Klarifikasi Resmi Presiden Jokowi Soal Jumlah Tenaga Kerja China Di Indonesia

Isu serbuan tenaga kerja asal China ke Indonesia sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat kegaduhan. Dan kegaduhan tersebut semakin gaduh saja akhir-akhir ini di media sosial.

Untuk meluruskan masalah, maka Presiden Jokowi pun mengklarifikasi isu terkait serbuan tenaga kerja China ke Indonesia. 

Secara tegas Jokowi membantah bahwa tenaga kerja asal China yang masuk ke Indonesia jumlahnya mencapai puluhan juta.

Foto tenaga kerja asal China yang dishare oleh sebuah blog

"Banyak yang bersuara tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia sepuluh juta, dua puluh juta, itu yang ngitung kapan?" kata Jokowi saat membuka Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2016.

Secara tegas Jokowi mengatakan bahwa sebenarnya tenaga kerja China di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang. Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain, yaitu di Malaysia jumlah TKI disana mencapai 2 juta orang. Sedangkan di Hongkong mencapai 153.000 orang.

"Hitungan kita 21.000 itu sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," ucap Jokowi sembari menggeleng.

Fakta lainnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah bahwa pemerintah menargetkan untuk mendatangkan wisatawan asal China sebesar 10 juta orang. Itu karena China yang jumlah penduduknya besar dan ekonominya kuat merupakan pasar untuk mengeruk devisa

Sayangnya, kata Jokowi, ada pihak yang memelesetkan fakta tersebut: dari turis menjadi tenaga kerja.

Menurut Jokowi, secara logika pun tidak mungkin banyak tenaga kerja dari China, Amerika, dan Eropa yang mau bekerja di Indonesia.

Sebab, gaji di negara tersebut jauh lebih baik ketimbang di Indonesia. "Mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil. Ini saya sampaikan agar jangan sampai rumor berkembang di mana-mana," ucap Jokowi.

Fakta Yang Mengindikasikan Jaksa Sidang Ahok Mengajari Rakyat Untuk Melanggar UU dan Berbuat SARA

Hitung mundur menuju Pilkada DKI Jakarta 2017 menurut sebagian kalangan semakin lama semakin jelas terlihat aneh dan terkesan membodohi rakyat serta menutupi kebenaran. 

Hal ini terlihat dari fakta bahwa terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku sangat heran dengan pernyataan jaksa penuntut umum Ali Mukartono yang menyebut Ahok telah merasa paling benar sendiri terkait metode berkompetisi di Pilkada.

Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono memberi keterangan pers seusai sidang (photo: Kompas)

Ahok pun merasa kecewa, bingung dan sangat menyayangkan pernyataan jaksa. Sebab, jelas Ahok, undang-undang yang mengatur tentang Pilkada menyatakan bahwa debat antar calon tidak boleh mengedepankan unsur SARA. Karena itu, ia menilai Ali telah mengajari masyarakat untuk melanggar UU Pilkada.

"Bingung saya jaksa ngomong begitu. Jadi, jaksa mengajari orang melanggar UU Pemilu dan Pilkada boleh menggunakan unsur SARA. Aneh toh?" ujar Ahok di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu 21 Desember/2016.

Menurut Ahok, sudah seharusnya para kandidat yang bertarung di Pilkada mengedepankan visi, misi, dan program. "Tidak boleh ada unsur SARA, tetapi jaksa mengatakan Ahok ini nganggap dia paling hebat," kata Ahok.

Ali sebelumnya mengatakan Ahok telah merasa paling benar sendiri terkait metode berkompetisi di Pilkada. Pernyataanya itu mengacu kepada sikap Ahok yang mengharuskan calon kepala daerah untuk adu program dalam Pilkada.

Menurut Ali, seharusnya koridor yang digunakan adalah peraturan undang-undang yang berlaku. Jika kepala daerah lain tidak menggunakan metode yang sama dengan Ahok, itu tidak bisa dipermasalahkan selama metode yang digunakan tidak melanggar peraturan.

Kasihan Republik Indonesia.

(Kompas, Tempo)

Fakta Mengapa Plt Gubernur DKI Buka (Lagi) Peluang Munculnya "Anggaran Siluman"

Kisruh politik di Pemprov DKI Jakarta menjelang pelaksanaan Pilkada 2017 makin meruncing setelah sang Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono mewacanakan kebijakan yang dianggap "aneh". 

Sumarsono dianggap terindikasi mempunyai agenda politik tersembunyi untuk mendorong perpanjangan masa non aktif Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono

Menurut penuturan pengamat politik Sebastian Salang, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sumarsono memiliki batasan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan gubernur definitif/gubernur asli dalam hal ini Ahok.

Hal inilah yang berulang kali dikhawatirkan Ahok, dan akhirnya benar-benar terjadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hanya gubernur definitif sajalah yang berhak menentukan anggaran.

"Soal anggaran sudah dikhawatirkan Ahok (Gubernur DKI nonaktif). Khawatir betul pembahasan APBD sedang cuti. Momen ini dimanfaatkan Pelaksana Tugas untuk sahkan itu," ucap Sebastian Salang.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2017 sudah disahkan dalam sebuah sidang paripurna, Senin 19 Desember 2016 kemarin dengan nilai APBD DKI 2017 mencapai Rp 70,19 triliun.

Sebastian menilai, terdapat kelonggaran yang ditunjukan Sumarsono agar DPRD memasukkan anggaran siluman, sehingga anggaran membengkak.

"Kelonggaran luar biasa ditunjukan Pelaksana Tugas. Memberi ruang DPRD memasukkan siluman. Kalau dibiarkan pemborosan periode bisa terjadi. Bahaya bagi tata kelola keuangan daerah," ujar Sebastian.

Sebastian menambahkan, bahwa selain persoalan anggaran, kebijakan-kebijakan lain Sumarsono harus disoroti, khususnya mengenai perombakan Pegawai Negeri Sipil DKI yang akan dilakukan pada awal Januari 2017.

Siapapun mengharapkan bahwa Sumarsono tak asal merekrut PNS.

"Kepentingan tertentu masukkan orang ke dalam akan degradasi mental birokrat kembali lagi. Tidak prima lagi. Birokrasi mundur lagi. Semerawut kayak dulu," kata Sebastian.

Seperti diketahui, Kemendagri masih menunggu surat balasan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait nomor register persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan Ahok sebagai terdakwa.

Sumarsono mengatakan, Kemendagri sudah mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait nomor register persidangan dengan terdakwa Ahok yang merupakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif.

Semoga Jakarta tidak kembali berantakan seperti dulu lagi.

(Kompas dan sumber-sumber lain)

Kesaksian Korban Selamat Pesawat Chapecoense Mengenai Detik-detik Jatuhnya Pesawat

Kecelakaan jatuhnya pesawat yang ditumpangi oleh pemain dan ofosial klub sepakbola asal Brazil, Chapecoense saat sedang terbang ke Kolombia untuk bertanding melawan Atletico Nacional di ajang Piala Sudamericana pada 28 November 2016 lalu masih belum hilang dari ingatan.

Kecelakaan pesawat yang tragis dan nyaris merenggut semua personel Chapecoense ini sungguh mengerikan untuk diingat siapapun. Kecelakaan ini amat dramatis bagi anggota tim yang selamat.

Salah satu dari 6 pemain Chapecoense yang selamat, Alan Ruschel (27 tahun), menceritakan bahwa drinya sempat berpindah tempat duduk saat detik-detik akhir menjelang pesawat tersebut jatuh.

Pemain belakang Chapecoense, Alan Ruschel memberikan keterangan pers untuk pertama kali pasca kecelakaan pesawat yang ia alami dan nyaris merenggut nyawa semua anggota tim (photo: Sky News)

Pada sesi konferensi pers pertamanya setelah kecelakaan yang diadakan pada Sabtu 17 Desember 2016, Ruschel yang berposisi sebagai pemain belakang ini sambil berulangkali meyeka air matanya mengisahkan tragedi yang menewaskan sebagian besar rekan-rekan setimnya itu.

