Kata Sutiyoso Soal Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Milyar

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso angkat bicara mengenai usulan anggaran pengadaan lem Aibon.

Sutiyoso yang akrab disapa dengan sapaan Bang Yos ini menyatakan terkejut melihat jumlah usulan anggaran pengadaan lem aibon yang ada dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 yang mencapai Rp 82,8 miliar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso (Bang Yos)

"Aku kaget aja, kok lem segitu anggarannya," kata Sutiyoso pada Kamis 31 Oktober 2019. "Nggak tahu ngitung untuk apa, itu bisa aja salah administrasi. Anggaran itu kan memang diatur bersama-sama dengan Dewan (DPRD)," tambahnya.

Bang Yos mengingat kembali saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan membahas anggaran. Dia menyatakan bahwa saat membahas bersama seluruh dinas terkait, dirinya tidak segan mengingatkan anak buahnya agar bekerja jujur dalam mengurus anggaran. "Aku itu setiap kali urusan kaya begini mesti tak kumpulin semua, tak kasih tahu, lihatlah ditelevisi itu menjadi pesakitan KPK, bayangin kalau itu kamu, bayangin aja. Karena itu, istrimu anak-anakmu itu habis semua masa depannya jadi janganlah saya kira," ucap Bang Yos.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani membenarkan ada usulan pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.

Menurut Agus, usulan itu sifatnya hanya sementara sampai rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) diinput sekolah. Agus juga menjelaskan, pihaknya menginput data sesuai dengan pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Sudin Pendidikan Jakarta Barat yakni sebesar Rp 82,8 miliar "(Anggaran) dihitung per jumlah siswa dikalikan tarifnya. Untuk anak SD itu dikalikan Rp 150.000," kata Agus.

Usulan anggaran pengadaan lem aibon itu viral setelah anggota DPRD DKI William Aditya Sarana mengunggah usulan tersebut ke akun Instagram-nya, @willsarana. Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan soal belum bisa diaksesnya dokumen RAPBD DKI 2020 di situs apbd.jakarta.go.id. Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.

"Namun, kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William dalam akunnya pada Selasa lalu.
Sumber

Sekolah yang Ajukan Pembelian Lem Aibon

Kasus anggaran siluman di DKI Jakarta yang "membawa-bawa" Lem Aibon memasuki babak baru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulah Hidayat terkait kisruh Lem Aibon dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satu pun sekolah di wilayah Sudin Pendidikan Jakarta Barat yang memasukkan lem Aibon dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

"Tadi kasubag TU menyampaikan sementara tidak ada sekolah yang mengusulkan lem Aibon itu, tapi nanti kita cek lagi," kata Syaefullah di Balai Kota, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.

Syaefullah menjelaskan, anggaran lem aibon yang tercantum dalam KUA PPS adalah anggaran sementara yang dimasukkan Sudin Pendidikan Jakarta Barat dalam sistem e-budgeting pada akhir Juli 2019. Kala itu, pihak Sudin memasukkan anggaran biaya opersasional pendidikan (BOP) sesuai dengan pagu anggaran, yakni untuk anak SD Rp 150.000 setiap siswa.

Menurut Syaefullah, nantinya anggaran yang mereka input tersebut akan digantikan oleh RKAS sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. "Komponen kebutuhan sekolah selesai Oktober, sebagian sudah selesai sebelumnya. Atas komponen itu belum langsung kami aminkan, tetap langsung melakukan penyisiran kembali oleh Dinas Pendidikan ataupun Suku Dinas untuk memastikan komponen yang disusun sesuai dengan kebutuhan," ujar Syaefullah.

Dari RKAS tersebut, tercatat total ada terdapat 23 rekening yang diinput oleh masing-masing sekolah terdiri dari 17.000 komponen. Di dalamnya tidak tercantum kebutuhan lem Aibon. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat Sudarman. "Sekolah enggak butuh (lem Aibon)," tutur Sudarman.

Ia mengaku, kala itu hanya asal memilih dalam menginput lem Aibon dalam sistem e-budgeting. Menurut dia, nantinya apa yang ia input akan digantikan oleh RKAS yang dilampirkan masing-masing sekolah.

Adapun anggaran lem Aibon ini viral setelah salah satu anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengunggah temuan tersebut ke akun Instagram-nya, @willsarana. Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id. Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.

"Namun, kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William dalam akunnya, Selasa 29 Oktober 2019.
Sumber

Ada Hubungan Apa Antara Nadiem Makarim dan Prabowo Subianto?

Sejarah memang sungguh ajaib dan selalu menarik untuk diperbincangkan. Terlebih lagi apabila mengenai fakta-fakta mengejutkan mengenai tokoh-tokoh penting masa kini.

Ada banyak figur terpandang yang terdaftar sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI), kendati pun partai ini tidak pernah berjaya, bahkan dalam satu-satunya pemilihan yang mereka ikuti: Pemilu 1955.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim

Beberapa figur terpandang tersebut antara lain adalah Sutan Sjahrir (1909-1966), Sumitro Djojohadikusumo (1917-2001), dan juga Hamid Algadri (1910-1998). Mereka semua termasuk kalangan terpelajar di zaman kolonial. Setidaknya lulus sekolah menengah atas yang hanya mampu dirasakan segelintir orang berdarah Indonesia saja macam Algemeene Middelbare School (AMS) atau Hogere Burger School (HBS).

Usai lulus dari sekolah menengah, Sjahrir pernah belajar di Belanda. Demikian pula dengan Sumitro yang kuliah ekonomi di Rotterdam. Sementara Hamid lanjut studi hukum di Recht Hooge School (RHS) Jakarta. Namun dari semuanya, hanya Sumitro saja yang lulus dan meraih gelar sarjana.

Lalu ketika Indonesia baru merdeka, Sjahrir, yang mana adalah pemimpin PSI era revolusi, dijadikan Perdana Menteri. Ada pun Hamid dan Sumitro juga ikut Republik. Situasi ini sempat membuat PSI berjaya.

Selepas Pemilu 1955, Sumitro menjadi figur PSI paling terpandang karena sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan RI. Namun demikian, karier Sumitro di pemerintahan tidak mulus. Malah belakangan ia terlibat PRRI/Permesta dan lantas jadi pelarian di luar negeri. Sementara Sjahrir bertahan di Indonesia dan sempat pula dipenjarakan oleh Sukarno. Lalu Hamid sempat menjabat sebagai wakil PSI di Konstituante sebelum tahun 1959.

Di antara mereka berempat, Hamid dan Sumitro yang memiliki hubungan paling dekat. Anak-anak mereka pun saling mengenal. Sebagai informasi sedikit, Sumitro memiliki empat orang anak dari istri satu-satunya, Dora Sigar: Bianti, Maryani, Prabowo, Hashim. Jumlah tersebut sama belaka dengan anak-anak Hamid bersama istrinya, Zena binti Husein Alatas: Atika, Adila, Maher dan Sadik.

Di antara semua anak-anak mereka, hubungan Maher dan Prabowo Subianto yang paling dekat. Selain menjadi kawan masa kecil, kedekatan mereka terus bertahan hingga sekarang. Ketika Prabowo memutuskan terjun ke dunia politik lewat Gerindra, misalnya, Maher pun ikut partai tersebut dan diberi kedudukan sebagai salah seorang anggota Dewan Pembina Partai.

Salah satu kedekatan lain mereka terjadi pada tahun 1998, seperti ditulis Kivlan Zen dalam Konflik dan integrasi TNI-AD (2004:87). Ketika itu, Maher bersama Prabowo dan juga Fahmi Idris ikut serta dalam menghalau perusuh di daerah Sabang. Kivlan juga menyebut, Maher bersama para pengusaha dan tokoh masyarakat turut meminta Prabowo mengambil-alih keadaan pada bulan Mei di tahun yang sama.

Kembali ke anak-anak Hamid. Beberapa tahun setelah Sukarno lengser, Atika, putri Hamid, kemudian menikah dengan salah satu mahasiswa yang ikut meruntuhkan rezim si Bung Besar. Dia adalah Nono Anwar Makarim, pimpinan harian KAMI antara 1966 hingga 1973. Dari pernikahan tersebut, Nono dengan Atika memiliki tiga anak dengan yang paling bungsu bernama Nadiem Anwar Makarim.

Benang Merah Prabowo dan Nadiem Makarim

Nono, yang lahir di Pekalongan pada tahun 1939, memiliki darah Arab-Minangkabau. Hamid pun juga berdarah Arab. Dan sebagaimana sang mertua, Nono juga lulusan HBS Carpentier Alting Stichting Jakarta. Satu-satunya HBS yang tersisa setelah Indonesia merdeka dan memiliki keterkaitan sejarah dengan tarekat Mason Bebas.

Bagaimana latar belakang terpelajarnya keluarga Nono sempat diulas dalam buku Apa & siapa sejumlah orang Indonesia (1984:446). Disebutkan bahwa ayah Nono, Anwar Makarim, merupakan seorang notaris dan menganggap pendidikan barat penting bagi anak-anaknya. Sebab itu, selepas lulus dari HBS, Nono melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia—yang punya relasi sejarah dengan RHS tempat Hamid kuliah.

Selain Nadiem, Anwar Makarim masih punya dua anak lagi: Chaidir dan Zacky. Ia pun juga ingin kedua anaknya ini memiliki pendidikan tinggi. “Di pertengahan 1960an, dengan Nono dan Chaidir yang sudah kuliah hukum dan Teknik, Anwar Makarim ingin Zacky menjadi dokter,” tulis Sony Karseno dalam disertasinya di Universitas Ohio, Indonesia's New Order, 1966-1998: Its Social and Intellectual Origins (2013:447).

Namun demikian, Zacky hanya beberapa semester saja kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia lantas bilang ke sang ayah ingin masuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) di Magelang pada 1967. Siapa sangka setelah jadi tentara, Zacky jadi sering berdebat dengan saudaranya dalam melihat sisi gelap Orde Baru dan militernya.

Selama menjadi perwira Angkatan Darat, Zacky ikut dalam operasi militer di Banten, Kalimantan, Papua, dan Timor-Timur. Ia juga pernah menjadi Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA). Ketika pensiun, Zacky memiliki pangkat sebagai Mayor Jenderal TNI dan sempat menjadi Ketua Satgas Panitia Penentuan Pendapat Timor Timur (P3TT) pada akhir tahun 90-an.

Zacky lulus dari Akabri pada tahun 1971 bersama Kivlan Zen. Ketika Zacky dan Kivlan lulus, Prabowo anak Sumitro yang baru kembali ke Indonesia, juga mendaftar di Akabri. Meski begitu, karier Kivaln dan Zacky (yang juga berakhir sebagai jenderal), sempat disalip Prabowo. Selain dinas di korps baret merah, junior mereka itu punya status sebagai menantu daripada Presiden Soeharto.

Anak-anak tokoh PSI yang lain juga terjun ke dunia bisnis. Seperti, misalnya, ditunjukkan anak bungsu Sumitro, Hashim Sujono, yang kini sohor dengan Arsari Group. Lalu Maher, karib Prabowo, setali tiga uang. Ia sempat terkait dalam kongsi bisnis yang disebut Kelompok Delapan (Kodel Group) bersama Fahmi Idris, Aburizal Bakrie bin Ahmad Bakrie, Soegeng Sarjadi, Abdul Latief dan Pontjo Sutowo bin Ibnu Sutowo.

