Ini Klarifikasi Pasha Ungu Soal Pemborosan Sewa Rumahnya Sebesar Rp 1 Miliar Dari APBD Kota Palu

Setelah lama jauh dari pemberitaan karena menjadi Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sigit Purnomo Said atau lebih beken dikenal dalam dunia keartisan dengan nama Pasha "Ungu", akhirnya yang bersangkutan kembali menjadi bahan pemberitaan ramai.

Kali ini pemberitaan mengenai vokalis band "Ungu" ini mengenai sebuah isu kontroversial berupa penghamburan anggaran tempat tinggal.

Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said (Pasha) dan istrinya (photo: Liputan 6)

Terkait hal tersebut, Pasha membantah bahwa dirinya menyewa rumah yang dibiayai pemerintah kota setempat smelalui APBD enilai Rp 1 miliar.

Saat dikonfirmasi pada Rabu pagi 11 Januari 2017 ini, Pasha mengatakan bahwa informasi yang beredar terkait besaran sewa rumah tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

"Informasi ini ngaco. Kontrakan apa yang sebesar Rp 1 miliar, datanya dari mana? Kalau mau memberi informasi kepada masyarakat itu harus akurat," kata dia.

Pasha mengatakan bahwa sewa rumah yang ditempatinya tersebut sebesar Rp 60 juta per bulan. Bahkan untuk enam bulan berjalan, sewanya sudah dibayar dengan mencarikan uang sendiri.

"Kalau dikatakan ada anggaran pada tahun 2017, silakan cek saja. Ini ngarang dan tidak berkualitas," katanya.

Jika pun ada penganggaran saat pertama menempati rumah tersebut, nilainya tidak terlalu besar. Semua barang yang ada di rumah tersebut juga telah dipindahkan ke rumah jabatan.

"Memang ada pembelian televisi, lemari, dan alat kelengkapan rumah tangga lainnya yang nilainya tidak sampai Rp 50 juta," katanya.

Pasha juga mengakui adanya fasilitas rumah jabatan. Namun, rumah jabatan itu sudah ditempati Dinas Pertanian.

"Hal ini tidak perlu dibesar-besarkan karena memang pemerintah wajib menyediakan rumah jabatan untuk kepala daerah dan tidak disebutkan besaran angkanya," katanya.

Menurut dia, jika memang hal itu keliru, maka DPRD sudah lambat bersikap.

"Kenapa sekarang baru dibicarakan, tidak pada saat Dinas Pertanian menempati rumah jabatan itu. Tapi kalaupun belum ada rumah jabatan, maka pemerintah wajib menyediakannya, apakah dengan membeli atau mengontrak," katanya.

Pasha menambahkan bahwa emestinya DPRD yang menindaklanjutinya sebelum masalah ini timbul, yakni dengan membicarakan penyediaan rumah jabatan untuk kepala daerah yang baru.

"Saya berharap DPRD dapat sejalan dengan pemerintah, bukan menjadi musuh, karena kita pada dasarnya sama, dipilih oleh rakyat," kata Pasha.

Sebelumnya, DPRD Kota Palu mendesak pemerintah kota setempat agar tidak mengalokasikan APBD 2017 untuk membayar rumah kontrakan Wakil Wali Kota (Wawali) Palu Sigit Purnomo Said di perumahan elite Citra Land senilai lebih dari Rp 1 miliar karena Wawali sudah memiliki fasilitas rumah dinas di Jalan Balai Kota Selatan.

Menurut anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu Ridwan H Basatu, rumah kontrakan itu tidak boleh dibebankan pada APBD karena dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari.

Menurut politisi Partai Hanura itu, saat asistensi anggaran, bagian rumah tangga dan umum di Sekretariat Pemkot Palu tidak mengakui bahwa ada alokasi anggaran untuk membayar kontrakan Wawali. Hal itu ketahuan setelah DPRD menelusuri dan mengkaji item alokasi APBD.

"Kami pernah dipanggil atau diundang makan oleh bagian umum dan rumah tangga Setda Pemkot Palu atas hal itu, tetapi kami menolak. Mereka telah membohongi kami karena awalnya tidak mengakui adanya penggunaan APBD," kata dia.