Saat berada di dalam pesawat, Ruschel mengaku sempat duduk di kursi bagian belakang. Namun ia disuruh oleh Cadu Gaucho, Direktur Klub untuk pindah tempat duduk.

Nah, posisi tempat duduk itu rupanya menjadi salah satu kemungkinan yang membuat Ruschel terselamatkan.

"Cadu Gaucho meminta saya untuk duduk lebih ke depan dan membiarkan wartawan duduk di belakang. Saya awalnya tidak mau. Namun, saya melihat Jackson Follman (kiper Chapecoense), dan kemudian dia meminta saya untuk duduk di sampingnya," tutur Ruschel.

"Hanya Tuhan yang dapat menjelaskan mengapa saya bisa selamat dari kecelakaan. Tuhan memberikan saya kesempatan kedua," ucap Ruschel.

Follman (24 tahun) juga menjadi salah satu korban selamat. Namun, Follam yang berusia 24 tahun itu dipastikan pensiun dini karena kakinya harus diamputasi.

Pesawat LAMIA yang ditumpangi tim Chapecoense terjatuh di kawasan pegunungan di dekat Medellin, Kolombia. Sebanyak 71 orang tewas dalam kecelakaan tersebut.

Sejauh ini, laporan menyebutkan bahwa kecelakaan terjadi karena pesawat tidak membawa persediaan bahan bakar yang cukup.

Alhasil, izin operasi maskapai LAMIA pun dicabut oleh pihak otoritas penerbangan Bolivia demi kepentingan penyelidikan.

(Reuters, Sky)

Ini Alasan Mengapa Pria Berjenggot Merupakan Suami Yang Terbaik Bagi Wanita

Wahai para wanita, apabila Anda mempunyai suami yang memilih memelihara tumbuhnya janggot di wajah, maka Anda merupakan wanita yang beruntung.

Menurut hasil studi yang dipublikasikan oleh Journal of Evolutionary Biology dan diketuai oleh Barnaby Dixson, diketahui bahwa pria berjenggot lebih setia dalam menjaga komitmen ketimbang pria yang tidak berjenggot.

Salah satu contoh pria berjenggot adalah Habib Rizieq Shihab (photo: Arrahmah)

Studi mengungkapkan alasan berlandaskan logika selama waktu eksperimen berlangsung. dimana didapatkan hasil bahwa pria berjenggot memiliki karakter maskulin dan feminin yang proporsional. Ternyata, kedua karakter pria tersebut membuat banyak wanita jatuh hati dan terpikat.

Hal ini amat masuk akal karena menurut sebagian besar responden wanita, mereka tidak suka memiliki pasangan yang terlalu feminin atau terlalu maskulin.

Bukan cuma itu saja, jenggot melambangkan testosteron dan itu merepresentasikan kejantanan pria yang tangguh sehingga membuat banyak wanita terpesona.

Lalu, bagaimana dengan pria yang tidak berjenggot dan lebih nyaman dengan wajah tanpa ditutupi oleh rambut tebal?

Berdasarkan jajak pendapat dan eksperimen, pria yang memilih mencukur habis rambut wajah di sekitar rahang dan dagu cenderung tidak setia pada pasangan.

Kehadiran jenggot, menurut mayoritas responden, memperlihatkan sifat misterius yang memicu rasa penasaran para wanita.

Studi ini melibatkan 8.520 responden wanita. Seluruh responden memilih pria berjenggot sebagai pasangan untuk hubungan jangka panjang dan pernikahan.

(Woman's Day)

Plt Gubernur DKI Akan Merombak Susunan Ribuan Pejabat di Birokrasi DKI Jakarta

Kontroversi kembali terjadi di kalangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepeninggal Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diharuskan cuti kampanye untuk Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pengganti Ahok yaitu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, berencana akan merombak struktur pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 3 Januari 2017. Hal ini dilakukan usai pengesahan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh DPRD DKI Jakarta pada Selasa 13 Desember 2016 lalu.

Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono (phoot: Kompas)

Aturan tersebut merupakan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan UU Nomor 29 Tahun 2009 dan mengatur seputar organisasi di Pemprov DKI Jakarta, membentuk unit pelaksana teknis, suku dinas dan suku badan, serta kelompok jabatan fungsional dan kepegawaian.

Tujuan dari dilakukan perombakan ini adalah efisiensi, dimana dari sebelumnya ada sebanyal 53 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta saat ini akan menjadi hanya 42 SKPD. 

Bukan cuma itu saja, dari sebanyak 5.998 jabatan akan dipangkas menjadi 4.938 jabatan dari eselon IV B hingga I B. Aturan itu juga akan menghapus sebanyak 1.060 jabatan struktural.

"Pelantikan itu bagi yang berubah seperti promosi atau rotasi di jabatan dan instansi yang berbeda. Untuk promosi akan kami lakukan seleksi umum. Proses pelantikan dan pengukuhan akan kami lakukan pada tanggal 3 Januari 2017 di Monas pukul 10.00 WIB," kata Sumarsono, Sabtu 17 Desember 2016 lalu.

Sumarsono mengakui bahwa dirinya tidak bisa memecat PNS DKI begitu saja, mengingat mereka merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang dilindungi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Namun ia akan menyikapi penghapusan ribuan jabatan eselon dengan beberapa cara. Diantaranya, bagi pejabat eselon yang sudah memasuki masa pensiun, maksimal satu tahun akan pensiun, akan ditempatkan di jabatan fungsional atau ditugaskan ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Jadi ada sekitar enam pejabat eselon dua yang akan di-downgrade, eselon tiga ada 10, lalu eselon empat yang paling banyak terkena efek perampingan. Yang pensiun akan masuk dalam masa persiapan pensiun dan dimasukkan dalam jabatan fungsional umum," kata Sumarsono.

Selain itu, akan ada jabatan wakil camat. Sehingga nanti ada juga pejabat eselon yang akan ditempatkan sebagai wakil camat. Jabatan itu selama ini dihapus oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Untuk menentukan pejabat mana yang akan dilantik atau dirotasi, Sumarsono akan berkonsultasi dengan Ahok dan Wakil Gubernur DKI Jakarta petahana Djarot Saiful Hidayat. Sebab, kata dia, draft Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini merupakan usulan Ahok kepada DPRD pada Agustus 2016.

"Nama-nama pejabat eselon yang akan kami promosikan serta yang akan dirotasi atau mutasi dalam rangka perubahan organisasi perangkat daerah di Pemprov DKI, akan saya konsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur non-aktif," kata Sumarsono.

Menurut Sumarsono, Ahok dan Djarot memiliki penilaian sendiri terhadap nama-nama yang diajukan tersebut. Saran dan masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan baginya untuk memutuskan sebuah kebijakan terhadap para pejabat eselon tersebut.

"Saya kan enggak kenal semua pejabat eselon, apalagi eselon tiga dan empat. Untuk kepala dinas saya sudah punya nama-namanya, tapi tetap harus saya minta saran kepada Pak Ahok dan Pak Djarot, apakah mereka cocok dilantik menjadi kepala dinas. Tetapi yang memutuskan tetap saya," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Sumarsono menginginkan pejabat-pejabat yang dilantiknya adalah orang-orang yang telah dievaluasi Ahok-Djarot. Meskipun, sebagai Plt Gubernur, ia berwenang merombak struktur birokrasi tanpa izin gubernur non-aktif.

"Inilah etika dalam pemerintahan. Saya bisa saja otoriter, tapi saya lebih memilih tetap konfirmasi, konsultasi ke Ahok dan Djarot untuk meminta saran kepada mereka," kata Sumarsono.

Konsultasi itu akan dilakukan setelah Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Perda tersebut tidak akan berlaku bila belum mendapatkan persetujuan dari Mendagri.