Jejak para pamannya tersebut kelak diikuti oleh Nadiem Makarim dengan mendirikan Gojek: perusahan rintisan pertama di Indonesia yang berstatus Unicorn alias telah memiliki nilai valuasi di atas 1 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 14,1 triliun.

Kini Maher berhak menepuk dada. Selain kawan masa bocahnya, Prabowo, (akhirnya) terpilih menjadi Menteri Pertahanan—meski baru saja kalah dalam Pilpres—, Nadiem si keponakan juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Begitulah kisah peruntungan anak dan cucu kader PSI Sutan Sjahrir pada masa sekarang ini.
sumber

Fahri Hamzah Ungkap dan Bongkar Fenomena Bisnis Kotor di KPK

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah membuat heboh setelah mengeluarkan pernyataan mengejutkan dalam sebuah wawancara eksklusif.

Dalam wawancara tersebut Fahri secara blak-blakan mengatakan banyak orang kotor di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Orang-orang kotor dengan bisnis kotor. KPK tidak sesuci yang orang kira.

"Udah banyak yang kotor di dalam," kata Fahri kepada Deddy Corbuzier dalam unggahan video berjudul Wah Ternyata Ada Bisnis di Dalam KPK.

Unggahan video tersebut diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu, 27 Oktober 2019.

Fahri Hamzah ketika diwawancarai oleh Deddy Corbuzuer

Untuk mengetahui pandangan lengkap Fahri Hamzah tentang KPK, berikut tanya jawab lengkapnya dengan Deddy Corbuzier.

Deddy Corbuzier (DC) dan Fahri Hamzah (FH)

DC: Bang Fahri Hamzah (tertawa)

FH: Apa kabar? (melambaikan tangan) kok saya yang nanya apa kabar

DC: Harusnya saya yang nanya ya, apa kabar. Any way, bang Fahri Hamzah sekarang jadi penjual kopi. hahahahaha. Saat datang ke rumah, he give kopi dan tulisannya adalah kopi revolusi. Jadi ketika pensiun kini pebisnis kopi. Ini di jua kan bang?

FH: Iya dijual

DC: Dijual di?

FH: Sekarang online, baru, belum ada counter. Kita mau bikin counter di seluruh Indonesia. Tempat kita memicu revolusi.

DC: Serem ya, hahahahahha.

FH: Ngopi aja bikin serem yaaa, hahahahaha.

DC: Harganya berapa brooo?

FH: Harganya lupa saya tuh, karena anak-anak yang urus.

DC: Oke anak-anak yang urus. Coba saya terka-terka. Broo, sekarang elu bisnis kopi ini baru dipromokan. Kalau dipromokan saat itu, Anda kena KPK.

FH: Kayak seseorang yang mempromokan... hahahaha ya... ya... kita enggak usah sebut hahahahaha.

DC: Tapi kalau ngomong tentang KPK, saya kan lihat tuh. I kan follow you. Ehhh, ketika KPK itu paling heboh-hebohnya, Anda adalah orang yang paling bersuara setuju KPK itu harus ada pengawasnya.

FH: Bahkan, teori saya itu harus dibubarkan.

DC: Harus dibubarkan?

FH: Iya, karena saya memakai teori transisi demokrasi. Jadi demokrasi itu kan satu sisi sistem yang kita set up dalam negara kita, supaya dark sight of power itu enggak ada lagi. Kan ada otoriter. Itu kan seperti rumah, seperti kamar. Kalau kita tutup, tidak ada lampu, tidak masuk udara, pengap. Pasti di dalamnya itu akan ada tikus, akan ada kecoak gitu.

Sama dengan otoriterisme yang kita tinggalkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Tertutup, di dalam jiwa demokrasinya korupsi, muncul kecoak-kecoak, koruptor-koruptor. Nah begitu kita masuk demokrasi, kita buka. Dan begitu kita buka ketahuan semua. Dan itu semua lari dan terbakar.

Sebetulnya sistem demokrasi itu otomatis korupsi akan hilang. Nah ini yang kita mitigasi dan proses, lahirlah Undang-Undang KPK itu. Jadi kira-kira UU KPK itu bilang begini, hei KPK ini sistem sudah kita buka sekarang, kamu bantu bangsa ini. Birokrasi negara, politisi, juga supaya dia keluar dari kultur lamanya.

DC: Broo, sorry nih gua potong nih broo. Bukankah saat KPK itu dibuat, Ente juga disana?

FH: Saya di DPR bukan di MPR. 2002 saya bukan anggota DPR tapi anggota MPR tahun 98 iya. Memang melahirkan ketetapan MPR tapi tidak KPK nya.

DC: Tapi kenapa elu enggak bersuara pada saat itu, kenapa tidak bersuara tentang KPK itu.

FH: UU itu bagus. Di dalamnya itu ada analisis. Aaa, apa namanya... membuat lembaga yang lebih kuat, lebih besar supaya mengatur kedisiplinan transisional itu. Nah, ini yang tidak dipahami. Makanya, ini kan dari dulu saya katakan, UU KPK perlu penterjemahnya, perlu otak, bukan otot. Sori ya bukan nyindir Anda. Hahhahaha. Maksudnya ini, kerjaan mengurusi korupsi itu adalah pekerjaan brain dia bukan kerjaan nangkap orang. Anda akan kewalahan di, apa namanya, moral individualing, itu berat.

DC: Artinya, lu mengatakan KPK ini dibutuhkan dan pada saat dibuat sebenarmya benar, tapi begitu jalan, ada yang aneh gitu kan.

FH: Aneh karena organisasi yang besar dia tidak pakai mengatur transisi kayak organisasi terbuka. Pak polisinya jadi baik, jaksanya jadi baik, pengadilan jadi baik, DPR jadi baik, daerah jadi baik. Ini enggak. Dia ungkap kejahatan persoalannya. Lalu dia hancurkan, dihancurkan, dihancurkan semua lembaga. Seolah-olah hampir 20 tahun transisi, lembaga yang kredibel cuma satu, KPK doang.

DC: Tapi kan ini brooo, masyarakat dengan yang orang-orang tertentu sepemikiran. Ada yang mengatakan ohh iya pasti. Takut kan, palingan koruptor larinya begitu kan.

FH: Emang larinya kan begitu karena enggak ada teorinya. Kita ngomongnya, apa. Masyarakat kita tidak bisa membedakan antara sibuk dan sukses. Dianggapnya kalau KPK sibuk itu sukses, enggak. Justru kalau KPK makin tidak sibuk, terstruktur pekerjaannya itu suksesnya begitu. Sukses dalam persepsi kita itu. Tiap tahun makin banyak yang ditangkap. Padahal teorinya kalau kita mau pakai pikiran rasional semakin enggak ada dong. Karena sudah habis.

DC: Gua mau blak-blakan nih, hahahahha.

FH: Saya ini mah orangnya blak-blakan hahahahaha (meminum air dari gelas yang ada cap Tokopedia)

DC: Mungkin tidak sih ada bisnis dalam KPK?

FH: Sudah temui. Gini ya, teorinya dulu. Kan saya enggak mau ngomong langsung menuduh, tapi teorinya. Tiba-tiba KPK dengan excercise power yang begitu besar itu. Dia mengatakan kita menghadapi masalah yang besar. Dia bilang, korupsi ini adalah extraordicrame. So, give me carm, give me time, give me everything. Everything gitu. Di situlah dia kemudian men-set up suatu prosesi yang bekerja sebenarnya melanggar prinsip negara demokrasi, melanggar prinsip negara hukum, prinsip human right dan bahkan melanggar UU. Banyak sekali UU. Misalnya seperti melanggar prinsip demokrasi itu sifatnya terbuka,  Anda terbuka, Anda enggak boleh tutup, enggak boleh ada rahasia.

Tapi KPK dengan kerahasiaan banyak ditutupi, banyak orang ditangkap, lalu hilang begitu saja, banyak tersangka yang tidak diproses banyak orang di pengadilan luntang lantung kayak zombie bahkan banyak orang yang meninggal dalam keadaan tersangka.



Siti Fajriah, itu yang BI itu, meninggal, kemudian ada banyak saya enggak hapal satu persatu, belum terbukti kayak misalnya itu yang bernama RJ Lino sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak diproses dan mohon maaf saya bukan, di sini rasanya saya ketemu dengan orang itu naik pesawat ke luar negeri, gitu lho dalam keadaan dia tersangka.

Ada juga sahabat saya Pak Emir Moeis, Dirut Garuda baru saja kemudian diproses setelah sekian tahun baru dalam demokrasi itu ada hukum justice delay justice denied. Kalau Anda tunda-tunda proses hukum terhadap orang, itu Anda artinya menolak keadilan tegak bagi orang itu padahal orang itu sebenarnya, once Anda tuduh dia, mungkin dalam tempo yang secepat-cepatnya ingin mengetahui status dia sudah jelas.

Dia sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, yang pengen tahu dia salah atau tidak. Tapi oleh KPK itu dianggap sebagai biar jera. Itu enggak boleh. Anda melanggar prinsip human rights yang sudah kita terapkan dari proses yang sudah kita terima tahun 98 saat mengakhiri rezim otoriter, implementasi demokrasi.

DC: Bahkan di sini saja KPK bisa mengatur menteri yang dipilih presiden kan?

FH: Waktu itu saya sudah protes. Saya yang memprotes Jokowi, sekarang kan Jokowi kelihatannya sudah kapok. Sebenarnya saya tegur, begitu Jokowi memberikan daftar nama kepada KPK. Waktu itu saya tegur, 'Pak Anda melanggar undang-undang, Presiden itu tidak boleh memberikan kewenangan yang tidak ada pada satu lembaga dicoretlah nama orangnya, ini merah sebulan lagi tersangka, kuning enam bulan lagi tersangka, yang boleh dilantik yang hijau.

DC: Ada akhirnya yang dilantik  tapi enggak terbukti apa-apa. Tapi oleh KPK itu enggak apa-apa. Tapi ada juga terbukti justru menjadi kepala BIN?

FH: Itu dia, kacaulah kita ini. Jika kita berbicara democracy human rights tidak ada di sana otot. Orang-orang mengintip. Jadi orang itu mengintip, begitu ada orang yang memegang uang, ditangkap seolah-olah itulah pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang KPK itu disebutkan pencegahan, supervisi, koordinasi, monitoring.

DC:  Mungkin tidak? Kita berandai-andai, mungkin tidak, bisa saja yang ditangkap itu dipilih-pilih?

FH: Pasti iya lah.  Oh iya lah sudah ada temuannya sebenarnya. Saya ini sebenarnya sudah bawa banyak bom nih. Karena kalau ada yang macam-macam saya lempar bomnya. Saya buka gitu. Saya berani ngomong yang orang tidak berani ngomong dari dulu.

Kenapa ada orang tersangka seumur hidup dan ada yang meninggal dalam keadaan tersangka. Kenapa si A disebut di pengadilan, diproses, kenapa si B di pengadilan disebut, didiamkan. Kenapa si A atau si C begitu digarap sampai dikenai DPPU ke keluarga. Seolah-olah sampai mau miskin dan sebagainya. Ada orang yang disembunyikan.

