksaan tersebut ternyata terkait dengan tesis ilmiahnya sebagai salah satu syarat kelulusan di pascasarjana Universitas Malaya. Adapun tesis Rizieq berjudul "Pengaruh Pancasila terhadap Syariat Islam di Indonesia".

"Saya sangat terkejut, ternyata melalui pemeriksaan tersebut yang dipersoalkan adalah tesis ilmiah S-2 saya tentang Pancasila," ujar dia.

(Kompas dan sumber-sumber lain)

Ada Yang Meminta Masyarakat Sunda Mencabut Laporan Kasus "Campur Racun" Rizieq?

Pada Rabu 11 Januari 2017 ini mendadak Markas Polda Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung mendadak ada keramaian. Ratusan orang gabungan dari budayawan dan masyarakat Sunda berunjuk rasa di depan Markas Polda Jawa Barat.

Mereka menuntut agar Polda Jawa Barat menuntaskan kasus dugaan penghinaan terhadap budaya Sunda oleh pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Budayawan Sunda berdemo di Polda Jabar terkait kasus pelecehan kearifan lokal budaya Sunda "sampurasun" oleh Rizieq Shihab  (photo: Kompas)

Mereka melaporkan Rizieq karena mengganti salam khas Sunda sampurasun dengan "campur racun" saat berceramah di Purwakarta, Jawa Barat.

"Kami menuntut agar Rizieq diperiksa dalam kasus penistaan budaya. Kita sudah melaporkan ini ke Polda Jawa Barat tahun lalu, tapi belum tuntas. Saya salah satu saksi pelapor," kata Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Sunda Jawa Barat Dyna Ahmad.

Dyna, mengatakan bahwa selain melecehkan budaya kearifan lokal masyarakat Sunda, Rizieq juga jelas-jelas menyebarkan paham intoleransi terhadap kerukunan umat beragama serta melecehkan lambang dan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila. 

"Ini tidak bisa dibiarkan. Mau dibawa ke mana negeri ini kalau arogansi terus dibiarkan," kata Dyna.

Ketua Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda Ari Mulila Subagja mempertanyakan mengapa kasus tersebut berhenti. "Laporan (terhadap kasus Rizieq) belum kami cabut, artinya kasusnya masih berjalan. Salah seorang dari pihak Polda Jawa Barat memang meminta kami mencabut laporan, tetapi kami menolak," kata Ari.

Ari mengatakan, ucapan salam sampurasun sangat sakral bagi masyarakat Sunda, khususnya penghayat Sunda Wiwitan. Salam tersebut berarti saling mendoakan. "Sampurasun tidak hanya sekadar ucapan, tapi ini doa. Sampurasun berarti sampurna ingsun, memberikan kesempurnaan. Dibalas dengan kata rampes, yang artinya menerima kesempurnaan," kata dia.

Ari memastikan bahwa aksi ini tidak terkait isu dugaan penistaan agama dengan terlapor calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Pada aksus tersebut, Rizieq merupakan salah satu saksi pelapor.

"Tidak ada urusan sama Pilkada mana pun. Aksi ini khusus kasus sampurasun karena sudah dari setahun lalu," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan, polisi menerima masukan dari para budayawan Sunda.

"Memang masih banyak desakan terus dari masyarakat Sunda terkait ceramah Rizieq di Purwakarta. Akan kami proses," ujarnya/

(Kompas)

Ini Penjelasan Panglima TNI Soal Pencopotan Dandim 0603 Lebak Yang Melatih FPI

Beredarnya pemberitaan mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan pelatihan militer kepada Front Pembela Islam (FPI) dalam rangka kegiatan bela negara menjadi semakin marak dan memicu perdebatan.

Akibat pelatihan bela negara tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten dicopot dari posisinya.

Terkait hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa pencopotan Dandim 0603 Lebak dilakukan karena yang bersangkutan melakukan kesalahan prosedur. Dandim 0603 dinilai telah melakukan kesalahan berupa menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan sebuah ormas keagamaan tanpa izin dari atasan.

Foto pelatihan militer yang dilakukan oleh TNI kepada anggota FPI yang menjadi kontroversi (foto: Facebook)

"Kemarin dicopot karena kesalahan prosedur. Prosedurnya adalah dia harus melapor kepada pimpinan. Koramil kepada Dandim, Dandim kepada Danrem. Itu tidak dilalui. Semaunya saja," ujar Gatot, saat ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 11 Januari 2017.