Dia menegaskan, kontrakan itu tidak ada kaitannya dengan keuangan daerah sehingga tidak boleh sewenang-wenang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Nah, lho. Kalau begini siapa yang benar?

(Kompas, Detik, Liputan 6)

Ini Janji-janji Kampanye Agus Di Hadapan Massa Kampanyenya Yang Sebagian Besar Kaum Wanita

Mendekati hari-hari menjelang pencoblosan Pilkada DKI 2017 pada bulan Februari 2017, para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta semakin gencar berkampanye.

Salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rabu pagi 11 Januari 2017 ini berkampanye di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Pada kampanyenya di Cawang kali ini, Agus membagi-bagikan atribut kampanyenya.

Agus Yudhoyono saat berkampanye di Cawang, Jakarta Timur Rabu 11 Januari 2017 (photo: Kompas)

Agus membagi-bagikan atribut kampanye untuk warga dari atas panggung dengan melemparkan kaus dan topi ke arah warga yang hadir menyaksikan kampanyenya dari bawah panggung.

Yang menghadiri kampenye ini mayoritas warga yang hadir adalah perempuan. Mereka rela berdesak-desakkan berebut kaus atau topi yang dilempar oleh Agus dari atas panggung.

Padahal, dalam kunjungan ke kawasan Cawang ini, Agus telat datang. Dari jadwal kampanye yang dibagikan tim pemenangannya, Agus harusnya telah berada di lokasi sejak pukul 08.00 WIB. Namun, suami Annisa Pohan ini baru tiba sekitar pukul 09.30 WIB.

Sebelum membagi-bagikan atributnya, Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni memaparkan program-program unggulannya apabila ia terpilih memimpin Jakarta dalam Pilkada DKI 2017. 

Program unggulan yang dipaparkan Agus adalah dana bergulir bagi warga. Melalui program unggulannya ini, Agus menjanjikan dana bergulir sebesar Rp 1 miliar bagi tiap RT/RW per tahunnya. Dana itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan warga.

"Bapak Ibu ingin perubahan di Jakarta? Agar Jakarta lebih maju lagi, lebih makmur lagi dan bahagia warganya. Insya Allah bisa wujudkan jika Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang cinta terhadap warganya," ujar Agus.

(Kompas, dan sumber-sumber lain)

Ini Makna Dari 4 Macam Warna Seragam Pramugari Garuda Indonesia

Garuda Indonesia saat ini mulai perlahan-lahan mewujudkan ambisinya untuk menjadi salah satu maskapai penerbangan yang terkemuka di dunia. 

Selain untuk mengejar ambisinya menjadi maskapai penerbangan kelas dunia, Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan milik pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk mengenalkan kekayaan Nusantara kepada dunia. Salah satu caranya adalah dengan mengenakan kain batik sebagai bawahan rok pramugari.

Keempat warna seragam pramugari Garuda Indonesia (photo; Kompas)

Cara lainnya adalah dengan seragam pramugari yang terdiri dari empat warna, yakni cobalt blue,oranye, ungu, dan biru toska.

"Ada empat warna seragam pramugari Garuda. Dua warna untuk pelaksana, satu untuk pramugari first class, dan satu untuk supervisor," tutur Riva, salah satu pramugari Garuda Indonesia.

Dua warna yang dikenakan oleh pelaksana adalah oranye dan biru toska. Warna biru toska berarti kepuasan dan kesegaran tropis. Oranye menggambarkan kehangatan, keramahan, dan energik.

"Seragam warna ungu digunakan oleh pramugari first class, sedangkan cobalt blue digunakan oleh supervisor," kata Riva.

Warna ungu menggambarkan sikap elegan, kreatif, dan inspiratif, sedangkan cobalt blue menggambarkan keandalan, kepercayaan, otoritas, dan ketenangan.

"Pelaksana bebas menentukan warna seragam, apakah biru toska atau oranye," kata Riva.

(Garuda Indonesia)

Ini Hubungan Para Pelaku Pengeroyokan Relawan Pendukung Ahok-Djarot Beserta Motifnya

Kasus pengeroyokan yang dilakukan terhadap seorang relawan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (Djarot) masih menjadi prioritas penyelidikan polisi.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Roycke Harry Langie mengatakan, pengeroyokan Widodo, pendukung Ahok-Djarot di Jelambar, Jakarta Barat, pada Jumat 6 Januari 2017 bermula dari adu mulut antara Widodo dan pengeroyoknya.