Ada orang namanya Nazaruddin. Dia ditemukan 162 kasus, tapi kasus yang diungkap cuma dua dan itu pun yang Nazaruddin yang kena cuma satu atau dua lah yang lain itu yang kena adalah tukang OB-nya, sopirnya gitu. Dan saya punya investigasi lanjutan tentang ke mana kekayaan Nazaruddin. Sudah saya katakan waktu itu saya punya kekebalan sebagai anggota DPR saya katakan, tapi saya sekarang saya pegang dokumen bagaimana mereka berbisnis dengan bisnisnya Nazaruddin.

Pokoknya begini ya kalau ada lembaga yang Anda terlalu mengagumkan dalam demokrasi itu enggak boleh karena dalam demokrasi itu prinsipnya adalah semua lembaga itu adalah sama prinsipnya dan ada check and balance. Semua harus taat kepada hukum, pasal 27 Undang-Undang Dasar menyebutkan semua warga negara sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Itu artinya enggak boleh ada lembaga atas nama ingin memberantas korupsi menjadi pahlawan publik lalu kemudian dia boleh melanggar hukum. Nah itu yang saya sering ingatkan kepada KPK kalau mau baca. Saya kan penggemar sejarah, saya membaca riwayat Edgar Hoover di Amerika Serikat itu sendiri dia adalah public hero seperti KPK. Itu karena pada waktu itu Amerika dalam ancaman komunisme, dalam ancaman pokoknya goncangan yang banyak. Termasuk mafia-mafia atau korupsi akhirnya cover itu tiap hari minta kewenangan lebih kepada Presiden kepada kongres tapi sebelum dia melakukan permohonan dengan presiden-presiden datang dia kasih lihat sebuah dokumen dan dokumen itu adalah cacatnya Amerika Serikat sehingga sampai 7 presiden Amerika Serikat memperpanjang dalam pekerja yang kayak gitu sebagai tapi apa yang terjadi ternyata memang dia sakit jiwa, ada unsur sakit jiwa karena ia The Black male dengan presiden-presiden datang dia kasih lihat sebuah dokumen dan dokumen itu adalah cacatnya Amerika Serikat sehingga sampai 7 presiden Amerika Serikat memperpanjang dalam pekerja yang kayak gitu sebagai public hero tapi apa yang terjadi ternyata memang dia sakit jiwa, ada unsur sakit jiwa karena ia power.

DC: Tapi kalau Bro mengatakan KPK dibubarkan, masyarakat akan bertanya KPK dibubarkan, siapa yang akan menangkap koruptor?

Fh: Nah itu dia kan demokrasi itu kan begitu. Anda buka semua kelakuan pejabat, akan ketahuan sekarang ini pejabat salah pakai kacamata saja disemprot oleh publik, salah pakai baju, pakai jam mahal di fotonya di sosial media, di kirim sosial media. Waduh ya kayak gitu-gitulah pada dasarnya demokrasi itu.

Jadi pada dasarnya demokrasi itu bagi pejabat publik adalah siksaan sebetulnya karena hidupnya tidak ada lagi. Saya hampir 20 tahun lah hidup sebagai pejabat publik yang personal hilang karena itu sebetulnya inheren dalam demokrasi itu sudahlah orang bersih sebenarnya gitu loh.

Tapi kalau mengintip, kalau Anda mengintip kejanggalan dari sekian juta pejabat negara, pegawai negeri ini diintip, lalu Anda umumkan kepada publik seolah-olah itu semua isi negara ini. Padahal BPK misalnya mengatakan itu lembaganya bersih, oke ya kan. Tapi orang-orangnya tetap saja namanya manusia tetap gitu kan ada yang namanya menyelidiki.

DC: Bro siapa saja orang yang menyelidiki orang yang korupsi yang benar beneran tanpa adanya apakah siapa yang harus menyelidiki yang koruptor ini.

Fh: Konstitusi kita seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi  enggak suka menggunakan ini badan bahkan dihancurkan karena badan ini juga melakukan pemeriksaan kepada KPK. Banyak masalahnya di KPK itu, menggaji pegawai seenaknya, mengelola aset sita terjadi penyelewengan dalam pengelolaan, aset sita uangnya dikelola sendiri. Itu semua terjadi temuan BPK.

DC:  Artinya KPK yang Anda katakan banyak yang kotor di dalam.

FH: Sekarang kalau mereka misalnya, dulu mereka menyerang Antasari akhirnya Antasari jadi ketua KPK. Artinya di dalam menganggap Antasari tidak becus tapi Antasari Jadi. Sekarang mereka menyerang Firly, sekarang Firly menjadi ketua KPK, nanti masuk dalam sistem KPK juga.

Dalam KPK Itu ada kayak sistem partai gitu, namanya Wadah Pegawai, di sana itu punya kubu-kubu, geng-geng saling serang. Mana ada lembaga penegak hukum saling serang, saling kubu. Jadi semua yang masuk KPK kebal hukum akhirnya jadi begitu kan.

Jadi tadi yang saya bilang teori tapi holycals teori sapi suci itu, kan karena yang disembah tidak boleh ada yang salah dan itu kan yang salah gitu loh jadi. Akhirnya kejahatan yang ada dilakukan oleh pejabat-pejabat KPK tidak boleh diungkap.

Saya mendapat laporan dari beberapa lembaga pemeriksaan yang memeriksa KPK ketemu masalahnya, KPK mengancam mendatangi, tolong jangan diungkap nanti kredibilitas lembaga kami jelek.

DC: Artinya begini, kalau misalnya terbongkar semuanya, KPK kotor?

FH: Itu yang saya bilang kalau KPK itu enggak cepat Insaf lama-lama orang akan lempar telur busuk ke KPK Itu. Bahaya lho,  sejujurnya begitu.

DC: Tapi ini menariknya begini, tapi tahun yang lalu sempat gembar-gembor bahwa KPK harus diawasi, terus hilang tuh enggak ada kabar-kabar lagi.

FH: Nah itu tadi semua pada takut,  ya kan, pokoknya begitu kita ini membiarkan KPK menyadap seluruh pejabat publik ini kayak gestavo di zaman itu dulu akhirnya semua pejabat publik itu tunduk. Menyatakan kebenaran enggak berani, melakukan koreksi enggak berani.

DC: Termasuk presiden?

FH: Semua, ya kan,  tapi alhamdulillah kita puji Pak Jokowi di ujung dia setuju dan ia melakukan itu. Saya kira ini era baru pemberantasan korupsi arah baru pemberantasan korupsi karena presiden artinya mau ikut tanggung jawab memberantas korupsi dengan cara menunjuk pengawas. Itu luar biasa. Orang enggak tahu kita kembalikan yang menyimpang ini ke relnya.

Sehingga presiden yang dipilih oleh rakyat dengan biaya 25 triliun seluruh rakyat kasih tenaga kepada presiden, sekarang ada gunanya dalam pemberantasan korupsi. Kemarin-kemarin kan enggak ada.

Presidennya kalau ditanya bagaimana cara bapak memberantas korupsi, serahkan ke KPK. Ditanya lagi jalan Presiden dan Wakil Presiden, bagaimana kita perkuat KPK. Begitu terus ngomonginnya. Makin kuat itu KPK nya. Padahal dia sendiri enggak ada perannya. Padahal rakyat milihnya dia. Rakyat kan enggak tahu adanya lembaga KPK, enggak tau dia, yang pilih KPK kan politisi, rakyat milihnya Presiden dan DPR. Ehh presiden saya kasih uang nih 200 triliun.

DC: Kalau KPK dipilih politisi maka bisa saja KPK isinya titipan-titpan politisi dong?

FH: Akhirnya, makanya kan harusnya rakyat itu pesannya kepada yang dia pilih sendiri. Makanya kalau kita milih presiden yang kita tagih presiden dong, jangan yang kita pilih presiden dengan duit 5 triliun, tapi yang kita tagih orang lain. Itu enggak benar.

DC: Kok lu berani ngomong, lu enggak takut tiba-tiba nama lu ada di KPK?

FH: Banyak-banyak doa aja. Tidak ada orang yang tidak ada salah karena itu kalau kita cari-cari kesalahan pasti ketemu termasuk orang dalam KPK. Makanya saya bilang kan enggak fair KPK boleh mengintip pejabat lain, pejabat lain enggak boleh ngintip KPK. Coba kalau boleh ke jabatan lain tetapi tentunya sudah banyak salahnya.

Kan enggak ada teorinya di satu lembaga malaikat semua isinya, enggak ada. Tuhan ini menciptakan manusia, adil, pakai kurva normal. Ada orang baik, mendekati baik, tapi sedikit, ada orang kayak iblis itu yang dibikin tapi sedikit. Yang banyak itu manusia normal.

Kalau intip DPR ada penjahatnya tapi sedikit. Makanya jangan bikin tesis dari itu semua brengsek. Semua inti polisi ada orang jahatnya tapi sedikit. Jangan dibilang polisi ini enggak ada harapan, rusak semua. Kejaksaan rusak semua. KPK jadi sehat sendiri karena enggak diintip.

Coba kalau kita boleh mengintip, ada juga. Yang lalu kan ada pimpinan KPK dari waktu ke waktu tersangka loh, Antasari tersangka pembunuhan, Abraham Samad tersangka, BW tersangka, yang ini bisa jadi tersangka. Kalau macam-macam kalau diintip orang. Jadi ya sudahlah jangan main moral di sini. Main sistem se tup sistem yang menyebabkan orang itu berlaku wajar, berlaku normal. Itu tugas kita dalam demokrasi percaya bahwa semua manusia itu sama kesalahan yang sama.

DC: Tapi masyarakat kita ada tuh yang bikin hastag save KPK sampai nomor 1 Bro.

FH: Namanya juga move ya. Apalagi media sosial, banyak orang salah paham di media sosial. Sabar saja kalau mau di-engage di media sosial. Kita kan karena sabar saja banyak anonim pendukung-pendukungnya, sabar semua anonim. Ya sudahlah belaga pilon aja di situ.

DC: Tapi sakit hati enggak kau dengerin kata-kata mereka?

FH:  Enggak. Pakai ilmu Gus Dur aja, gitu aja kok repot, hahahahaha.

DC: Ada yang ngomong, saya pernah baca di mana gitu ya, katanya Fahri Hamzah ini gimana sih, dulu tidak mendukung Jokowi?

FH: Sekarang bukan berubah menjadi mendukung Jokowi itu cuma gara-gara saya mengkritik KPK dari tahun 2007 ya 2007 saya mulai kritik KPK, 2012 saya mulai bikin buku untuk mengingatkan KPK 2012 itu ketika pidato SBY di satu media itu.

Dia mengingatkan, betul saya mendapat kabar langsung kekawatiran Pak SYB pada waktu itu. Jadi Pak Jokowi menyetujui revisi 2019, jadi 12 tahun kemudian ada presiden yang cocok dengan putih saya sejak 12 tahun lalu, lho kok tiba-tiba saya yang dibilang ikut Jokowi. Jokowi ikut saya, terbalik soalnya. Jangan dibalik-balik. Cuma kita dianggap cebong kurang ajar juga ya nggak apa-apa, mau kampret nggak apa-apa lah, tapi ini rame loh, berarti kan masalah KPK.

Berikut ini adalah video wawancara tersebut:

SUMBER

Bukan Fachrul Razi, Inilah Menteri Agama RI Pertama Yang Berasal dari TNI

Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi telah ditunjuk sebagai Menteri Agama oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 23 Oktober 2019.