Gatot menambahkan bahwa setiap warga negara memang memiliki hak untuk mengajukan pelatihan bela negara. Namun, pelatihan tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

"Memang bela negara hak semua warga negara, tetapi prosedur harus benar, tidak Koramil ajukan sendiri tanpa laporan. Ada silabusnya, laporan kesehatan, dan ada apa yang harus dicapai. Tidak sembarangan seperti itu," papar Gatot.

Selain itu, Gatot juga mengklarifikasi terkait berita pelatihan bela negara terhadap ormas serupa di Madura, Jawa Timur. Mengenai yang terakhir ini Gatot menegaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada 2014, dan dilaksanakan melalui prosedur yang benar.

"Itu kejadian Maret 2014. Kejadian sudah berlalu dan prosedur yang dilakukan benar. Sebenarnya langkah ini sudah ada aturannya," kata Gatot.

Kegiatan bela negara di Lebak diketahui dari salah satu unggahan sebuah akun media sosial Instagram @dpp_fpi yang mengunggah sejumlah foto kegiatan pelatihan bela negara.

Ini Klarifikasi Pasha Ungu Soal Pemborosan Sewa Rumahnya Sebesar Rp 1 Miliar Dari APBD Kota Palu

Setelah lama jauh dari pemberitaan karena menjadi Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sigit Purnomo Said atau lebih beken dikenal dalam dunia keartisan dengan nama Pasha "Ungu", akhirnya yang bersangkutan kembali menjadi bahan pemberitaan ramai.

Kali ini pemberitaan mengenai vokalis band "Ungu" ini mengenai sebuah isu kontroversial berupa penghamburan anggaran tempat tinggal.

Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said (Pasha) dan istrinya (photo: Liputan 6)

Terkait hal tersebut, Pasha membantah bahwa dirinya menyewa rumah yang dibiayai pemerintah kota setempat smelalui APBD enilai Rp 1 miliar.

Saat dikonfirmasi pada Rabu pagi 11 Januari 2017 ini, Pasha mengatakan bahwa informasi yang beredar terkait besaran sewa rumah tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

"Informasi ini ngaco. Kontrakan apa yang sebesar Rp 1 miliar, datanya dari mana? Kalau mau memberi informasi kepada masyarakat itu harus akurat," kata dia.

Pasha mengatakan bahwa sewa rumah yang ditempatinya tersebut sebesar Rp 60 juta per bulan. Bahkan untuk enam bulan berjalan, sewanya sudah dibayar dengan mencarikan uang sendiri.

"Kalau dikatakan ada anggaran pada tahun 2017, silakan cek saja. Ini ngarang dan tidak berkualitas," katanya.

Jika pun ada penganggaran saat pertama menempati rumah tersebut, nilainya tidak terlalu besar. Semua barang yang ada di rumah tersebut juga telah dipindahkan ke rumah jabatan.

"Memang ada pembelian televisi, lemari, dan alat kelengkapan rumah tangga lainnya yang nilainya tidak sampai Rp 50 juta," katanya.

Pasha juga mengakui adanya fasilitas rumah jabatan. Namun, rumah jabatan itu sudah ditempati Dinas Pertanian.

"Hal ini tidak perlu dibesar-besarkan karena memang pemerintah wajib menyediakan rumah jabatan untuk kepala daerah dan tidak disebutkan besaran angkanya," katanya.

Menurut dia, jika memang hal itu keliru, maka DPRD sudah lambat bersikap.

"Kenapa sekarang baru dibicarakan, tidak pada saat Dinas Pertanian menempati rumah jabatan itu. Tapi kalaupun belum ada rumah jabatan, maka pemerintah wajib menyediakannya, apakah dengan membeli atau mengontrak," katanya.

Pasha menambahkan bahwa emestinya DPRD yang menindaklanjutinya sebelum masalah ini timbul, yakni dengan membicarakan penyediaan rumah jabatan untuk kepala daerah yang baru.

"Saya berharap DPRD dapat sejalan dengan pemerintah, bukan menjadi musuh, karena kita pada dasarnya sama, dipilih oleh rakyat," kata Pasha.

Sebelumnya, DPRD Kota Palu mendesak pemerintah kota setempat agar tidak mengalokasikan APBD 2017 untuk membayar rumah kontrakan Wakil Wali Kota (Wawali) Palu Sigit Purnomo Said di perumahan elite Citra Land senilai lebih dari Rp 1 miliar karena Wawali sudah memiliki fasilitas rumah dinas di Jalan Balai Kota Selatan.

Menurut anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu Ridwan H Basatu, rumah kontrakan itu tidak boleh dibebankan pada APBD karena dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari.

