Ini Penyebab Mark Zuckerberg Akan Datang Lagi Ke Indonesia Pada Akhir Januari 2017

Pemimpin Facebook, Mark Zuckerberg dipastikan akan segera datang kembali mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat ini. Demikian rilis resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apa yang membuat Zuckerberg bakalan segera datang kembali ke Indonesia?

Presiden Joko Widodo melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara secara resmi telah meminta Facebook untuk turut serta memberantas peredaran "hoax" atau berita bohong yang menyesatkan dan mengadu domba. Nah, Mark Zuckerberg secara khusus akan segera datang untuk membicarakan permintaan tersebut.

Presiden Jokowi kala mengajak Mark Zuckerberg blusukan ke Pasar Tanah Abang. Nampaknya, hanya Presiden Jokowi yang berhasil "memaksa" Mark Zuckerberg untuk mengganti kaos abu-abu yang menjadi ciri khasnya dengan setelan jas rapi (photo: Tribunnews)

Sebelumnya, pada Minggu 8 Januari 2017 lalu, Rudiantara mengatakan berniat mengajak para penyedia layanan media sosial, seperti Twitter dan Facebook untuk aktif mencegah peredaran hoax.

Rudiantara bahkan telah bertemu dan membahas persoalan hoax dengan Twitter. Sedangkan Facebook baru dihubungi dan berjanji akan segera membicarakan masalah itu dengan pemerintah di Indonesia.

Pada Selasa 17 Januari 2017, Rudiantara memastikan bahwa pembicaraan dengan Facebook akan terjadi pada akhir Januari ini Zuckerberg pun dipastikan akan hadir mengikuti pembicaraan tersebut.

Rencananya, pembicaraan dengan Zuckerberg akan membahas seputar cara mencegah penayangan berita hoax, serta upaya memotong peredarannya agar tidak menjadi viral. Pemerintah Indonesia juga tengah mempertimbangkan sanksi berupa denda apabila Facebook gagal menyaring berita hoax.

Pertimbangan mengenai sanksi berupa denda itu mirip dengan yang terjadi di Jerman. Menurut Rudiantara, saat ini pemerintah Jerman tengah menggodok undang-undang (UU) untuk memberlakukan denda pada media sosial yang gagal mencegah peredaran berita bohong.

“Di Jerman itu rencananya baru akan dibuat UU untuk denda yang konon (setara) Rp 7 miliar per hoax,” terangnya.

Usut punya usut, bukan Indonesia saja yang menuding Facebook dan Twitter sebagai sarana penyebaran hoax. Bahkan di negara asalnya yaitu Amerika Serikat pun, kedua media sosial tersebut dituduh turut bertanggung jawab terhadap ramainya berita bohong pada masa kampanye pemilu presiden AS beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Facebook sudah sempat menguraikan empat rencana memerangi hoax di layanan mereka. Begitu juga  dengan Twitter yang telah menyiapkan langkahnya sendiri.

Perusahaan internet asing lain yang mendapat sorotan serupa, Google, beberapa waktu lalu menyatakan peredaran berita palsu secara umum di internet masih sulit dikontrol.

Namun raksasa mesin pencari itu menyatakan telah bekerja sama dengan sejumlah outlet media di Google News agar hasil pencariannya bisa membuahkan berita-berita yang sesuai fakta dan terpercaya.

Nah, sekali lagi pemerintahan Jokowi bisa membuat asing "tunduk".

(Kompas, Tempo dan sumber-sumber lainnya)