Gedung Kementerian Agama RI

Sebelumnya, Fachrul Razi menjabat Presiden Komisaris di PT Central Proteina Prima (CP Prima) dan Komisaris Utama di PT Antam Tbk sejak 2015. Dia juga menjadi komisaris di PT Toba Sejahtera Group milik Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan.

Selama Pilpres 2019, Fachrul Razi menjabat sebagai Ketua Tim Bravo-5. Tim yang dibentuk Luhut Binsar Panjaitan tersebut berisikan purnawirawan TNI yang mendukung Jokowi.

Penunjukan Fachrul Razi seperti mematahkan "tradisi" Menteri Agama sejak era Reformasi yang selalu dijabat kalangan sipil. Bahkan lebih spesifik lagi, Menteri Agama lazimnya diduduki kalangan sipil dari Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama.

Terakhir kali Menteri Agama berasal dari kaum militer terjadi di zaman Orde Baru. Pengangkatan Fachrul Razi menunjukkan Jokowi seakan-akan ingin mengulangi apa yang pernah dilakukan Soeharto.

Pada 1978 Soeharto menunjuk Alamsjah Ratu Prawiranegara sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan III. Alamsjah merupakan seorang serdadu.

Alamsjah Ratu Prawiranegara adalah lulusan HIS Ardjuna dan SMP Lampung Gakuin. Sejak 1944, ia sudah menjadi perwira di tentara sukarela Jepang di Sumatra bagian selatan. Lebih dari 20 tahun hidupnya ia habiskan pada dinas ketentaraan.

Alamsjah, seperti dicatat Harsya Bachtiar dalam "Siapa Dia? Perwira Tinggi TNI AD" (1989:65), terakhir menjabat sebagai Asisten Keuangan dari Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) yang kala itu dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto.

Ia memang termasuk salah seorang yang dekat dengan Soeharto, bahkan sangat loyal. Ketika Soeharto mulai berkuasa pada 1967, Alamsjah adalah Koordinator Staf Pribadi Presiden, yang sebelumnya sempat menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera.

Sejak awal 1968 hingga 1972, ia dijadikan Sekretaris Negara RI. Setelah itu, ia diangkat menjadi Duta Besar Indonesia di Belanda (1972-1975), kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (1975-1977).

Alamsjah tak pernah berada dalam Departemen Agama, sampai suatu malam pada awal Maret 1978, Soeharto memanggilnya. Dalam autobiografinya yang berjudul Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu (1995), Alamsjah menceritakan pertemuan itu.

“Saya akan menunjuk Saudara sebagai Menteri Agama,” kata Soeharto. Alamsjah tentu sangat terkejut.

“Jangan main-main, Pak. Saya bukan kiai, bukan ulama, bukan ahli agama dan tidak memiliki pendidikan formal keagamaan. Sedangkan mereka yang ahli dan bergelar profesor saja tidak berhasil, apalagi saya,” jawabnya.

“Bukan di situ soalnya, Saudara Alamsjah. Semuanya sudah saya coba, tetapi kurang berhasil [...] Saya kenal Saudara, saya paham dan kenal cara berpikir Saudara dan cara kerja Saudara,” ucap Soeharto.

Alamsjah lalu bertanya, “Kira-kira apa tugas khusus untuk saya nanti?”

“Tugas yang harus Saudara laksanakan adalah menjelaskan kepada umat beragama, umat Islam khususnya mengenai Pancasila, sehingga mereka tidak lagi bersikap apriori. Selama ini Pancasila [seolah] tidak jelas bagi umat Islam...”

Sekali lagi Alamsjah bertanya, apa tidak ada orang lain yang lebih layak daripada dirinya, dan Soeharto pun menjawab, “Tidak ada.”

Sepulang dari Cendana, ia ditanya istrinya tentang tugas apa yang mesti ia kerjakan. Begitu Alamsjah menjawab Menteri Agama, istrinya geli dan heran.

“Apa yang kamu tahu tentang pekerjaan Menteri Agama?” tanya istrinya. Namun Alamsjah enggan menanggapi.

Persoalan Aliran Kepercayaan
Di zaman Sukarno, Menteri Agama umumnya berasal dari organisasi Islam dengan pendidikan agama Islam yang jelas. Mereka biasanya berlatarbelakang Mejelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), atau Nahdlatul Ulama (NU). Jika pun bukan orang yang dikenal sebagai tokoh Islam, biasanya hanya di masa darurat—seperti Teuku Mohamad Hasan pada zaman Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Namun, tak ada yang tak mungkin bagi Soeharto, sebab ABRI pun bisa menjadi Menteri Agama. Maka lahirlah pelesetan AMD, yakni ABRI Masuk Depag.

Pada 28 Maret 1978, Alamsjah menjadi menteri paling pagi yang melapor kepada Soeharto. Ketika presiden bertanya apa persoalan yang dihadapinya, Alamsjah menyebut empat perkara: aliran kepercayaaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; umat Islam merasa ditekan dalam berdakwah; persoalan Pancasila dan umat Islam; dan terakhir masalah-masalah pokok lain yang harus diselesaikan menteri agama.

“Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah semacam kebudayaan,” kata Soeharto.

Jawaban itu membuat Alamsjah seperti mendapat pencerahan. Waktu itu, perkara aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa sudah terkatung-katung selama sepuluh tahun dan membuat cemas umat Islam.

Kepada wartawan, Alamsjah menjelaskan, “Masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah kebudayaan. Bukan menjadi masalah atau persoalan keagamaan, karena merupakan bagian dari kebudayaan, tempatnya adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.”

“Apa itu betul?” tanya wartawan.

“Saya ini Menteri dan baru saja berkonsultasi dengan Presiden, masa saya berbohong,” jawabnya.

Setelah itu, sejumlah surat kabar segera memberitakan penjelasan Alamsjah. Maka hilanglah kecemasan umat Islam soal aliran kepercayaan yang hendak berstatus sebagai agama.

Dalam sensus penduduk tahun 1980, seperti dikutip Andree Feillard dalam NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna (1999:184), Alamsjah menginstruksikan kolom agama tak boleh kosong dan harus diisi oleh para penganut aliran kepercayaan dengan memilih salah satu dari lima agama resmi yang ditetapkan pemerintah Orde Baru, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha.

Tugas penting lain Alamsjah adalah membumikan Pancasila. Pada 28 Juli 1978, di hadapan ribuan santri di Denanyar, Jombang, ia berceramah tentang sejarah Pancasila.

“Orang yang mengatakan Pancasila itu haram, bertentangan dengan Islam, orang-orang itu semua adalah bodoh, orang yang tidak mengerti sejarah. Pancasila adalah pengorbanan sekaligus hadiah umat Islam untuk kemerdekaan dan persatuan,” kata Alamsjah.

Ia menambahkan bahwa salah satu tokoh NU, Kiai Haji Wachid Hasjim, ikut berjasa dalam kelahiran Pancasila.

Selain ke Jombang, Menteri Agama juga pergi ke Situbondo, ke pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji As’ad Samsul Arifin yang konon saat itu belum bisa menerima Pancasila. Meski harus menunggu dua jam, Alamsjah akhirnya bertemu dengan sang kiai. Sebelum bertanya maksud kedatangannya, Kiai As'ad terlebih dulu mengajaknya makan dan salat.

Alamsjah menerangkan bahwa kedatangannya adalah untuk sowan dan silaturahmi.

“Sekarang Pak Menteri lulus,” kata Kiai As’ad.

“Selama ini ulama jadi Menteri Agama, ia jadi tua. Sekarang jenderal jadi Menteri Agama, ia jadi ulama,” imbuh sang kiai.

Kepada Kiai As’ad, Alamsjah menjelaskan sejarah Pancasila yang menurutnya merupakan hasil perjuangan orang Islam. Kiai As'ad pun akhinya bisa menerima. Setelah pertemuan itu, Kiai As'ad berangkat ke Jakarta untuk menemui presiden daripada Soeharto.

“Sekarang saya tahu Pancasila dari dia. Kalau bukan Alamsjah jadi menteri, sampai sekarang saya tidak mengerti Pancasila. Wawasan saya tidak terbuka, ” ucap Kiai As'ad kepada Soeharto seperti dikutip Alamsjah.

Tak hanya di kalangan NU, di kalangan Muhammadiyah pun Pancasila diterangkan. Alamsjah menjelaskan bahwa ada orang Muhammadiyah yang juga memperjuangkan Pancasila, yaitu Ki Bagus Hadikusumo.

“Alhasil, Muktamar Muhammadiyah tahun 1984 di Solo pun akhirnya menetapkan Pancasila sebagai azas organisasi,” ungkapnya.

Untuk semakin merekatkan pemerintah dengan umat Islam, ia mengusulkan kepada Menteri Penerangan Ali Moertopo agar TVRI menayangkan azan setiap datang waktu salat pada jam-jam siarannya. Ide itu ia dapatkan dari sejumlah negara Islam dan negeri jiran, Malaysia.

Anggota DPRD DKI Mengeluh Gajinya Terlalu Kecil

Bukannya tulus mengabdi sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan nasib rakyat, anggota DPRD DKI malahan mengeluh bahwa gajinya sebagai wakil rakyat tidaklah cukup.

Keluhan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin yang menerima gaji rendah sempat menjadi pembahasan di media sosial, beberapa waktu lalu. Pasalnya, Jamaludin menganggap gaji yang ideal adalah Rp 550 juta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin

Besaran gaji yang diterima anggota DPRD DKI saat ini adalah sekitar Rp 110 juta.

Saat ditemui, Jamaludin menyatakan hal itu hanya pendapat pribadinya saja. Ia juga membantah meminta agar gaji DPRD DKI diubah menjadi Rp 550 juta.

"Bukan berarti gaji kita harus segitu, bukan. Menurut saya, itu menurut saya pribadi, bukan secara umum," ujar Jamaludin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 21 Oktober 2019.

Jamaludin menyebut memiliki paguyuban warga Rawa Babon, Jakarta Timur yang beranggotakan hampir 20.000 orang. Karena itu ia membutuhkan banyak dana.

"Kebetulan saya punya paguyuban Rawa Babon, anggotanya hampir 20 ribu. Nah itu saya pribadi saja. Bukan mewakili keseluruhan," jelasnya.

Menurutnya, Rp 500 juta itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi termasuk pendanaan bagi paguyubannya. Namun, bukan untuk anggota DPRD secara keseluruhan.

Sungguh keterlaluan.

PKL di Kawasan Stasiun Manggarai Kini Harap-harap Cemas

Para pedagang kaki lima (PKL) di Stasiun Kereta Api Manggarai kini harap-harap cemas dengan kepastian nasib mereka.

Para PKL di kawasan Stasiun Manggarai

Karena akan dilakukan penertiban di kawasan Manggarai untuk mempermudah akses menuju Stasiun Manggarai. Para pedagang, ojek online, parkir liar, hingga bajaj nantinya akan ikut ditertibkan. Hal itu dilakukan karena Stasiun Manggarai akan menjadi pusat layanan kereta, termasuk kereta api jarak jauh.

Namun, belum ada kepastian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kapan penertiban ini berlangsung. Para pedagang PKL di kawasan Manggarai rata-rata belum mengetahui soal penertiban itu. Meski demikian, mereka berharap akan ada relokasi ke depannya.