Menurut politisi Partai Hanura itu, saat asistensi anggaran, bagian rumah tangga dan umum di Sekretariat Pemkot Palu tidak mengakui bahwa ada alokasi anggaran untuk membayar kontrakan Wawali. Hal itu ketahuan setelah DPRD menelusuri dan mengkaji item alokasi APBD.

"Kami pernah dipanggil atau diundang makan oleh bagian umum dan rumah tangga Setda Pemkot Palu atas hal itu, tetapi kami menolak. Mereka telah membohongi kami karena awalnya tidak mengakui adanya penggunaan APBD," kata dia.

Dia menegaskan, kontrakan itu tidak ada kaitannya dengan keuangan daerah sehingga tidak boleh sewenang-wenang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Nah, lho. Kalau begini siapa yang benar?

(Kompas, Detik, Liputan 6)

Ini Janji-janji Kampanye Agus Di Hadapan Massa Kampanyenya Yang Sebagian Besar Kaum Wanita

Mendekati hari-hari menjelang pencoblosan Pilkada DKI 2017 pada bulan Februari 2017, para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta semakin gencar berkampanye.

Salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rabu pagi 11 Januari 2017 ini berkampanye di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Pada kampanyenya di Cawang kali ini, Agus membagi-bagikan atribut kampanyenya.

Agus Yudhoyono saat berkampanye di Cawang, Jakarta Timur Rabu 11 Januari 2017 (photo: Kompas)

Agus membagi-bagikan atribut kampanye untuk warga dari atas panggung dengan melemparkan kaus dan topi ke arah warga yang hadir menyaksikan kampanyenya dari bawah panggung.

Yang menghadiri kampenye ini mayoritas warga yang hadir adalah perempuan. Mereka rela berdesak-desakkan berebut kaus atau topi yang dilempar oleh Agus dari atas panggung.

Padahal, dalam kunjungan ke kawasan Cawang ini, Agus telat datang. Dari jadwal kampanye yang dibagikan tim pemenangannya, Agus harusnya telah berada di lokasi sejak pukul 08.00 WIB. Namun, suami Annisa Pohan ini baru tiba sekitar pukul 09.30 WIB.

Sebelum membagi-bagikan atributnya, Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni memaparkan program-program unggulannya apabila ia terpilih memimpin Jakarta dalam Pilkada DKI 2017. 

Program unggulan yang dipaparkan Agus adalah dana bergulir bagi warga. Melalui program unggulannya ini, Agus menjanjikan dana bergulir sebesar Rp 1 miliar bagi tiap RT/RW per tahunnya. Dana itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan warga.

"Bapak Ibu ingin perubahan di Jakarta? Agar Jakarta lebih maju lagi, lebih makmur lagi dan bahagia warganya. Insya Allah bisa wujudkan jika Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang cinta terhadap warganya," ujar Agus.

(Kompas, dan sumber-sumber lain)

Ini Makna Dari 4 Macam Warna Seragam Pramugari Garuda Indonesia

Garuda Indonesia saat ini mulai perlahan-lahan mewujudkan ambisinya untuk menjadi salah satu maskapai penerbangan yang terkemuka di dunia. 

Selain untuk mengejar ambisinya menjadi maskapai penerbangan kelas dunia, Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan milik pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk mengenalkan kekayaan Nusantara kepada dunia. Salah satu caranya adalah dengan mengenakan kain batik sebagai bawahan rok pramugari.

Keempat warna seragam pramugari Garuda Indonesia (photo; Kompas)

Cara lainnya adalah dengan seragam pramugari yang terdiri dari empat warna, yakni cobalt blue,oranye, ungu, dan biru toska.

"Ada empat warna seragam pramugari Garuda. Dua warna untuk pelaksana, satu untuk pramugari first class, dan satu untuk supervisor," tutur Riva, salah satu pramugari Garuda Indonesia.

Dua warna yang dikenakan oleh pelaksana adalah oranye dan biru toska. Warna biru toska berarti kepuasan dan kesegaran tropis. Oranye menggambarkan kehangatan, keramahan, dan energik.

"Seragam warna ungu digunakan oleh pramugari first class, sedangkan cobalt blue digunakan oleh supervisor," kata Riva.

Warna ungu menggambarkan sikap elegan, kreatif, dan inspiratif, sedangkan cobalt blue menggambarkan keandalan, kepercayaan, otoritas, dan ketenangan.

"Pelaksana bebas menentukan warna seragam, apakah biru toska atau oranye," kata Riva.