Ia menargetkan, pekan ini, aturan tersebut telah disepakati Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Adapun dampak dari pengesahan aturan ini adalah akan ada perubahan nomenklatur SKPD di Pemprov DKI Jakarta mulai tahun 2017. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, pengurangan SKPD meliputi beberapa hal. Awalnya, ada 5 asisten dan 10 biro di Sekretariat Daerah. Kini berkurang menjadi 4 asisten dan 10 biro.

Lembaga Teknis Daerah semula berjumlah 18, kini menjadi 8 badan. Jumlah Dinas sebelumnya ada 20, kini menjadi 22.

Sementara itu, jumlah kabupaten atau kota administrasi tetap yaitu 6. Kemudian, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tetap memiliki 1 perangkat.

(Kompas dan sumber-sumber lain)

Ini Kebiasaan Rajin Belajar Yang Malahan Membuat Anak Anda Menjadi Bodoh dan Bukannya Pintar

Anak yang bahagia, tumbuh cerdas dan berprestasi dalam hal akademik mau pun non akademik merupakan dambaan setiap orangtua di dunia ini. Hal tersebut membuat banyak orang tua, khususnya para orang tua masa kini yang amat sangat fokus pada kualitas pendidikan anak. 

Misalnya, menyekolahkan sang buah hati di sekolah yang terbaik. Namun kini hal itu pun masih dianggap belum cukup bagi para orangtua sehingga mereka pun juga memasukkan sang anak untuk mengikuti sejumlah les dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Ilustrasi anak belajar di rumah

Namun, baru-baru ini muncul publikasi hasil penelitian dari Harvard University yang mengungkapkan dua kebiasaan belajar yang justru malahan membuat anak menjadi malas dan bodoh, yaitu::

Belajar lebih dari 30 menit

Menurut hasil studi para peneliti di Harvard University, lama belajar di rumah untuk anak adalah tidak lebih dari 30 menit setiap hari.

Kemudian, waktu belajar pun mesti diusahakan sama setiap hari. Jadi, apabila anak belajar setiap jam tujuh malam, maka biasakan untuk selalu belajar pada waktu yang sama.

Cara tersebut menstimulasi otak untuk terbiasa dan terjaga selama waktu belajar.

Selain itu, informasi yang disampaikan satu per satu kepada anak lebih efektif ketimbang Anda langsung menyampaikan 10 informasi dalam satu waktu.

Belajar hingga tengah malam

Sesi belajar yang terlalu lama hingga tengah malam dan intens hanya akan membuat otak anak cepat lelah sehingga menciptakan rasa jenuh.

Bahkan, anak yang selalu belajar setiap hari, terlebih lagi hingga sampai larut malam justru memiliki performa (prestasi) buruk di sekolah.

(Medical Daily)

Presiden Jokowi Pastikan Bakal Berikan Bonus Dahsyat Untuk Timnas Indonesia

Tim nasional sepakbola Indonesia yang berhasil masuk final Piala AFF Suzuki 2016 dipastikan akan mendapat guyuran bonus berlimpah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Boaz Solossa dan kawan-kawan akan kembali bertanding dalam pertandingan final Thailand di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu malam 17 Desember 2016.

Presiden Jokowi yang sejak awal mengikuti perjuangan para patriot bangsa ini amat berharap tim nasional Indonesia asuhan Pelatih Alfred Riedl mampu meraih juara sebagai lambang supremasi tertinggi sepak bola Asia Tenggara.

Tim nasional sepakbola Indonesia

Sebagaimana yang telah dilakukan pada peraih medali emas Olimpiade 2016, kali ini pemerintah juga telah mengalokasikan bonus bagi para pemain bila timnas mampu keluar menjadi juara. Terlebih lagi, rakyat amat rindu menyaksikan sepakbola Indonesia kembali berprestasi.

"Kita semua berharap kitalah yang menjadi pemenang, menjadi juara. Kami juga siapkan bonus Rp 12 miliar untuk seluruh pemain. Ini untuk menambah semangat para pemain," terang Presiden kepada para wartawan saat berolahraga bersama warga di Kebun Raya Bogor pada Sabtu pagi.

Para wartawan sempat meminta Presiden Jokowi untuk memberikan prediksi skor pertandingan malam nanti. Namun, seraya tersenyum, Presiden mengatakan bahwa tidak mementingkan skor akhir karena baginya dan juga bagi masyarakat, yang terpenting adalah Indonesia bisa keluar sebagai juara.

"Keinginan kita menang. Keinginan rakyat juga ingin menang. Skor berapapun itu tidak apa-apa, yang paling penting menang," kata Presiden.

Dalam pertandingan kali ini, Indonesia mengantungi keunggulan 2-1 pada pertandingan final yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, pada Rabu kemarin dimana Boaz Solossa dan kawan-kawannya mampu bangkit setelah pada babak pertama sempat tertinggal lebih dulu.

Terbanglah yang tinggi sekali, Garudaku! Ayo kamu pasti bisa. Doa seluruh masyarakat mengiringi perjuangan kalian para Garuda!

(istimewa)

FPI Paksa Manajemen Dealer Resmi Honda Di Bekasi Agar Karyawan Muslim Tidak Pakai Atribut Natal

Kasus intoleransi dan pemaksaan kehendak kembali terjadi di Indonesia. Yang terbaru kali ini terjadi di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat.

Pengurus Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya mendatangi PT Honda Mitra Jatiasih, (PT. Istana Mitra Sendany) di Jalan Raya Jatiasih, Gg Durian no 2, No. 258, Bekasi. 

Maksud kedatangan mereka adalah untuk mendesak agar pihak manajemen Honda Mitra Jatiasih agar membuat surat pernyataan yang berisi ketentuan dan mengatur agar karyawan yang beragama Islam tidak menggunakan atribut Natal saat melaksanakan tugas pekerjaannya.

PT Honda Mitra Jatiasih yang diwakili oleh Manajer Pelayanan Andri Suherman pun menandatangi surat pernyataan dengan isi seperti yang dikehendaki oleh FPI pada Rabu 14 Desember 2016 lalu.

Manajer Pelayanan Honda Jatiasih Andri Suherman mewakili manajemen memandatangani surat pernyataan

Isi surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tersebut adalah pihak manajemen Honda Mitra Jatiasih menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan pemaksaan memakai atribut Natal kepada pegawai Muslim

2. Bilamana di kemudian hari terulang maka Honda siap diproses hukum.

Adapun surat pernyataan ini ditandatangani oleh Andri Suherman selaku perwakilan manajemen PT Hinda Mitra Jatiasih dengan 3 orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I dari FPI Bekasi Raya atas nama Muhammad Husein

2. Saksi II dari Intel Kodim atau TNI AD bernama Gunawan

3. Saksi III dari FPI Heru Mulyawan

Penampakan isi surat penyataan pihak Manajemen Honda Jatiasih kepada FPI yang menghebohkan media sosial

Dalam surat yang beredar luas di media sosial ini, masyarakat mempertanyakan mengenai keterlibatan oknum anggota TNI Angkatan Darat dalam praktik-praktik intoleransi oleh kelompok radikal seperti FPI.

Honda Mitra Jatiasih merupakan dealer resmi Honda yang ke-103 di Indonesia dan ke-33 di area Jabodetabek, sekaligus menjadi dealer resmi kedua di kota Bekasi. Dealer Honda menempati lahan seluas 3.077 m2 dan memiliki fasilitas layanan penjualan dan purna jual (Sales, Service, Spareparts) yang telah terpadu dan juga sesuai dengan standar Honda. Honda Mitra Jatiasih memiliki showroom dua lantai dengan total luas 540 m2 yang nyaman dan modern serta dapat menampilkan semua produk-produk Honda terbaru.

(dari berbagai sumber)

Ini Perdebatan Munarman dengan Pengacara Kepolisian Di Sidang Praperadilan Buni Yani

Munarman, salah seorang petinggi Front Pembela Islam (FPI) mencuri panggung dalam lanjutan sidang praperadilan atas tersangka Buni Yani pada Kamis, 15 Desember 2016 terkait tuduhan fitnah dan hasutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dalam sidang praperadilan tersebut terjadi perdebatan ringan ketika Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat bertanya jawab dengan Munarman selaku saksi.