Salah satunya Yanti, pedagang yang sudah berjualan selama lima tahun ini bahkan tak mengetahui jika nantinya Stasiun Manggarai ini akan menjadi pusat perkeretaapian. "Tidak tahu mbak (akan jadi sentral Manggarai), belum ada pemberitahuan juga sih (terkait penertiban)," ujar Yanti di Stasiun Manggarai, Jumat 25 Oktober 2019.

Warga asli Tambak ini mengaku tak tahu lagi nantinya berjualan di mana jika ditertibkan. Sebab dari warung itu, ia dan tiga anaknya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Mau ke mana lagi saya, cuma ini doang kerjaan saya buat nambah-nambahin uang," kata Yanti.

Kecemasan yang sama juga disampaikan oleh Suparjo Purnama, yang berjualan batagor di sekitar stasiun. Dia mengaku tidak tahu pedagang akan dipindahkan. Suparno pun pasrah jika nantinya ditertibkan. "Ya mau bagamana lagi, masa protes. Diberi izin dagang di stasiun saja bersyukur, Mbak," kata Suparjo.

Pedagang lainnya yang berjualan kue, Mumis juga memiliki pendapat yang sama. Ia belum mengetahui akan adanya penertiban itu. Namun, ia setuju jika ke depannya ada penertiban karena Stasiun Manggarai memang semrawut.

"Ya bisa dilihat saja ada bajaj, ojek online yang parkir di sini juga. Tapi rezeki mah enggak ke mana ya, meski keadaannya begini (semrawut). Laku aja saya mah," ucap Mumis. Ia berharap, pedagang di kawasan Manggarai akan direlokasi untuk diberikan tempat berdagang yang layak. "Saya mah mau banget dibikin cakep deh tempat jualannnya, jadi ketata semua ya kan. Macam-macam di Stasiun Sudirman itu bagus juga," tuturnya.

Berdasarkan pantauan kami secara langsung. amat terlihat jelas bahwa di kawasan Stasiun Manggarai saat ini memang dipenuhi pedagang, PKL, ojek online, dan bajaj yang memakan setengah bahu jalan. Jika berjalan menuju ke stasiun, pelanggan kereta rel listrik (KRL) agak terhambat lantaran banyaknya ojek online yang parkir.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Stasiun Manggarai akan menjadi pusat beroperasinya berbagai angkutan kereta setelah layanan kereta api (KA) jarak jauh dipindahkan dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai pada akhir 2021.

Kepala Badan Teknik Perkeretaan Kereta Jakarta Banten Redo Paulus mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan sekitar Stasiun Manggarai. Penertiban akan dilakukan terhadap para pedagang, ojek online, parkir liar, hingga bajaj demi mempermudah aksesibilitas menuju Stasiun Manggarai.

Sumber: Kompas

Video TKP: Kronologis Siswa SMK di Manado Tikam Gurunya Hingga Tewas di Sekolah

Sungguh miris apabila melihat rusaknya moral generasi muda penerus bangsa. Terjadi lagi jatuhnya korban insan pendidik oleh siswanya hingga harus kehilangan nyawa.

Alexander Pengkey (54), guru SMK Ichthus, Kota Manado, Sulawesi Utara, tewas ditikam oleh siswanya, FL (16) pada hari Senin 21 Oktober 2019. 

FL menikam Alexander karena tak senang ditegur setelah ketahuan merokok di lingkungan sekolah oleh korban. Penikaman bermula saat Alexander menegur FL dan kedua temannya, C dan OU yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Padahal sekolah merupakan daerah bebas asap rokok.

FL kemudian disuruh pulang oleh guru lain berinisial AD. FL menuruti perintah AD. Namun, diduga karena masih kesal dengan teguran Alexander, kemudian FL kembali ke sekolah membawa senjata tajam berupa pisau. 

Melihat Alexander berada di atas motor Suzuki DB 3261 AL, FL langsung menikam tubuh korban berkali-kali. Kejadian itu menyebabkan korban mengalami beberapa luka tikaman di tubuhnya. Melihat kondisi korban yang mengeluarkan banyak darah, pelaku melarikan diri. 

Sedangkan , korban yang menderita luka tikaman dibawa ke RS AURI dan selanjutnya dirujuk ke PRUP Prof Kandou. "Informasi korban sudah meninggal," kata Kapolsek Mapanget AKP Muhlis Suhani,

Adapun aksi murid ini terekam oleh kamera, sebagai berikut:

Polisi sudah memintai keterangan beberapa saksi, termasuk Kepala SMK Ichthus KL alias Katarina. Polisi masih mengejar FL, pelaku penusukan gurunya

Ketika Mahfud MD Gagalkan Upaya KPK dan Tempo "Sleding" Presiden Jokowi

Kemarin Joko Widodo (Jokowi) sudah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode  2019 – 2024. Namun, ada saja pihak-pihak yang masih saja nekat dengan segala upaya mereka untuk “mensleding” Presiden Jokowi.

Walaupun sudah berkali-kali blunder dan gagal. Siapa lagi kalau bukan orang-orang KPK dan media Tempo. Kita saksikan sendiri bagaimana Tempo memainkan cover dan judul di majalah itu untuk memojokkan Jokowi. Bahkan Jokowi digambarkan bermata sipit dan berkulit terang. Lalu, apa pengaruhnya? Tidak ada! Lama-lama masyarakat paham dengan upaya marketing yang kebablasan itu.

Sementara gerombolan orang lama di KPK masih saja berusaha mempopulerkan narasi “KPK dilemahkan dan dihabisi” dan berupaya menggerakkan massa dan mahasiswa, demi mendirikan “sebuah negara” di dalam negara? Ini pun sebenarnya tidak terlalu disambut antusias oleh warga masyarakat. Memangnya ada berapa banyak warga Jakarta yang "happy: kalau ada demo? Yang ada hanyalah kekesalan warga, karena demo selalu menghalangi jalan ke kantor dan mengganggu aktivitas warga. Belum lagi fasilitas umum yang jadi rusak.

Peserta demo pun sudah mulai berkurang terutama yang jaketnya berwarna kuning dan abu-abu Sumber. Mungkin malu karena dengan demo, ketahuan bahwa mereka sendiri tidak paham mekanisme hukum. Kalah cerdas dengan para mahasiswa yang mengajukan judicial review ke MK.

Pasca pelantikan Presiden Jokowi kemarin, kembali KPK dan Tempo berupaya memojokkan Jokowi. Sepertinya mereka berdua ini cocok berkolaborasi. Baru saja kena blunder soal bocornya video CCTV kemarin, eh masih nekat juga. Disebut blunder karena dengan bocornya video itu, malah menjadi landasan kuat perlunya KPK diawasi karena kinerjanya masih belum lurus-lurus banget.

Tempo menurunkan artikel dengan judul “Peneliti LIPI: Pidato Jokowi di Pelantikan Presiden Berbau Orba”. Di dalam artikel itu, si peneliti menyatakan kesimpulan itu dia dapatkan karena “Dalam pidato tersebut, Jokowi sama sekali tak menyinggung masalah hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi”. "Saya membaca ini memang nampak nuansanya lebih pada masalah pembangunan, masalah efisiensi, dan juga pembangunan terkait SDM, yang kalau kita lihat ini kok agak-agak mirip pemerintahan Soeharto," kata Firman Noor kepada Tempo.

Senada, KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga menilai pidato Presiden Jokowi tidak berisi soal pemberantasan korupsi. "Jadi praktik pemberantasan korupsi ikut di dalamnya kalau tidak ya mimpi 2045 bisa geser ke 2500. Misalnya jadi kita semua harus sepakat dulu dalam pidato termasuk di dalamnya penegakan hukum hukum dan lembaga anti korupsi yang credible," kata Saut.

Sebenarnya dalam pidato kemarin itu Presiden Jokowi menyampaikan 5 prioritas yang akan dikerjakan, yakni : pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi Transkrip pidato di Kompas.com. Bukankah soal anti korupsi, hukum dan HAM juga masuk dalam pembangunan SDM? Ini kalau Tempo dan KPK mencermati semua visi dan misi yang disampaikan oleh Jokowi dalam debat capres dalam Pilpres 2019. Kenapa tidak spesifik ditaruh dalam pidato presiden kemarin? Ya banyak alasannya, bisa jadi untuk menegaskan prioritas, mungkin untuk kepentingan kelengkapan pemaparan di bidang ekonomi, mungkin untuk menyesuaikan dengan waktu yang disediakan. Wong sudah masuk kok ke dalam dokumen visi misi yang disetor pasangan Jokowi-Ma’ruf ke KPU. Termasuk dalam janji kampanye.

Terlihat seperti mencari-cari kesalahan saja,

Yang namanya niat jelek, pasti ada saja balasannya. Di sini lah, entah disengaja atau tidak (oleh Pak Jokowi), ada peran Mahfud MD. Yang hari ini ikut dipanggil ke Istana Negara terkait soal kabinet baru Jokowi. Saya tidak akan membahas soal kabinet ya. Mau share cerita dari Pak Mahfud aja. Usai ketemu Presiden Jokowi, dalam wawancaranya dengan media, Mahfud MD mengungkap beberapa hal yang membantah apa yang sudah dinarasikan oleh KPK maupun Tempo di atas.

Mahfud menceritakan dia diajak diskusi oleh Presiden Jokowi. "Yang agak dalam kami diskusi masalah pelanggaran HAM, hukum yang kurang menggigit. Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun, sehingga kita diminta bekerja keras," kata Mahfud. Selain itu, Mahfud juga mengaku diajak Jokowi berdiskusi soal pelanggaran HAM dan pemberantasan korupsi, serta mengenai persoalan deradikalisasi. "Untuk benar-benar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan penegakan hukum itu harus dimotori oleh lembaga eksekutif. Karena lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan itu disediakan oleh negara," sambung Mahfud. Mahfud sendiri menyatakan bersedia dan siap membantu negara Sumber.

Jadi salah paham apabila Presiden Jokowi tidak akan mengurusi hukum, HAM dan pemberantasan korupsi? Padahal sejak jaman kampanye Pilpres 2019 sudah jelas ada di visi dan misi Jokowi-Ma’ruf. Yang bilang begitu malah patut dicurigai, kenapa sepertinya sengaja menyusun narasi seperti itu? Eh tapi udah kena “sleding” balik kok sama Mahfud MD.

sumber referensi:
https://news.detik.com/berita/d-4749593/massa-bem-si-aksi-di-patung-kuda-bentangkan-spanduk-bergerak?single=1

https://news.detik.com/berita/d-4753749/kpk-soal-pidato-jokowi-tanpa-berantas-korupsi-mimpi-2045-geser-ke-2500?single=1

https://nasional.tempo.co/read/1262144/peneliti-lipi-pidato-jokowi-di-pelantikan-presiden-berbau-orba

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/21/11161741/ditunjuk-jadi-menteri-mahfud-diajak-jokowi-diskusi-soal-penegakan-hukum-yang

https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024

Terbongkarnya Jejak Digital Komplotan IPB Pembuat Petisi Izinkan UAS Berceramah

Saat ini memang sedang heboh penolakan UAS di mana-mana. Mulai dari dalam negeri, UAS ditolak di Masjid Kauman Jogja, UGM, dan Kudus. Sedang di luar negeri, UAS ditolak di Belanda, Jerman dan mungkin ada lagi.