(Garuda Indonesia)

Ini Hubungan Para Pelaku Pengeroyokan Relawan Pendukung Ahok-Djarot Beserta Motifnya

Kasus pengeroyokan yang dilakukan terhadap seorang relawan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (Djarot) masih menjadi prioritas penyelidikan polisi.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Roycke Harry Langie mengatakan, pengeroyokan Widodo, pendukung Ahok-Djarot di Jelambar, Jakarta Barat, pada Jumat 6 Januari 2017 bermula dari adu mulut antara Widodo dan pengeroyoknya.

Saat itu, Djarot tengah blusukan. "Motifnya karena kesalahpahaman. Artinya karena si korban ini dia menyampaikan kata. Setelah itu menjadi suatu perdebatan," ujar Roycke di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Selasa 10 Januari 2017..

(Baca juga: Polisi Sebut Pengeroyok Pendukung Ahok-Djarot adalah Tetangga)

Nah, setelah terjadi perdebatan pada Jumat siang tersebut, para pengeroyok Widodo lantas mendatanginya pada hari Jumat malam dan langsung mengeroyok Widodo hingga babak belur.

Rocyke menambahkan bahwa ada sekitar sembilan orang yang berada di lokasi pengeroyokan tersebut. Namun, hanya dua orang yang dengan jelas menganiaya Widodo dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irfan dan Fahmi. Sedangkan 7 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi dan sudah diperiksa polisi.

Irfan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat setelah menyerahkan diri dengan diantar orangtuanya pada hari Minggu 8 Januari 2017. Sedangkan salah seorang pelaku pengeroyokan lainnya, Fahmi hingga kini masih buron.

Polisi mengupayakan akan menangkapnya pada hari ini. "Kita imbau untuk supaya segera menyerahkan diri saudara F ini. Dan terus akan kita kejar, kami bisa menangkapnya," ucap Rocyke.

Ironisnya, kedua pelaku pengeroyokan yaitu Irfan dan Fahmi bertegangga dengan korban sehingga saling mengenal.
(dari berbagai sumber) 

Ini Fakta Kesalahpahaman Tentang Kenaikan Tarif Pajak Kendaraan

Akhir-akhir ini pembicaraan para netizen di media sosial diramaikan oleh pemberlakuan tarif baru dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan sejak 6 Januari 2017.

Namun, pemberlakuan ketentuan tersebut yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016, tentang kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut menuai banyak kesalahpahaman di masyarakat.

Contoh Surat Tanda Nomor Kendaraan (photo: TMC Polda Metro Jaya)

Persepsi yang beredar di masyarakat, yang naik adalah pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, sehari sebelum hari pertama peraturan tersebut diberlakukan, seluruh kantor Samsat diserbu  oleh para pemilik sepeda motor atau mobil.

Mangapa bisa terjadi demikian? Karena rata-rata masyarakat mengartikan bahwa yang naik adalah pajak atas kendaraan yang mereka miliki. Oleh karena itu, agar mereka tidak terkena tarif baru yang mereka anggap mahal, maka mereka buru-buru mengurusnya sebelum peraturan pengganti PP No. 50 Tahun 2010 tersebut diberlakukan.

Menurut Kepala Bidang Regident (registrasi dan identifikasi) Korlantas Polri Kombes Refdi Andri, masyarakat memang salah persepsi. Namun dia menegaskan bahwa yang naik adalah tarif (administrasi) pengusrusan, bukannya pajak.

"Saya juga melihat ada media televisi yang salah menginformasikan, dibilangnya pajak naik, padahal bukan. Hal seperti itu yang perlu diluruskan, sehingga pesannya (yang sampai) ke masyarakat tidak salah", demikian ujar Refdi.

Dikatakan Refdi bahwa laporan dari para petugas masing-masing Samsat pun begitu. Apalagi, sebelum 6 Januari 2017 banyak masyarakat yang datang karena takut terkena tarif pajak baru.

Kata Refdi, begitulah informasinya. Yang naik bukanlah pajak, jadi masyarakat tidak perlu gelisah.

Mengenai sosialisasi yang dituding amat minim, Refdi mengaku bahwa sosialisasi sudah dilakukan sejak 6 Desember 2016. Sehingga rentang waktu tersebut sudah dianggap cukup untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.

(Otomania dan dari berbagai sumber lain)

Ini Penyebab Relawan Ahok-Djarot Dikeroyok 10 Orang Hingga Babak Belur

Tensi demokrasi menjelang Pilkada DKI 2017 nampaknya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Hal ini merujuk kepada banyaknya kasus kekerasan dan anarkisme sepanjang masa kampanye Calon Gubernur DKI.