Munarman sedang menjawab pertanyaan dalam kapasitasnya sebagai saksi di sidang praperadilan Buni Yani (foto: Kompas)

Perdebatan dimulai ketika Agus mengonfirmasi kepada Munarman apakah ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam video yang diunggah Buni di akun Facebook-nya sama dengan tulisan Buni yang dijadikan status video tersebut?

Agus: Tulisan pemohon (Buni) itu sama dengan yang diucapkan oleh saudara Ahok (sapaan Basuki) atau tidak?

Munarman: Substansinya sama.

Agus: Bukan, maksud saya tulisannya.

Munarman: Saya tidak tahu, saya tidak hafal redaksinya.

Hakim Ketua Sutiyono: Sebentar ya, supaya terjawab. Itu suaranya sama dengan tulisannya apa tidak. Jadi apa yang diucapkan Ahok itu ada enggak dengan yang ditulis pemohon?

Munarman: Substansinya ada dalam video tersebut. Susunan kalimatnya, jujur saya tidak hafal. Tetapi isinya kurang lebih begini. Ini fakta ya.

Agus: Oke baik. Di situ, ada kata pemilih muslim. Apakah ucapan Ahok ada juga kata-kata pemilih muslim?

Munarman: Saya tidak ingat.

Agus: Saudara kan sudah beberapa kali melihat video itu, coba diingat-ingat, apakah ada kata-kata pemilih Muslim?

Munarman: Tidak ada.

Agus: Berikutnya, kalimat dibohongi Surat Al Maidah 51. Kalimatnya dibohongi Surat Al Maidah 51 atau dibohongi pakai Surat Al Maidah 51?

Munarman: Dibohongi Surat Al Maidah 51, ada kata pakai.

Agus: Pakai kata pakai ya, di situ tidak ada kata pakai ya?

Munarman: Iya.

Bagaimana menurut Anda?
(Kompas, Tempo)

Ini Yang Membuat Ahok Difitnah Ingin Membuat Mandul Wanita Pribumi

Seperti biasa, perkembangan menuju Pilkada DKI 2017 semakin lama semakin dipenuhi oleh kabar dan isu tak sedap yang beredar di masyarakat.

Hal ini dikemukakan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi calon petahana kala menyampaikan program-programnya yang berkaitan dengan kaum wanita di Rumah Lembang, Menteng.

Para wanita dan janda-janda yang datang dari Cawang untuk memberikan dukungan kepada Ahok (foto: Tribunnews)

Dalam kesempatan ini, Ahok menceritakan mengenai tuduhan miring yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta dan menyudutkannya mengenai kebijakan Pemprov DKI dalam memberikan vaksin kanker rahim secara gratis.

"Saya difitnah mau memandulkan pribumi, padahal kita sudah keluarkan uang besar. Saya percaya kita harus jaga betul (perempuan). Saya percaya anak-anak, kalau enggak ada Ibu jauh lebih susah daripada kalau enggak ada Bapak," ujar Ahok, Kamis 15 Desember 2016.

Sebagai seorang Gubernur dan sebagai seorang suami, Ahok mengaku bahwa dirinya sangat paham mengenai resiko penyakit bagi kaum wanita. Menurut Ahok, kaum wanita amat rentan terkena kanker rahim dan kanker payudara. Oleh karena itu, dia bersama jajarannya ingin membuat program yang bisa mengurangi penyakit itu.

Selain vaksin kanker rahim, Ahok mengaku sudah membuat program lainnya untuk kaum wanita, yaitu membangun klinik pengecekan papsmear di pasar. Dengan demikian, diharapkan para perempuan bisa mudah untuk melakukan pengecekan sehingga bisa melakukan deteksi dini..

Sambil berseloroh, Ahok juga mengatakan bahwa ia akan memperlebar trotoar di Jakarta dan membuatnya ramah serta nyaman bagi kaum wanita yang suka pakai sepatu hak tinggi.

Sedangkan dalam urusan transportasi, Ahok memberikan bus dengan susunan kursi menghadap ke depan yang menjadikan perempuan lebih terlindungi.

"Karena kalau kursinya berhadapan dengan yang berdiri, ada yang nakal cubit pahanya. Saya buat dua-dua kursi ke depan supaya perempuan merasa aman dan nyaman," ujar Ahok.

Ahok juga berniat untuk membuat lantai bus dilapisi semacam bahan busa sehingga kalau penumpang terjatuh karena misalnya direm mendadak, lututnya tidak terluka.

Ahok mengatakan, lantai tersebut merupakan hasil desain dari Perancis.

Ini Alasannya Situs Web Pemerintah Indonesia Sering Diusili dan Diserang Hacker

Sudah menjadi rahasia umum bahwa situs-situs web milik lembaga dan instansi pemerintah Indonesia dengan domain .go.id sering "dikerjai" oleh para hacker atau peretas. 

Para hacker ini kerap melakukan "deface" atau penggantian tampilan beranda situs dengan pesan dari peretas.

Ilustrasi hacker

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Indonesia Cyber Security Report 2015 yang dirilis oleh Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC) beberapa waktu diketahui bahwa domain .go.id tercatat sebagai domain paling banyak diserang hacker pada 2015.

Mungkin kita menjadi bertanya-tanya, mengapa situs-situs milik pemerintah Indonesia sering diserang oleeh hacker dan hingga kini pun masih belum ada tindakan berarti untuk mencegah hal tersebut kembali berulang? 

Terkait hal tersebut, Deputy Data Center Id-SIRTII/CC Bisyron Wahyudi menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena instansi pemerintah kurang memperhatikan maintenance situs setelah rampung dikerjakan dan online.

“Karena kebanyakan web pemerintah itu hanya dikerjakan per proyek,” kata Bisyron ketika berbicara dalam Seminar Evaluasi 2016 dan Trend Malware Indonesia 2017 oleh Vaksincom di Jakarta, Rabu 14 Desember 2016.

Menurut Bisyron, seharusnya sebuah situs semestinya tetap dipantau karena peretas akan selalu berupaya mencari celah keamanan. “Setelah pengadaan (proyek pengerjaan situs) malah tidak ada maintenance. Ya sudah selesai (jadi korban hacker),” ujarnya sambil tersenyum.

Bisyron pun melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, penelantaran seperti ini juga terjadi pada banyak server yang berlokasi di Indonesia. Akibatnya, hacker asing leluasa menanam program jahat di server yang bersangkutan.

“Server kena malware, lalu jadi ‘bot’ karena (dikendalikan secara) remote oleh orang luar negeri,” jelasnya.

Ibarat “zombie”, server di Indonesia banyak dijadikan sarana oleh hacker asing untuk melancarkan serangan cyber ke negara lain.

Gara-gara ini, Indonesia pun tercatat sebagai salah satu sumber serangan cyber terbesar di dunia. Hal tersebut tercantum dalam laporan Indonesia Cyber Security Report 2015 Id-SIRTII/CC dan Microsoft Security Intelligence Report untuk paruh kedua 2015, yang turut dikutip oleh Bisyron.

“Misalnya, server kita dipakai jadi penyebar spam dan phising. Kita ini dikenal di dunia sebagai juara spam dan banyak dapat komplain dari orang luar karena itu” pungkas Bisyron.

Mungkin masalah ini baru bisa beres apabila mental kita berubah.

(kompas)

Transparansi Penggunaan Dana Operasional Plt Gubernur DKI Sumarsono Dipertanyakan

Kisruh dana APBD sepeninggal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sedang cuti untuk kampanye Pilkada DKI 2017 semakin lama semakin ramai.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku tidak tahu berapa besaran dana operasional yang didapatnya, sejak dilantik menggantikan Ahok sejak 26 Oktober 2016.

Plt. Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono (photo: Viva.co.id)

Sebagai Plt Gubernur DKI, Sumarsono sejatinya mendapatkan dana operasional sekitar Rp 30 miliar.