Pertanyaannya selalu siapa yang mengundang UAS ceramah. Kalau di Jogja ada muslim united, lantas siapa yang di luar negeri. Ternyata seseorang yang mengecam penolakan UAS di dalam negeri sama dengan yang mengecam penolakannya di luar negeri. Setelah Mahasiswa IPB yang memotori demo, dosen IPB perakit bom dan kini pencetus petisi untuk mendukung UAS juga oknum berasal dari IPB.

Petisi yang diberi judul Izinkan UAS Ceramah ke WNI muslim di EROPA telah diunggah oleh Nurdevi Rasita. Berisikan natasi sebagai berikut:

"Assalamualaikum sobat muslim....fyi oktober ini Ust Abdul Somad (UAS) akan melakukan safari Tablig Akbar ke beberapa negara di Eropa. Diantaranya Belanda (Den Haag,Ultrecht,Amsterdam)) pada jumat mendatang lalu dilanjutkan ke Berlin,Jerman pada 21 Oktober 2019 pukul 17.00 . Di Frankfurt pada 23 Oktober pukul 18.00 dan 20 okt 2019 di Ruhr.

Namun bbrp agenda tsb sudah mendapat penolakan dari sdr/i kita yg non muslim (salah satunya dr sdri Deb V wni yang tinggal di jerman,dimana petisinya sudah ditandatangani ribuan orang) karena termakan berita dari media kita tentang UAS yang provokator dan mereka mengajukan surat petisi penolakan padahal UAS ke eropa untuk kepentingan ummat muslim yang ingin mendengar tausiyahnya bukan untuk menghasut. Penolakan di Yogjakarta tetap tidak menggoyahkan ummat muslim Yogjakarta dan sekitar untuk hadir dan sudah terbukti tidak ada satu kalimat pun dari ceramah UAS yg bermuatan provokatif ke non muslim bahkan acara beliau ditambah dengan mengisi kuliah subuh di UID keesokan paginya (pasca tablig di Masjid Jogokariyan).

Atas hal tersebut saya buat petisi ini demi ummat muslim yg ada di eropa agar tetap mendapatkan haknya... mendapat pengajaran adalah HAM.

5 hari lalu seorang imam masjid di belanda menyatakan bahwa adzan dapat menormalkan ummat muslim di Belanda,sebagaimana lonceng gereja menormalkan ummat kristiani.

Dan kehadiran UAS makin melengkapi ummat islam di sana dan berharap menciptakan kondisi kondusif dengan ummat non muslim.

Jazakumullah khoir"

Sampai tulisan ini saya buat, petisi tersebut ditanda tangani hampir 7500 warganet. Jumlah yang melampaui petisi penolakan UAS. Ini sungguh mengerikan, betapa banyaknya masyarakat yang mendukung ceramah UAS yang sifatnya provokatif dan memecah belah sehingga bisa menjadikan pengikutnya radikal. Apalagi dukungan ini diberikan oleh seorang dari kampus PTN ternama yakni Institut Pertanian Bogor (IPB).

Selain aktif belajar di IPB, Nurdevi Rasita juga lulusan SMUN 62 Jakarta. Dia tinggal di Subang dan berasal dari Jakarta.

Berikut ini adalah screenshot profile Facebooknya:

Dalam salah satu statusnya yang diunggah kemarin sore 16.57, dia menuliskan narasi sebagai berikut:

"Qadarallah ceramah di belanda sdh dibatalkan. Qadarallah akun change.or sy 'dimainin' orang jd baru bisa buka dasboard. Alhamdulillah petisi tolak UAS di jerman melambat. Alhamdulillah petisi izinkan UAS Ceramah di Eropa melesat. Alhamdulillah rencana syiar di Inggris tanpa riak penolakan. Alhamdulillah wni di USA segera undang UAS. Yang mau support bisa lsg ke http://chng.it/7LfKfkQYBc . Mohon maaf sy tidak setuju petisi usir Deb V (pemetisi tolak UAS),dia cuma salah gaul & salah sumber berita jd ga perlu dilibatkan krlg sampai anak2nya krn jika diusir dr jerman bgm mata pencaharian dia & suaminya yg bekerja di sana? Kita respon sewajarnya sj ya. Jazakumullah 🙏🙏.

#UAS

#cintaulama"

Selain menggagas petisi agar UAS bisa ceramah, Nurdevi Rasita ternyata ikut menudukung dokter yang sudah jelas menjadi tersangka kasus penganiayaan Ninoy. Berikut statusnya disertai narasi mengerikan.

"Insani Zulfah Hayani,seorang dokter sekaligus ibu dari dua anak. Turut dipolisikan sebagai tersangka ke 14 pada kasus Ninoy K yg konon diculik dan dianiaya. Bu dokter ini dipolisikan karena dianggap tdk memberikan bantuan medis thd Ninoy . Menurut pihak pengacara Bu dokter memberi bantuan pertama pd Ninoy yg terkena gas airmata bukan setelah diamuk massa krn ia lanjut beri bantuan medis ke peserta aksi lainnya.

Pa Ninoy,beruntung namamu bukan Novel Baswedan atau Munir...krn kalau tidak kasusmu akan bergulung tahun dan tetap ga kelar. Pa Ninoy,be a man atuh..kan kamu yg datang ke sarang musuh lalu bikin rusuh..masa kini seorang ibu turut kau tuduh!

Jadi teringat karyawan Sarinah yg dipecat krn bantu beri air mineral..gimana nasib mereka ya?

#devisnotes"

source : https://www.gelora.co/2019/10/jadi-tersangka-dokter-izh-tidak-tolong.html?m=1

Berikut ss statusnya:

Dari sini sudah bisa ditarik garis lurus sebenarnya. Mereka yang mendukung keonaran dan ceramah provokatif selalu orang-orang itu saja. Mereka bisa digolongkan radikal karena mendukung aksi brutal dan preman ormas radikal FPI. Bahkan kita diingatkan tanggal kejadian yang sama yakni 30 september penculikan dan pembunuhan jenderal G 30 S/PKI dan 30 september penculikan dan penganiayaan wartawan dan relawan G 30 S/FPI.

Semoga pemerintah bisa menyelesaikan masalah serius dalam menghadapi pergerakan manusia radikal ini. Karena munculny terorisme juga berawal dari ceramah-ceramah provokatif. Makanya ada berita kalau ceramah Zakir Naik yang selalu menjelekkan agama lain jadi motivasi bagi teroris di India.

Hal inilah yang dikhawatirkan banyak masyarakat agar jangan sampai ceramah UAS yang berisi hasutan dan kebencian terhadap salib, kristen atau agama lain menjadi cikal bakal terorisme. Semoga kelak ada koordinasi antar kepala daerah untuk membendung pergerakan radikalisme seperti yang dicontohkan Gubernur Ganjar dan Keraton Jogja. Semoga di luar negeri, para duta besar dan KJRI menutup rapat akses ceramaj provokatif ke negaranya.

Mengenai IPB, dalam artikel saya yang lalu merekomendasikan agar statusnya diubah pemerintah dari PTN ke PTS. Mengingat banyaknya agenda jahat mulai dari penggagas demo mahasiswa tapi menolak bertemu Jokowi, dosen yang merakit bom hingga kini mengompori petisi agar UAS bisa ceramah ke Eropa. Saya yakin kalau ada regulasi tegas dari pemerintah kedepannya, paham radikalisme bisa perlahan dimusnahkan dari Nusantara.

referensi: https://www.change.org/p/anies-baswedan-izinkan-uas-ceramah-ke-wni-muslim-di-eropa

Bukti Dukun Buzzer Prabowo Coba Menodai (Pelantikan) Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin

Ki Sabdo, lewat video singkatnya di gedung Nusantara V DPR, dia mengklaim memanggil bangsa jin untuk mengamankan pelantikan Jokowi. Dari Nyai Roro Kidul sampai Nyi Blorong disebutnya sudah siap mengamankan pelantikan, sehingga pasti tak akan ada halangan nantinya.

Sontak kubu Pro Prabowo bersorak. Menggiring opini seolah-olah kubu Jokowi begitu ketakutan. Karena tak hanya mengerahkan TNI dan Polri, tapi juga dukun. Mereka tertawa, coba melupakan kenyataan yang akan dihadapi esok hari, pelantikan Jokowi sebagai Presiden sampai 2024.

Saya pribadi, pertama kali melihat video tersebut, langsung berkesimpulan Ki Sabdo ini orang gila. Tak punya kemampuan apa-apa. Karena untuk seseorang yang paham dimensi atau alam ghaib, pasti tak akan sembarangan berbicara. Apalagi sengaja divideokan.

Dan benar saja, setelah ditelusuri, rupanya Ki Sabdo ini dulu pernah memprediksi Prabowo akan menang Pilpres 2014. "Saya sudah ritual di tiga tempat gaib penguasa Istana dan Nyi Roro Kidul di Jakarta, Kanjeng Sunan Bungkul Surabaya, dan Joko Dolog Surabaya. Kelihatan di tiga tempat tersebut hanya wajah Prabowo," kata Ki Sabdo.

Sementara di 2019 Ki Sabdo diparkir. Karena terbukti prediksi dan segala klaimnya itu hanya omong kosong. Giliran Ustad Somad yang dipakai oleh Prabowo untuk membuat prediksi dalam versi lebih syarie. Somad mengklaim ada ulama bersih nan suci yang memimpikan Prabowo sampai 5 kali. Dan itu dianggapnya sebagai pertanda bahwa Prabowo akan jadi Presiden.

Tentu saja ditambah dengan klaim logis lainnya, bahwa di setiap kunjungan Somad ke daerah-daerah, jemaahnya selalu berteriak nama Prabowo. Selalu mengacungkan simbol dua jari, di mana-mana, di seluruh Indonesia.

Tapi, seperti halnya Ki Sabdo, yang dibicarakan Somad ini hanya omong kosong. Orang boleh memanggilnya ustad, tapi dari kejadian tersebut, nampak jelas bahwa dia tak tahu apa-apa soal istikhoroh. Sehingga dengan entengnya bercerita tentang ulama bersih nan suci yang memimpikan Prabowo sampai 5 kali.



Bagi saya, baik Somad maupun Ki Sabdo ini sejatinya hanya endorser. Mengiklankan sesuai pesanan klien. Itulah yang terjadi pada Pilpres 2014 dengan prediksi supranatural, serta 2019 dengan prediksi syariah ala ulama. Tujuannya sama, mencoba untuk memenangkan Prabowo, dengan cara meyakinkan masyarakat bahwa Prabowo pasti menang.

Lalu sekarang, karena Prabowo sudah kalah untuk kedua kalinya, Ki Sabdo dimunculkan lagi untuk mendegradasi moral atau event pelantikan Presiden Jokowi. Tujuannya sederhana saja, agar kubu yang kalah punya alasan untuk menghujat acara pelantikan.

Pertanyannya jadi menarik, siapa yang menghire Ki Sabdo dan mengatur jalannya agar bisa masuk ke gedung DPR? Pasti ada. Pasti politisi dari partai tertentu. Karena kan tidak mungkin satpam atau tukang kebun yang mengarahkan?

Kemungkinan tunggalnya jelas kubu Kadrun atau PKS. Satu-satunya partai yang dijauhi oleh Presiden Jokowi sejak dulu. Tapi, bisa juga kubu oposisi seperti Gerindra, Demokrat atau PAN yang pada intinya gagal masuk koalisi, sakit hati dan dibuatlah drama untuk mendegradasi pelantikan Presiden.