Kali ini kasus kekerasan menimpa seorang relawan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat, bernama Widodo.

Ahok-Djarot saat berkampanye bersama Ruhut Sitompul (photo: Merdeka)

Widodo dikeroyok oleh sejumlah orang hingga babak belur di Jalan Jelambar Utama, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada Jumat malam 6 Januari 2017 malam.

Pada saat kejadian, Widodo sedang duduk-duduk di sebuah warung. Kemudian tanpa basa-basi datanglah 10 orang tak dikenal dan langsung memukulinya hingga babak belur

“Pas lagi di situ, tiba-tiba didatangi 10 orang dan langsung dipukuli,” kata Kapolsek Tanjung Duren Kompol Zaky Nasution.

Terkait kasus pemukulan ini, Zaky tak menyebutkan apa motif di balik pengeroyokan tersebut. Namun, jelasnya, sebelum terjadi peristiwa itu antara korban dan salah seorang pelaku, I, sempat saling ejek.

Zaky tak memberikan informasi terkait bahan ejekan keduanya. Ada pun Widodo mengaku kenal dengan I karena bertetangga.

Setelah pengeroyokan tersebut, Widodo langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Wajah Widodo tampak babak belur dikeroyok 10 orang secara bersamaan.

Zaky belum bisa memastikan latar belakang dari 10 orang pelaku selain I yang merupakan tetangga Widodo.

“Sekarang sedang dikejar si I dulu karena sudah tahu wajahnya. Setelah itu baru pelaku lainnya,” kata dia.

(dari berbagai sumber)

Fakta-fakta Yang Menguatkan Polisi Bahwa Buku "Jokowi Undercover" Ada Pemodalnya

Belakangan ini, rakyat Indonesia dihebohkan oleh peredaran buku yang berjudul "Jokowi Undercover" yang nyata-nyata isinya merupakan hoax, fitnah dan berita bohong mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Isi buku tersebut karuan saja menjadi viral karena banyak dishare oleh para pembenci Presiden Jokowi sehingga tak pelak membuat banyak orang yang termakan isu dalam buku tersebut dan terhasut.

Dari sampulnya saja sudah bisa dipastikan bahwa isi buku ini semuanya adalah berita bohong (photo: Tempo.co)

Terkait hal tersebut, pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menduga kuat adanya aktor intelektual di balik penerbitan buku 'Jokowi Undercover' yang ditulis dan diterbitkan Bambang Tri Mulyono.

"Dugaan adanya penyokong itu dimungkinkan. Kemungkinan penyokong itu pasti mengarah ke sumber tertentu," demikian pernyataan resmi yang dirilis oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 6 Januari 2017..

Boy menjelaskan bahwa dugaan tersebut didasarkan pada beberapa fakta yang dipikirkan matang-matang oleh pihak penyidik kepolisian. 

Pertama, penyidik meragukan tingkat intelektualitas Bambang hingga bisa menerbitkan sebuah buku. Itu, kata Boy, tampak dari susunan kalimat pada buku yang tak sistematis.

"Ada semacam keraguan atas kapasitas yang bersangkutan. Karena yang ditulis itu tidak didukung data primer dan sekunder yang valid," ujar Boy.

Kedua, material buku itu terbilang membutuhkan dana yang cukup besar. Belum lagi soal memperbanyak dan distribusi.

Oleh sebab itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut penyidik menduga ada penyokong dana atas penerbitan buku itu. Sejauh ini, penyidik baru mendapatkan informasi bahwa jumlah buku yang sudah terjual berada di kisaran 200 hingga 300 eksemplar.

Boy menegaskan, penyidik akan terus menggali soal adanya aktor intelektual dalam perkara itu.

Diberitakan, Bareskrim Polri menangkap Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Penangkapan dilakukan setelah adanya penyelidikan dugaan penyebaran informasi berisi ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yang dia tulis dalam bukunya.

Setelah diperiksa pasca-penangkapan, Jumat pada Jumat 30 Desember 2016, Bambang ditahan oleh Bareskrim Polri.

Dalam bukunya, Bambang menyebut Jokowi telah memalsukan data saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu

Bambang dikenakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam pasal itu disebutkan, siapa saja yang sengaja menunjukkan kebencian terhadap ras dan etnis tertentu akan dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Bambang juga dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Nampaknya "bisnis" ujaran kebencian dan hoax merupakan lahan yang amat basah di Indonesia dikarenakan masyarakat kita masih belum bisa berpikir kritis dan dewasa.

(dari berbagai sumber)