Dana operasional tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana daerah yang memiliki pendapatan asli daerah lebih dari Rp 500 miliar, dana operasional kepala daerah mimimal Rp 1,25 miliar atau maksimal 0,15 persen dari total pendapatan asli daerah.

Siapapun bahkan bisa menebak bahwa DKI Jakarta merupakan daerah yang mempunyai pendapatan lebih dari Rp 500 miliar. 

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan total pendapatan asli daerah sebesar Rp 39 triliun. Oleh karena itu, maka anggaran operasional Ahok dan Djarot Rp 50 miliar atau 0,13 persen dari pendapatan.

Namun, anehnya, seelah sudah hampir 2 bulan menjabat sebagai Plt menggantikan Ahok, Sumarsono mengaku bahwa dirinya tidak tahu berapa dana operasional yang didapatnya. Terkait hal ini pada Rabu malam 14 Desember 2016 saat menghadiri Rakornas PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Sumarsono mengatakan bahwa Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah yang tahu berapa besaran dana operasional yang diperolehnya.

Saat wartawan meminta konfirmasinya mengenai transparansi penggunaan dana operasional tersebut, Sumarsono tak menjawab.

Di tempat berbeda, Sumarsono menjelaskan, dana operasional digunakannya untuk kegiatan kampanye 'Kita Semua Bersaudara'. Spanduk itu, dipasang di hampir setiap kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mengenai dana operasional, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Ahok mengungkapkan, dia mendapatkan Rp 30 miliar per tahun. Penggunaan dana operasional transparan, karena dipaparkan di situs ahok.org.

Nah, lho. 

(dari berbagai sumber)

Ini Cuitan Provokatif Mantan Staff Khusus Presiden SBY Yang Dilaporkan Pengacara Ahok

Kasus dugaan penistaan Al Quran dan Agama Islam yang disangkakan kepada Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali "memakan korban". 

Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja), kembali ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kebencian melalui media sosial, kali ini oleh akun Twitter @AndiArief_AA, pada Selasa 13 Desember 2016.

Andi Arief

Kotak Adja melaporkan akun Twitter yang diduga milik mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dianggap melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Menurut Ketua Kotak Adja Muannas Alaidid, Ahok berpotensi dikambinghitamkan akibat cuitan Andi. Menurutnya, "kicauan" tanggal 2 Desember 2016 itu mampu membuat opini publik yang menyudutkan Ahok ketika terjadi penyerangan terhadap etnis tionghoa.

Bukti cuitan Andi Arief yang dianggap kental provokasi SARA

"Nah ini kan yang kemudian sangat membahayakan kebhinekaan dan keberagaman. Dan ini adalah bukan cara-cara yang bijak dalam gerakan sosial media," kata Muannas di Mapolda Metro Jaya, Selasa.

Kotak Adja melaporkan Andie Arief di hari yang sama dengan sidang praperadilan perdana Buni Yani. Buni Yani menjadi tersangka karena dilaporkan Kotak Adja. Pada 7 Oktober 2016, Buni Yani resmi dilaporkan atas unggahan video beserta caption-nya.

"Proses sosial media yang tidak terkontrol itu akan bisa menimbulkan gejolak, nah ini yang kita khawatirkan karena dalam twitannya (@AndiArief_AA) ini sangat bernada, betul-betul bernada provokatif dan tendensius," kata Muannas. (Baca: Andi Arief Dilaporkan ke Polisi karena Kicauan Provokatif)

Muannas melihat adanya niat jahat dari Buni Yani dan Andi Arief untuk mengadudomba masyarakat. Video Ahok di Kepulauan Seribu itu akhirnya kini menyeret Buni Yani dan Ahok sendiri ke kursi pesakitan. Akankah Andi Arief bernasib sama?

Ini Sanggahan Pengacara Buni Yani Terkait Alasan Buni Yani Memposting Video Pidato Ahok

Keperti yang asus persidangan terhadap Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berlangsung pada hari Selasa 13 Desember 2016 ini amat menyita perhatian publik. Ekses persidangan ini pun juga menyeret seseorang yang membuat Ahok harus duduk di ruang sidang, yaitu Buni Yani.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Buni Yani merupakan orang yang dianggap bertanggung jawab atas pengeditan dan penyebaran video ucapan Ahok di Kepulauan Seribu yang dianggap telah melecehkan kitab suci Al Quran khususnya Surat Al Maidah 51.

Terkait hal ini, Buni Yani pun menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan hasutan SARA.

Terkait postingan video yang diunggah oleh Buni Yani, kuasa hukum Buni Yani Aldwin Rahadian, berkilah dengan menjelaskan mengenai tujuan Buni menulis caption saat mengunggah ulang video pidato Ahok di akun Facebook miliknya pada sidang perdana permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka Buni oleh Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 13 Desember 2016.

"Bahwa isi caption yang tertulis, 'Bapak-Ibu (pemilih Muslim)... dibohongi Surat Al-Maidah 51... (dan) masuk neraka (juga Bapak-Ibu) dibodohi. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini,' bukan transkrip video berdurasi satu jam empat puluh menit itu, melainkan intisari yang bercampur dengan opini pribadi," kata Aldwin di hadapan majelis hakim.

Aldwin mengatakan bahwa maksud Buni Yani mengunggah video dan menulis caption seperti itu adalah untuk mengajak netizen berdiskusi atas keraguan yang dia rasakan dari video tersebut. Respons netizen yang ingin ikut berdiskusi juga ditunjukkan melalui banyaknya tanda like atau suka terhadap unggahan tersebut.

Selain itu, Aldwin juga menekankan bahwa video yang diunggah ulang oleh Buni berasal dari dokumentasi resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian diunggah ulang pertama kali oleh Media NKRI.

Setelah Buni mengunggah video itu, ada akun Facebook lain yang mengomentari status Facebook Buni sebagai salah satu bentuk provokasi. Penetapan status tersangka Buni berawal dari laporan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya.

Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat di Kepulauan Seribu.

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Saat berita ini diturunkan, majelis hakim persidangan Ahok menolak permintaan Ahok agar dalam persidangan diputarkan video alm, Gus Dur tentang memilih pemimpin non muslim.

Bagaimana menurut pendapat Anda?
(istimewa)

Hasil Survei: Mayoritas Masyarakat Ternyata Tidak Tahu Ucapan Ahok Yang Mana Yang Menista Agama

Kasus penistaan agama dan Al Quran yang dituduhkan kepada Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama masih bergulir dan dalam waktu dekat akan segera disidangkan di pengadilan.

Namun ditemukan fakta yang amat membingungkan sekaligus ironis mengenai kasus ini yaitu bahwa mayoritas masyarakat tidak tahu persis ucapan Ahok yang dianggap telah menista agama.

Screenshot video ucapan kata-kata Ahok yang dianggap menista agama di Kepulauan Seribu (photo: viva.co.id)

Hal tersebut terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis Kamis 8 Desember 2016.

Terungkap bahwa sebanyak 88,5%  responden menjawab tidak tahu persis bagaimana ucapan Ahok di kepulauan seribu yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51.

Data tersebut sejalan dengan banyaknya responden yang juga belum pernah menonton langsung video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, yakni sebesar 87,1% responden.

"Artinya kebanyakan masyarakat hanya mengetahui dari pemberitaan atau dari mulut ke mulut," kata Saiful Mujani saat merilis surveinya.

Namun, lanjut Saiful, banyak masyarakat yang bisa menyimpulkan bahwa Ahok telah menistakan agama meski tidak tahu persis atau pun pernah menonton langsung video pidatonya yang mengutip surat Al-Maidah.

Dalam survei ini didapatkan bahwa sebanyak 45,2% responden menyatakan setuju Ahok sudah menistakan agama. Sebanyak 21,5% responden lainnya mengaku tidak setuju.