Pekerjaan semacam ini biasa dilakukan oleh kubu Prabowo atau oposisi. Sama seperti Ratna Sarumpaet, ngaku digebuk demi bisa menyerang kubu Jokowi. Lalu sekarang Ki Sabdo, membuat narasi pengamanan bangsa jin agar para pendukung Prabowo bisa menghujat acara pelantikan.

Sebagai orang awam yang tak punya kepentingan politik apapun, saya santai saja menanggapi isu ini. Karena apapun yang mereka katakan, itu tak akan mengubah kenyataan. Faktanya besok Jokowi dilantik. Bahwa kubu lawan sedang terbahak-bahak dan menghina acara pelantikan Presiden, ya begitulah mereka. Kadang, orang-orang yang kalah itu perlu dihibur dan ditinggikan hatinya. Dan hiburan paling mujarab adalah menjelek-jelekkan para pemenang. Agar mereka yang kalah tetap merasa berharga dan punya kebanggan.

Sementara pemenang harus santai dan bijak, membiarkan kubu yang kalah mengobati lukanya sendiri. T

Diduga Korupsi Ratusan Miliar, Wajar Anies Siapkan Kebutuhan Pendemo Bela KPK

Polemik soal korupsi ramai dibicarakan sejak berapa hari terakhir. Sejak pasca penguploadan konten yang diunggah Tempo dan Tirto lewat daring media sosial mereka, publik banyak dikecohkan dengan cerita-cerita heroik IndonesiaLeaks yang membongkar CCTV KPK.

Semua narasi ini mengarah pada kasus buku merah, dimana Isi buku merah mencatat aliran uang, diduga salah satunya kepada Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Metro Jaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kapolri. Dalam buku itu tercatat ada dugaan sembilan kali aliran uang kepada Tito. Jumlahnya bervariasi, dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar, dengan total Rp8,1 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Berita 8.1 miliar tersebut dapat kita temukan dalam pemberitaan opini versi Tirto dan juga Tempo. Mengapa bisa disebut opini? Karena itu masih dugaan, dan mereka hanya menyampaikan informasi dari orang yang mengabarkan. Orang yang mengabarkan itu tak jauh berbeda dengan para penulis seword yang bisa saja mengklaim bahwasanya ada Dugaan Korupsi Anies Sebesar 147 Milliar

Kita boleh bertanya, kemana KPK saat ditanya soal kasus Anies? Mereka bersih-bersih dengan mengatakan Anies suci. Lantas, jika Anies suci, mengapa ada surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diketik oleh KPK?

Jika Anies tidak korupsi, jika Anies benar-benar suci, seharusnya pelapor yang melaporkan kasus Anies dapat dituntut balik, bahkan oleh Anies sendiri. Karena jelas mencemarkan namanya, tapi menjadi aneh ketika malah KPK sendiri lah yang membela mati-matian dengan mengatakan Anies bersih.

Artinya pun, disini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ada sesuatu hal yang dipending, tidak dikerjakan atau tidak diusut. Dan itu karena apa? Apakah karena marga klan Baswedan? Simpulkan sendiri.

Namun yang menarik disini, kita bisa menyimak cerita keterlibatan Tempo dan Tirto menyerang Kapolri Tito soal dugaan korupsi yang sudah hampir 2 tahun lamanya ini diangkat kembali.

Menyikapi kasus buku merah, kita patut menyikapi soal "nominal korupsi". Antara terduga Tito 8.1 Miliar dengan Anies 147 Miliar. Anak SD pun bisa membedakan korupsi mana yang semut dengan gajah.

Tidak bisa dibenarkan memang berapapun nominalnya, keduanya sama-sama korupsi, tapi dilihat dari urgensi, mana yang lebih penting? Kenapa bisa Tito yang jadi sasaran kembali?

Sebagai analisa sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa kasus *Buku Merah ditujukan untuk memanas-manasi situasi Mahasiswa yang bakal demo sebentar lagi.

Berdasarkan Analisa itu maka kita jadi patut makin bertanya. Mengapa Tempo dan Tirto sebegitu kencangnya menglorifikasi pemberitaan seolah ada korupsi parah di Kepolisian yang ternyata jumlahnya hanya 8.1 miliar.



Jadi perlawan ini bisa kita lihat makin mengerucut. Ada perang dingin antara KPK Taliban dengan Kepolisian.

KPK Taliban tidak mau posisinya diawasi oleh dewan pengawas karena akan menghambat gerak-gerik mereka memberantas lawan-lawan politiknya.

Sedangkan dipihak Polisi, yang artinya pihak pemerintah juga, telah membaca gerak-gerik kubu KPK ini sebagai motif jahat karena mereka berlindung dibalik nama keadilan memberantas korupsi sedangkan mereka melindungi kawanannya sendiri yang koruptor.

Jadi kita bisa menyimpulkan, untuk memenangkan pertarungan KPK butuh alat. Alat itu adalah siapapun yang dapat membantunya, Mahasiswa dan Media, untuk membangun opini masyarakat netral.

Media pasti bakal membantu karena mereka punya masalah, Tempo sebagai media yang paling dekat dengan KPK dibarengi dengan Tirto saat ini menjadi dilema. Mungkin saja itu dilemanya soal uang, karena setiap investigasi menurut informan pribadi penulis, ada aliran dana sebesar 7 miliar mengalir

Dan angka itu sangat fantastis buat menjaga keutuhan media tetap bisa bertahan.

Sedangkan mahasiswa sendiri memang pingin jadi artis dengan panggung media yang ada, sudah saya tulis disini https://seword.com/politik/demo-mahasewa-demi-pamor-panggung-ketua-bem-jadi-BShWxX4nAj

Jadi perang-perang ini sebenarnya soal mempertahankan kekuasaan semata dan aliran uang yang deras untuk kelompok mereka saja.

Sebagai penutup, kalau sahnya Anies siapkan kebutuhan Pendemo ya kita tau karena memang Anies mau bela KPK. Tapi lewat keahliannya menata kata, Anies Baswedan mengatakan penyiapan kebutuhan pendemo dilakukan sesuai dengan arahan dari pihak kepolisian https://www.beritasatu.com/megapolitan/580428/bem-si-kembali-gelar-demo-dki-siapkan-kebutuhan-pendemo

Padahal, ya hajar terus polisinya dengan batu, karena kalau terjadi ricuh, ambulan sudah siap dilokasi untuk menyelamatkan para pahlawan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara ricuh itu.

Perang soal korupsi ini masalahnya cuma ada di KPK itu sendiri yang tak mau di awasi oleh dewan pengawas. Tidak ada cerita lain. Narasi-narasi media diluarsana tak ada yang mau menyorot ini karena mereka pura-pura tidak mendengar dan pura-pura jadi yang paling suci diantara malaikat.
Sumber: Seword, suara.com

Walau Istri Wakil Walikota, Ibu Ini Tetap Jualan Nasi di Warungnya yang Sederhana

“Harapan itu masih ada” itulah kata yang tepat buat rakyat Indonesia.

Selama ini, lebih sering kita mendengar, melihat dan membaca di media-media tentang tingkah laku para pejabat dinegeri kaya sumber daya alam yang bernama Indonesia. Bahwa para pejabat dinegeri ini sering berpenampilan hidup mewah nan glamour, sering sangat bertolak belakang dengan rakyat yang mereka pimpin atas gaya hidup mereka. Yang bersuamikan pejabat seharusnya melayani rakyatnya malah tidak jarang minta dilayani oleh rakyatnya. Dan yang memalukannya lagi, atas nama istri atau anak pejabat, golongan ini bisa dengan bebasnya melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetap sebagai undang-undang untuk ditaati bersama.

Atas hal-hal disebutkan diatas, banyak rakyat menjadi pesimis bisa bangkit dari keterbelakangan kemajuan Republik Indonesia dari Negara-negara yang sudah lebih dulu maju. Karena yang mereka lihat dan tonton sangat jarang ada para pejabat yang hidup sederhana dan bekerja untuk melayani rakyat. Karena memang yang sering mereka saksikan dan baca dimedia-media bahwa para pejabat itu identik dengan hidup yang glamour. Hal ini juga diperkuat dengan sinetron-sinteron yang di TV-TV yang disetting dengan alur cerita hidup para pejabat memang penuh dengan kemewahan.

Namun, ternyata hidup mewah nan glamour para pejabat dan keluarganya tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi gaya hidup yang sederhana itu sering tidak dapat atau tidak diliput oleh media. Peliputan di media tentang gaya hidup pejabat yang sederhana itu tidak dilakukan, mungkin karena banyak media menanamkan motto dalam diri mereka “bad News is good news”.

Hal ini juga yang terjadi pada Bu Endang Istri Wakil Wali kota Malang bapak Sutiaji. Gaya hidupnya yang low profile ini jarang diliput media.

Bu Endang kala menunggu pembeli di warungnya

Endang adalah istri Sutiaji (Wakil wali kota Malang), sudah lama membuka kantin di UIN Maliki Malang yaitu sejak tahun 2007. Ini artinya, jauh hari sebelum suaminya menjadi wakil wali kota pasangan dari Abah Anton wali kota malang terpilih masa pengabdian 2013-2018 sudah mempunyai kantin di UIN Malang ini. Bu Endang sudah membuka kantin di lingkungan kampus bilingual Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ibu Endang (kiri) melayani seorang pembeli di warungnya

Perlu diketahui bahwa Sutiaji, suami dari Bu Endang sebelum menjadi wakil walikota Malang ada berprofesi sebagai DPRD di Kota Malang. Dan ketika ada pemilu walikota Malang, suaminya ikut menjadi calon sebagai wakil wali kota Malang.

Bisa dibayangkan bagaimana repotnya melayani pembeli dikantin disebuah perguruan tinggi ribetnya seperti apa. Apa lagi perguruan tinggi itu adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana Mahasiswa baru yang diterima dikampus ini diwajibkan masuk asrama selama satu tahun. Untuk tahun 2013 ini, mahasiswa yang diterima di UIN MALIKI Malang lebih dari 3000 orang dan separohnya adalah perempuan. Ini artinya bahwa dikantin bu Endang ini tidak kurang melayani lebih dari 500 orang disetiap harinya (hal berdasar hitung-hitungan penulis, karena kantin di Ma’had/asrama putri itu ada 3). Namun, pekerjaan ini tetap dikerjakan oleh bu Endang.

Untuk belanja kebutuhan dari kantinnya ini, maka Setiap shubuhnya bu Endang ini harus belanja ke Pasar Dinoyo (jarak dari kampus kepasar Dinoyo kurang lebih 500 M)

Gaya-gaya hidup pejabat/keluarga pejabat inilah yang sesungguhnya harus lebih sering di wartakan oleh media, supaya rakyat Indonesia kembali optimis bahwa ternyata harapan itu masih ada untuk menjadikan Indonesia ini lebih bagus lagi.

Breaking News: Alasan-alasan Ustaz Abdul Somad Mengundurkan Diri dari PNS UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Ustaz Abdul Somad (UAS) mengundurkan diri dari PNS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau. Namun, pihak rektorat kampus masih menunggu klarifikasi secara langsung.

Ustadz Abdul Somad

Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin mengatakan, surat panggilan secara resmi sudah dikirimkan ke alamat tempat tinggal Ustaz Abdul Somad. Dia berharap, Ustaz Abdul Somad dapat memenuhi panggilan rektorat tersebut.