Adapun yang menjawab tidak tahu apakah Ahok telah menistakan agama atau tidak sebanyak 33,3%

"Artinya kalau tidak tahu persis pernyataan Ahok, lalu bisa setuju ada penistaan agama atau tidak ada penistaan agaka, itu atas dasar apa?" ucap Saiful.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, yakni mereka yang berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.

Dari populasi itu dipilih secara random sebesar 1.220 responden. Responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 1.012 atau 83 persen.

Sementara margin of error plus minus 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Waktu wawancara lapangan adalah pada 22-28 November 2016.

Nah, lho

(Kompas)

Pancasila dan Kegeraman Sang Jenderal....

Kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia kini sudah terindikasi tidak terkendali seiring lunturnya pemahaman akan nilai-nilai luhur dasar negara Republik Indonesia, Pancasila, di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.

Pancasila saat ini digempur oleh banyak ideologi dan pemahaman radikal serta hal sejenisnya yang merusak moral bangsa. Hal ini pun diakui oleh Wakil Ketua MPR Jenderal (Purn) Evert Ernest (EE) Mangindaan. 

Pancasila merupakan dasar negara dan konstitusi yang tidak bisa diganggu gugat (photo: Lampung Post)

Dalam menyampaikan materinya, Mangindaan mengungkapkan beberapa tantangan kebangsaan yang muncul di era globalisasi ini. Hal  tersebut disampaikan pada acara Sosialisasi Empat Pilar di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Kamis 8 Desember 2016.

Ia pun menyatakan kegeramannya akan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang amat memprihatinkan di masyarakat.

"Saat ini adanya kelemahan dalam pemahaman dan sempitnya pemaknaan keagamaan sehingga muncul rasa ekstrimis atau radikal. Radikalisme terjadi di semua agama. Radikalisme disebut mengganggu terhadap pemahaman Pancasila," kata Mangindaan.

Adapun tantangan kebangsaan yang lain menurut Mangindaan adalah pengabaian kepentingan daerah serta fanatisme kedaerahan. Hal ini terjadi ketika pilkada berlangsung, sikap primodialisme muncul, seperti seolah-olah yang bisa jadi kepala daerah hanya putra asli daerah. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu kebhinekaan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Mangindaan, tantangan kebangsaan juga muncul dari penguasa yang sewenang-wenang. "Ketika jadi pemimpin, seolah semua menjadi miliknya. Perlu diingatkan kembali bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Untuk itu keadilan hukum harus ditegakkan tanpa memandang bulu;” ujarnya.

Mangindaan juga mengatakan bahwa adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menjadi salah satu tantangan bagi bangsa ini. Ia pun bercerita, pernah dalam sebuah sosialisasi,

Saat ia menjelaskan panjang lebar mengenai Pancasila, kemudian ada mahasiswa yang bertanya bahwa apakah orang yang tidak mampu perlu Pancasila?

Mangindaan yang hadir dalam acara tersebut pun menjawab, "Kamu Indonesia bukan? Kalo iya berarti kamu juga termasuk Pancasila".

Menurut Mangindaan, bagaimanapun keadaannya kita tidak boleh putus asa dalam mensosialisasikan Pancasila.

(istimewa)

Demi Kebaikan Warga Jakarta, Ini Alasan Ahok "Menyemprot" Istrinya Sendiri

Walau menjadi istri pejabat dan membantu tugas-tugas suaminya dalam kapasitasnya sebagai istri seorang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bukan berarti kegiatan dan inovasi yang dilakukan Veronica Tan selalu "diluluskan" oleh Ahok apalagi kalau sudah menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Inilah fakta yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat banyak. Betapa seorang Ahok tidak pandang bulu dalam segala hal. Termasuk istrinya sendiri pun "kena semprot" apabila dianggap merugikan masyarakat.

Veronica Tan (kiri) melantik Kader PKK Jakarta Utara

Hal ini berawal dari berbagai lomba yang diselenggarakan TP PKK (Tim Penggerak  Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) diketahui oleh Ahok rupanya sering membuat repot para Camat dan Lurah. Karenanya, Ahok meminta kader PKK DKI Jakarta menghentikan kegiatan lomba di tingkat wilayah.

Hal tersebut sudah disampaikan Ahok kepada istrinya Veronica Tan yang  merangkap sebagai Ketua TP PKK DKI Jakarta. “Hentikan lomba-lomba, kasihan camat dan lurah, nggak ada anggaran ”

Ahok ingin kegiatan PKK ke depannya bisa lebih peduli terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang sosial seperti keberadaan taman terpadu yang ada di tiap RW. membantu Dewan Masjid mengurus masjid, sekolah, ibu hamil sampai Lansia. “Fokus saja ke sana dan manfaatnya akan lebih besar bagi Jakarta,” katanya.

Menanggapi saran Gubernur yang juga suaminya itu, Veronica mengatakan akan mengikuti saran tersebut. Veronica akan menjadikan taman layak anak menjadi community center (pusat komunitas) sehingga terintegrasi dengan seluruh program PKK. Di mana, anak-anak, orang tua dapat beraktivitas bersama di balai ruang publik yang ada di taman tersebut.

“Jadi nanti ada tempat pelatihan ibu-ibu, seperti menjahit. Itu akan dibuat program dari Corporate Social Responbility (CSR). Nanti anggarannya masuk kelurahan untuk melatih kader,” tuturnya.

Veronica juga menyatakan akan menghentikan perlombaan di tingkat kelurahan yang selama ini digelar kader-kadernya. Sebagai gantinya, PKK bakal menetapkan sistem reward kepada para kader yang berhasil mengelola taman di setiap wilayah.

(sumber: http://poskotanews.com/2014/12/07/repotin-lurah-dan-camat-lomba-pkk-dihentikan/

Mengupas Isu dan Fakta: "Ahok Itu Seorang Pemimpin Atau Pelayan Sih?"

Kisruh politik yang merembet ke masalah SARA terkait ucapan dan pernyataan Gubernur DKI Jakarta (non aktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu terkait Al Quran Surat Al Maidah 51 yang dipelintir oleh Buni Yani nampaknya sudah melampaui batas kewajaran.

Disebut melampaui batas karena postingan Buni Yani tersebut berimbas pada bahayanya keguyuban di masyarakat dan berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ekses postingan Buni Yani pun berakibat mobilisasi ribuan dan (konon) jutaan massa ke Jakarta untuk aksi bela Islam dan bela Quran.

Para tokoh (yang merasa dirinya) ulama pun lantas menyuarakan dakwah bahwa intinya "dalam Islam dilarang memilih pemimpin kafir dan non muslim".

Saya sebagai seorang nasionalis mencoba merenung dan menanyakan kesana-sini mulai dari golongan akademisi hingga lintas agama. Mulai dari yang "netral" hingga yang "berat sebelah". Nah, disini saya mencoba "merangkum" semua pendapat mereka.

Sekali lagi, ini hanyalah sebuah pendapat yang hanya mencoba obyektif dan jujur.

Apakah Ahok itu merupakan seorang pemimpin? Apakah Ahok itu merupakan seorang pelayan? Mari kita bahas disini.

Pada dasarnya, "pemimpin" itu mempunyai ruang lingkup yang lebih kecil. Pemimpin itu "agak mirip-mirip" dengan "administratur yaitu mengatur segala sesuatu agar tercapai tujuan kelompok. Ditambah lagi, karena "ruang lingkup" nya kecil, maka kita juga harus membicarakan "homogenitas" disini.

Misalnya, pemimpin perusahaan. Pemimpin ini memimpin "anak buah"-nya. Anak buah bekerja bersama untuk si pemimpin. Dan dalam kasus ini, pemimpin TIDAK BEKERJA untuk anak buahnya. Kalau ada anak buah yang mengeluh, sang pemimpin tidak akan mau mendengarkan keluhannya. Karena itu bukan urusannya?

Bagaimana dengan kapten kesebelasan sepakbola? Ambil contoh Boaz Solossa yang kebetulan beragma Nasrani, Kapten klub Persipura Jayapura sekaligus tim nasional sepakbola Indonesia.

Dalam lingkup tim Persipura, ia adalah pemimpin kawan-kawannya di lapangan hijau. Namun dalam lingkup Papua, ia adalah pelayan masyarakat Papua? Mengapa? Karena kalau membicarakan lingkup Papua, Boaz dan kawan-kawannya "melayani" ego masyarakat Papua agar daerahnya unggul dari daerah lain dalam prestasi sepakbola. Bagaimanapun caranya, Boaz harus bisa membawa Persipura juara agar mengharumkan dan membuat bangga Papua. Dia adalah pelayan bagi ego orang Papua. Begitu juga dengan kapten-kapten kesebelasan klub lain.

Bagaimana kalau membicarakan lingkup yang lebih luas? Yaitu tim nasional sepakbola Indonesia? Boaz bukanlah imam/pemimpin para kapten-kapten klub. Ia hanya mengorganisasi (pekerjaan administratur di lapangan) bagi kawan-kawannya di atas lapangan untuk melayani dan memuaskan ego seluruh rakyat Indonesia agar tim nasional bisa berjaya dengan seluruh tenaga yang ia berikan?

Kenapa Boaz disebut pelayan disini? Coba pikirkan, Anda yang sering teriak "Ganyang Malaysia!!", "Hantam Thailand!!!", "Gilas Vietnam", atau nanti apabila tim kita bertemu kesebelasan Myanmar kita berteriak "Bantai para pembantai Rohingya", bisakah melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Boaz dan kawan-kawannya? Bisakah Anda yang suka teriak yang bermain saja di lapangan melawan "musuh-musuh" tersebut? Kalau Anda main dan kalah telak bagaimana? Bukankah para pemain seperti Boaz dan kawan-kawannya merupakan orang pertama yang harus menanggung beban dan rasa malu apabila kalah? Sanggupkah Anda memikul beban berat dan rasa malu seperti mereka?

Atau ada contoh lain, kebetulan di lingkungan saya.

Ketua RT itu pemimpin atau pelayan sih? Para warga ngga ada yang bekerja untuk ketua RT kan? Ketua RT hanyalah "administratur" bagi warganya yang heterogen. Dia juga merupakan pelayan bagi warganya yang heterogen.

Ketua RT saya ini amatlah merupakan seorang "pelayan" dan bukannya pemimpin. Saat ada warga miskin yang rumahnya terancam ambruk, beliau menghadap kelurahan membawa proposal untuk perbaikan rumah warga ini. Dan proposal tersebut tembus sehingga rumah warga miskin ini bisa direnovasi.

Kebetulan di RT ini, bendaharanya adalah seorang ibu beragama Nasrani. Sebelum perbendaharaan keuangan RT dipegang oleh ibu ini (dipegang oleh seorang ibu yang berpakaian rohani sesuai ajaran agamanya), keuangan warga selalu tidak jelas rimbanya dan tidak akuntabel. Ditangan ibu ini, keuangan RT seslalu transparan. Dan juga tidak ada lagi warga yang begitu mudah berhutang uang RT dan kabur atau tidak bayar dengan alasan segala macam.

Contoh lain lagi adalah ketua kelas. Sekali lagi, konon ketua itu berarti pemimpin. Benarkah demikian?
Kebetulan saya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kelas saat kelas 3 SMA. Apabila sang Ketua Kelas berhalangan, maka sayalah yang bertanggung jawab. Dan kebetulan atau bukan, ketua kelas saya ini sering berhalangan.

Tahukah Anda? Walau jabatan saya (Wakil) Ketua Kelas, sejatinya saya adalah pelayan kawan-kawan sekelas. Saya sering harus menjadi "bemper" bagi kawan-kawan sekelas apabila mereka bermasalah dengan sesama mereka dan guru. Saya akan membela kawan saya secara proporsional. Karena saya (Wakil) Ketua Kelas, saya sering "diperbudak" untuk mengambil spidol, penghapus papan tulis atau bahkan mengantarkan tugas kawan-kawan ke meja guru di ruang guru. Yang seperti ini pemimpin atau pelayan?

Kalau tokoh seperti misalnya Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Aa Gym dan ulama lain, mereka adalah pemimpin. Jadi tidak mungkinlah Muhammadiyah dipimpin oleh bukan mereka yang berasal dari kalangan Muhammadiyah. Tidak mungkin jugalah PDIP dipimpin oleh orang yang bukan kader PDIP, dan tidak mungkin pula pemimpin muslim seperti Aa Gym digantikan oleh pemimpin yang non muslim.

Sempat terlontar dalam diskusi di sebuah warung Indomie (ternyata dari sekelas warung sempit di pojokan jalan ini juga ada suara-suara kritis dan objektif), apakah para "pemimpin" tersebut "bekerja untuk kita semua"?. "Kita semua" yang dimaksud disini adalah semua orang dan masyarakat tanpa memandang SARA?

Bagaimana dengan Ahok?

Di kalangan PNS DKI Jakarta, ia adalah bos mereka. Tapi kita harus ketahui, para PNS ini kitalah yang menggaji melalui segala macam pajak dan pungutan (bukan pungli) yang kita bayar. Ahok, serta para pejabat lain hingga Presiden adalah pelayan masyarakat dan bukannya pemimpin. Karena mereka merupakan administratur atau pengatur agar semua orang yang ada di negara ini bisa kebagian sama rata. Tanpa ada mereka yang kita "gaji" sebagai administratur, negara kita ini akan kacau dan tidak bisa berjalan.

Semenjak ada Ahok, tidak ada lagi PNS yang "sekenanya" saja seperti zaman dahulu.

Tanpa adanya para administratur ini, akan ada praktek seperti zaman koboi. Siapapun akan sesukanya tanpa ada aturan main.

Satu lagi, saat ini sedang ada "kisruh APBD DKI" dimana Pelaksana Tugas Gubernur DKI menaikkan besaran anggaran DKI Jakarta 2017 dari 68,76 Trilyun menjadi 70,29 Trilyun. Menurut Soni, penambahan anggaran ini salah satunya karena ada kegiatan yang diusulkan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta masuk ke mata anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 DKI Jakarta. "Mereka (anggota DPRD) teman sebelah kami, kata Soni seperti yang diwartakan Tempo pada Senin 5 Desember 2016.

Kisruh APBD DKI Jakarta 2017 (sumber: Temp)

Sebelumnya, alasan Ahok menolak cuti kampanye adalah agar dirinya bisa mengawal penyusunan APBD 2017. Ahok sangat kecewa karena waktu pembahasan APBD bertepatan dengan masa kampanye. Ditambah lagi ia terpaksa harus cuti, maka ia TIDA BISA DAN TIDAK BOLEH berurusan dengan penyusunan dan pengawasan APBD.

Dan sekarang, saat Ahok sedang cuti, pelayanan aparat DKI pun kembali amburadul.

Selanjutnya, silahkan Anda ambil kesimpulan sendiri. Ahok itu pemimpin atau pelayan Anda? Selamat berpikir dengan pikiran dan hati yang sejuk. Tidak perlu memakai caci maki.

Ketika Jokowi Men-Skak Mat 212

Salah satu rencana penyelenggara demo-demo besar ini sebenarnya adalah 2019..

Dengan tekanan kepada pemerintahan Jokowi, mereka sangat berharap Jokowi melakukan kesalahan. Kesalahan yang utama adalah melakukan pukulan kepada para pendemo sehingga terjadi kerusuhan yang akan mereka perluas skalanya.

Ketika demo berubah rusuh, dampak yang terjadi adalah pelemahan ekonomi dan ketidak-percayaan pada pemerintah. Jika mereka tidak bisa menjatuhkan Jokowi sekarang, di 2019 diharapkan akan berpengaruh pada elektabilitasnya. Dan saat Pemilu nanti, mereka akan membawa kerusuhan2 itu sebagai senjata untuk menghantam Jokowi.