Namun, hingga hari ini, belum ada jawaban dari Ustaz Abdul Somad. "Belum ada. Surat panggilan tujuh hari kerja, jadi kita tunggu sampai tanggal 23 Oktober 2019," kata Akhmad saat dikonfirmasi pada Jumat 18 Oktober 2019.

Namun, Akhmad mendapatkan video pernyataan Ustaz Abdul Somad yang beredar di WhatsApp, terkait pengunduran diri dari PNS tersebut,

Berikut tiga alasan Ustaz Abdul Somad yang disampaikan melalui video.
"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena alasan tidak bisa aktif di kampus (UIN Suska Riau) karena kan musti wajib chek lock masuk jam 8 pagi pulang jam 4 sore. Kemudian musti masuk kantor dari Senin sampai Jumat, jadi saya tidak sanggup, itu alasan yang pertama. Yang kedua, jadwal pengajian sampai 2021. Yang ketiga, pengabdian ini kan tidak terbatas hanya di kampus, dan banyak juga kakak-kakak kelas saya keluar dari PNS, ya karena merasa pengabdian bisa lebih luas. Dengan alasan itu lah saya mengundurkan diri dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi klarifikasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Diberitakan sebelumnya, kabar mengejutkan, Ustaz Abdul Somad mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau di Pekanbaru.

Kabar tersebut dibenarkan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin. "Informasi terkait pengunduran diri, izin saya menyebut nama lengkapnya, saudara H Ustaz Abdul Somad Batubara Lc D.E.S.A, benar adanya," kata Akhmad di Pekanbaru, Kamis 17 Oktober 2019.

Dia mengatakan, surat pengunduran diri disampaikan secara resmi ke rektorat UIN Suska Riau, yang ditulis dengan tulisan tangan di atas materai, tertanggal 24 Juli 2019. Sedangkan surat itu sampai ke rektorat, tanggal 8 Oktober 2019. Kemudian, Akhmad memanggil beberapa beberapa pejabat di rektorat untuk melakukan musyawarah.

"Kita hubungi yang bersangkutan (Ustaz Abdul Somad), tapi tidak menjawab dan WA (WhatsApp) enggak balas," sebut Akhmad. Selanjutnya pada, Rabu 16 Oktober 2019, pihaknya mengadakan rapat tim pembina kepegawaian, terdiri dari rektor, wakil rektor, dan seluruh dekan, serta ketua senat. Hasil rapat itu, akhirnya disepakati untuk mengeluarkan surat panggilan untuk meminta klarifikasi dari Ustaz Abdul Somad.

"Proses adminitrasi terus berjalan, sampai mendapat klarifikasi dari Ustaz Abdul Somad," kata Akhmad. Baca juga: Cerita di Balik Ustaz Abdul Somad Mundur dari PNS UIN Suska Riau Surat panggilan pertama yang dilayangkan berlaku selama tujuh hari kerja.

Sehingga rektor berharap pada Rabu 23 Oktober 2019 mendatang, Ustaz Abdul Somad bisa memenuhi panggilan tersebut. Pemanggilan melalui surat akan dilakukan sebanyak tiga kali. Akhmad mengungkapkan, penceramah kondang Riau itu, mengundurkan diri hanya satu alasan saja, yakni karena kesibukan. Tidak ada yang lain.

"Karena beliau (sebelumnya) mengatakan, sampai tahun 2021, jadwal beliau sangat padat (ceramah) baik dalam maupun luar neger. Jadi alasannya cuma sibuk, itu saja," terangnya. Terlebih, saat ini Ustaz Abdul Somad sedang kuliah S3 di Sudan.

Setelah Ustaz Abdul Somad mundur sebagai PNS UIN Suska Riau, Akhmad mengatakan, langkah pertama yang ia lakukan yaitu melapor ke Sekretaris Jenderal Kemenag Pusat. "Pak Sekjen (Kemenag) menjawab, mengundurkan diri dari PNS adalah hak semua PNS. Jadi di proses saja, kata Pak Sekjen. Ya sudah kita lakukan proses," ujar Akhmad.

Setelah dilakukan tiga kali pemanggilan tidak dipenuhi, maka pihak rektorat akan mengambil keputusan, sesuai mekanisme yang ada. Dibalik itu, Akhmad mengaku keberatan melepaskan Ustaz Abdul Somad dari UIN Suska Riau. Apalagi, Ustaz Abdul Somad sudah mengajar di UIN Suska Riau sejak tahun 2019.

"Selain admitrasi, kita juga memiliki semacam hubungan batin. Saya fikir, rektor sebagai orang Riau yang bertugas keseharian di Riau, suasana batin kita sama. Dengan masyarakat Riau pada umumnya, kita mencintai Ustaz Somad dengan kelebihan dan kekurangannya. Beliau mengangkat nama baik Riau dimana pun dia berada," ungkap Ahmad.

Namun, setelah mengundurkan diri dari UIN Suska Riau, kata dia, banyak pihak yang menyayangkan, termasuk keluarga kampus. "Tapi kalau beliau sudah mundur, tidak ada pertimbangan lain, tentu administrasi akan berjalan juga. Memang banyak orang yang menyesali dan menyayangkan. Kita juga sama. Karena beliau itu sudah Amazing Man. Dihalu-halukan kalau bahasa melayunya atau diharapkan diseluruh negeri," ucap Akhmad.
Sumber: Kompas

Terungkapnya Bukti Jejak Digital Oknum Pejabat Kemenkominfo yang Menghina Serta Memfitnah Wiranto dan Presiden Joko Widodo

Salah seorang oknum pejabat Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Heryadi Purnama berperilaku nyinyir di media sosial mengenai penusukan Menkopolhukam Wiranto.

Heryadi mengomentari penusukan Wiranto itu dengan kalimat melecehkan dan menganggap hal tersebut hanyalah sinetron serta menghina Pemerintah saat ini. Komentar yang dia posting adalah sebagai berikut:

"Emang Gue Pikirin, Sinetron yang dibuat rezim koplak untuk dibuat sebagai pengalihan pak Pak De Jok..."

Kini akun media sosial Facebook miliknya sudah berubah tampilan, namun jejak digitalnya tetap tidak bisa ditutupi apalagi dihapus.

Bukti jejak digital Heryadi Purnama

Komentarnya itu muncul berkaitan dengan musibah penusukan yang dialami Menkopolhukam Wiranto karena komentar sebelumnya juga menyerang pedas, bicara soal "Masak ditusuk kayak drama Korea sih..." Lalu ada lagi komentar "Skenario rezim biadab yang mau menyudutkan umat islam..."

Sungguh disayangkan seorang pejabat di kementerian berkomentar yang tidak patut seperti ini. Sebagai informasi, Heryadi Purnama ini bukan pejabat biasa atau staf biasa saja. Dia adalah orang penting atau pejabat yang memiliki posisi vital di Kemenkominfo.

Jabatannya di Kemenkominfo bisa dilihat dari link berikut ini: (namanya ada di posisi ke 39)

https://kominfo.go.id/content/detail/3742/siaran-pers-no-5pihkominfo12014-tentang-pelantikan-pejabat-eselon-ii-iii-dan-iv-kementerian-kominfo-oleh-sekjen-kementerian-kominfo-basuki-yusuf-iskandar/0/siaran_pers

Kasubbag Fasilitasi Monitoring Isi Siaran, Bagian Komunikasi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia.

Kasubbag Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan, Bagian Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia.

Artinya dia adalah seorang pejabat aktif sekaligus ASN dengan posisi jabatan yang vital dan strategiskarena membidangi monitoring isi siaran, bagian komunikasi dan posisi pentingnbya adalah sebagai BAGIAN PENGADUAN DAN PENJATUHAN SANKSI, SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA.

Dengan bebragai jabatan yang disandang dan diemban, kriteria apa yang dipakai sehingga sosok orang ini malah eksis dan dengan seenak jidat membacot dan bahkan melecehkan Presiden dan mengarang fitnah terhadap tragedi penusukan ke pejabat penting negara bahkan seorang Menteri yang membidangi pertahanan dan keamanan negara yaitu Menkopolhukam Wiranto?

Dari penelusuran ternyata pejabat Kemenkominfo ini adalah sosok yang mendukung aksi radikalis bahkan lebih dari itu membuat berita yang jelas bernada hoaks dan fitnah. Ternyata di Kominfo justru sarangnya atau dalang pengedar berita hoaks ada dan eksis di situ.

Sebenarnya ini bukanlah hal yang mengagetkan sebenarnya apabila melihat realita semacam ini. Berbagai instansi dan institusi di pemerintahan sudah disusupi sosok atau orang yang malah tak mendukung Pemerintah.

Lebih mendasar lagi adalah pejabat itu tak mengemban amanat sesuai tanggung jawabnya yang di bawah sumpah agama sekalipun. Tugas atau jobdesknya sudah jelas yaitu memonitoring media atau siaran agar sesuai dengan peraturan yang ada dan tentunya menjaga integritas, tak menyebarkan kabar hoaks atau disinformasi.

Namun malah menjadi yang terdepan dalam menyiarkan postingan busuk nan keji!

Sudah sangat mendesak bahwa Kemenkominfo harus segera berbenah dan mengevaluasi semua pejabat dan staf di jajarannya. Ketika banyak beredar berita hoaks dan fitnah di negeri ini maka lembaga yan seharusnya memfilter dan mengontrol justru sudah terinfeksi dan tertular virus radikal sehingga senang menyebarkan hoaks dan fitnah.

Ini jadi masalah serius.

Mentalitas pejabat tersebut bukan hanya mentalitas yang abai fakta dan tak menunjukkan kepedulian dan kemanusiaan. Sebagai orang yang bekerja dalam lembaga pemerintahan yang harus memerangi hoaks dan fitnah eh malah membuat tuduhan dan berita yang sangat keji dan biadab.

Sudah seharusnya bersih-bersih tak hanya berlaku di tubuh TNI dan Kemenkunham. Bersih-bersih itu harus diawali dari lembaga yang terdepan dalam pemberantasan hoaks. Kalau tidak maka justru makin kebobolan dan mencoreng nama lembaga KOMINFO ini.

Mengerikan virus radikalis dan hoaks serta melawan Pemerintah secara terang-terangan dipamertontonkan oleh sang pejabat ini. Bukan hanya memalukan dan tak tahu diri tapi sungguh jadi pengkhianat dan penikam NKRI dan merongrong Pancasila.

Aksi dari sang pejabat ini menunjukkan kualitas pejabat di kementrian itu harus dievaluasi lagi mental dan kesetiaannya kepada NKRI dan Pancasila. Oknum ini secara terang-terangan melawan dan membangkang serta tidak menunjukkan adab yang seharusnya.

Seleksi dan filter serta evaluasi kembali para pejabat dan jangan dibiarkan pejabat macam ini yang makan dari uang Pemerintah serta rakyat lalu bebas mengarang dan memframing fitnah serta menghina kepala negara.

Kominfo jelas kebobolan. Masak para petinggi yang menjadi gudang segala informasi sangat lemah terhadap pengawasan bagi orang-orangnya sendiri yang dengan beraninya melawan, menantang dan menghina Pemerintah.

Makanya tak heran kalau pemberantasan hoaks dan pelurusan informasi sangat sulit dilakukan. Sebabnya ada provokator yang bersarang di badan pemberantas hoaks itu sendiri. Memalukan Kominfo memelihara pejabat yang malah nyinyir dan menyerang Pemerintah secara frontal.