Presiden Jokowi berjalan di MOnas dibawah hujan untuk sholat Jumat

 Sayangnya, mereka gagal....

Hal yang mereka tidak perkirakan adalah Jokowi tidak melakukan pukulan keras kepada pendemo, malah mempersilahkan mereka dan memperlakukannya dengan baik.

Karena rencana yang tidak berhasil itu, mereka kemudian mencoba membunuh karakter Jokowi dengan mengatakannya pengecut karena tidak menemui peserta demo.

Terbukti gagal maning, gagal maning...

212 ini salah satu cara mereka untuk kembali menjatuhkan nama Jokowi. Dan lagi2 mereka salah langkah, Jokowi adalah pemain catur yang brilian...

Pemerintah menyamarkan langkahnya dengan statemen Panglima TNI bahwa ia tidak akan hadir pada shalat Jumat di Monas. Tidak hadirnya Panglima berarti ketidak-hadiran Presiden.

Lawan tersenyum, "Nah, matek kon..."

Injury time, Presiden tampak melangkah keluar istana beserta pejabat2 lain dan Panglima TNI menuju tempat shalat Jumat. Mereka berjalan dengan gagah ditengah hujan sambil memegang payung...

Jokowi menjadikan acara shalat Jumat itu sebagai panggung dirinya. Ia menunjukkan bahwa dirinya tidak takut akan tekanan2 yang terus datang. Ia menghajar lawannya dengan langkah kuda yang jitu.. Mereka yang kemarin meremehkannya, sekarang berbalik memujanya.

Tidak terduga, lawan politik Jokowi malah tanpa sadar menyediakan panggung yang indah dengan karpet merah, dimana Jokowi melangkah dengan anggun dan berwibawa...

Congrats Mr. Presiden.. Langkahmu telak menampar mereka yang merasa sudah berada di ujung kemenangan. Saya ingin mengangkat secangkir kopi untuk anda setinggi-tingginya..

Tinggal para donatur demo yang harus membereskan bidak2nya dan menyusun ulang kembali strategi mereka. Apalagi penangkapan pion2 mereka meruntuhkan mental bertarung ditambah kehilangan dana besar yang ternyata tidak sesuai harapan.

Lebaran kuda ternyata masih jauh, Kumendan... Habis ini jangan kaget kalau ada gebrakan cepat KPK memperkarakan proyek mangkrak yang besinya sudah karatan.

Seruput dulu... baru bikin album baru.

Saya pesan yang judulnya, "Kegagalan adalah sukses yang tidak pernah datang.."

(Denny Siregar)

Ini Alasan Penangkapan Terhadap Rachmawati Soekarnoputri dan Ahmad Dhani

Kisruh politik di negeri ini, khususnya di internal keluarga Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, semakin hari semakin meruncing saja. Hal ini tak lepas dari ditangkapnya salah satu putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri oleh polisi.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Kuasa hukum Rachmawati, Aldwin Rahardian, yang mengatakan bahwa kliennya memang ditangkap oleh polisi. 

Rachmawati ditangkap oleh polisi karena dituduh ingin berbuat makar.

Rachmawati Soekarnoputri ditangkap di rumahnya di Pejaten (photo: Liputan6)

"Iya betul ditangkap. Tadi didatengi (polisi) jam 05.00 WIB di rumahnya dan baru dibawa jam 06.00 WIB," ujar Aldwin saat dikonfirmasi, Jumat 2 Desember 2016.

Rachmawati dibawa polisi dari rumahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Menurut Aldwin, Rachmawati dibawa oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya.

Aldwin mengaku sedang menemani Rachmawati di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Selain, Rachmawati, menurut Aldwin, musisi Ahmad Dhani juga turut diamankan oleh polisi.

Ahmad Dhani diamankan polisi di Hotel Sari Pan Pacific pada Jumat pagi tadi.

Ahmad Dhani ditangkap polisi di Hotel Sari Pan Pacific tadi pagi (photo: Okezone)

Kabar ini semakin menguatkan berita bahwa Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar yang mengatakan Polda Metro Jaya menangkap delapan orang.

Kedelapan orang yang ditangkap tersebut hingga kini masih diperiksa,.

Namun, Boy enggan menyebutkan siapa saja delapan orang yang ditangkap itu. Begitu pula saat ditanya soal kronologi dan lokasi penangkapan, Boy tak mau menjawab.

Setelah ditangkap, delapan orang tersebut dibawa ke Markas Komando Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok.

Sudah bukan rahasia bahwa selama ini Rachmawati berseteru dalam hal politik dengan saudara-saudarinya

(istimewa)

Saking Cinta Indonesia, Mahasiswi Cantik Australia Ini Viral Karena Ciptakan dan Nyanyikan Lagu "Presiden Soekarno"

Saat ini, banyak generasi muda Indonesia yang bahkan tidak mengenal siapa itu Soekarno, founding father Republik Indonesia. Ironisnya lagi, Seventh News Service bahkan pernah menjumpai seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama yang mengira Soekarno-Hatta adalah 1 orang dan bukan 2 orang.

Nah, Sally Andrews, mahasiswi 22 tahun asal New South Wales, Australia, yang mendefinisikan dirinya sebagai 'hanya orang bule' rasanya menampar kita semua bahwa ternyata orang asing malahan lebih cinta dan lebih mengenal Indonesia daripada bangsa sendiri.

Sally Andrews dalam video musik berjudul "Presiden Soekarno" yang ia buat dan nyanyikan

Sally menciptakan sebuah lagu yang menjelaskan betapa besar hasratnya terhadap Indonesia di dalam lirik lagu 'Presiden Soekarno' yang ditulisnya dalam waktu hanya seminggu.

Lagu ciptaan gadis cantik ini seolah mengajak khususnya anak-anak muda Indonesia, maupun Australia, untuk tidak sekedar menjadi nasionalis, tetapi terus berjuang lewat pendidikan.

⠀

"Pendidikan adalah satu-satunya caranya untuk mencapai tujuan yang dibuat dirinya [Soekarno]. Membaca dan menulis tiap hari tiap malam. Menimba ilmu untuk mengerti lebih mendalam".

⠀

Soekarno muda digambarkan oleh Sally dalam lagunya sebagai sosok yang "cerdas di sekolah, pandai dengan debat... dengan hati yang hangat."

⠀

Sally mengaku setiap melihat foto-foto Soekarno membaca proklamasi, ia bertanya-tanya seberapa banyak keberanian yang diperlukan oleh Bapak Proklamator RI tersebut.

Lagu 'Presiden Soekarno' mengantarkan Sally meraih penghargaan dari ajang National Australia Indonesia Language Awards (NAILA) 2016. Kompetisi tahunan ini memberikan penghargaan bagi mereka yang sedang belajar dan ikut membantu pengembangan pengajaran bahasa Indonesia di Australia.

Kompetisi ini diikuti oleh para pelajar dari tingkat Sekolah Dasar sampai universitas yang masih belajar bahasa Indonesia, bahkan tingkat profesional.

Sally memenangkan penghargaan di kategori 'Wild Card' yang mengandalkan keahlian berbahasa Indonesia dalam bentuk penampilan, seperti tarian, bernyanyi, dan cabang seni lainnya.

Sally sudah belajar bahasa Indonesia selama sekitar empat tahun. Kemampuan bahasa Indonesia ini pun sudah memberikannya kesempatan mendapat beasiswa New Colombo Plan.

⠀

"[Saya] mengadakan perjalanan ke Flores, Maluku, Sulawesi, dan melalui Jawa... bertemu teman-teman banyak dari semua bagian kepulauan, dan bahkan mendapat pekerjaan sebagai penerjemah untuk sebuah firma hukum di Sydney," ujar Sally kepada Erwin Renaldi dari Australia Plus.

Lagu "Presiden Soekarno" yang dinyanyikan oleh Sally bisa disimak di bawah ini:

Kini, mahasiswa tingkat akhir dari jurusan hukum di University of Sydney juga sedang menimba ilmu di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

(Kompas, Australia Plus)