Saat itu, Djarot tengah blusukan. "Motifnya karena kesalahpahaman. Artinya karena si korban ini dia menyampaikan kata. Setelah itu menjadi suatu perdebatan," ujar Roycke di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Selasa 10 Januari 2017..

(Baca juga: Polisi Sebut Pengeroyok Pendukung Ahok-Djarot adalah Tetangga)

Nah, setelah terjadi perdebatan pada Jumat siang tersebut, para pengeroyok Widodo lantas mendatanginya pada hari Jumat malam dan langsung mengeroyok Widodo hingga babak belur.

Rocyke menambahkan bahwa ada sekitar sembilan orang yang berada di lokasi pengeroyokan tersebut. Namun, hanya dua orang yang dengan jelas menganiaya Widodo dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irfan dan Fahmi. Sedangkan 7 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi dan sudah diperiksa polisi.

Irfan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat setelah menyerahkan diri dengan diantar orangtuanya pada hari Minggu 8 Januari 2017. Sedangkan salah seorang pelaku pengeroyokan lainnya, Fahmi hingga kini masih buron.

Polisi mengupayakan akan menangkapnya pada hari ini. "Kita imbau untuk supaya segera menyerahkan diri saudara F ini. Dan terus akan kita kejar, kami bisa menangkapnya," ucap Rocyke.

Ironisnya, kedua pelaku pengeroyokan yaitu Irfan dan Fahmi bertegangga dengan korban sehingga saling mengenal.
(dari berbagai sumber) 

Ini Fakta Kesalahpahaman Tentang Kenaikan Tarif Pajak Kendaraan

Akhir-akhir ini pembicaraan para netizen di media sosial diramaikan oleh pemberlakuan tarif baru dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan sejak 6 Januari 2017.

Namun, pemberlakuan ketentuan tersebut yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016, tentang kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut menuai banyak kesalahpahaman di masyarakat.

Contoh Surat Tanda Nomor Kendaraan (photo: TMC Polda Metro Jaya)

Persepsi yang beredar di masyarakat, yang naik adalah pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, sehari sebelum hari pertama peraturan tersebut diberlakukan, seluruh kantor Samsat diserbu  oleh para pemilik sepeda motor atau mobil.

Mangapa bisa terjadi demikian? Karena rata-rata masyarakat mengartikan bahwa yang naik adalah pajak atas kendaraan yang mereka miliki. Oleh karena itu, agar mereka tidak terkena tarif baru yang mereka anggap mahal, maka mereka buru-buru mengurusnya sebelum peraturan pengganti PP No. 50 Tahun 2010 tersebut diberlakukan.

Menurut Kepala Bidang Regident (registrasi dan identifikasi) Korlantas Polri Kombes Refdi Andri, masyarakat memang salah persepsi. Namun dia menegaskan bahwa yang naik adalah tarif (administrasi) pengusrusan, bukannya pajak.

"Saya juga melihat ada media televisi yang salah menginformasikan, dibilangnya pajak naik, padahal bukan. Hal seperti itu yang perlu diluruskan, sehingga pesannya (yang sampai) ke masyarakat tidak salah", demikian ujar Refdi.

Dikatakan Refdi bahwa laporan dari para petugas masing-masing Samsat pun begitu. Apalagi, sebelum 6 Januari 2017 banyak masyarakat yang datang karena takut terkena tarif pajak baru.

Kata Refdi, begitulah informasinya. Yang naik bukanlah pajak, jadi masyarakat tidak perlu gelisah.

Mengenai sosialisasi yang dituding amat minim, Refdi mengaku bahwa sosialisasi sudah dilakukan sejak 6 Desember 2016. Sehingga rentang waktu tersebut sudah dianggap cukup untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.

(Otomania dan dari berbagai sumber lain)

Ini Penyebab Relawan Ahok-Djarot Dikeroyok 10 Orang Hingga Babak Belur

Tensi demokrasi menjelang Pilkada DKI 2017 nampaknya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Hal ini merujuk kepada banyaknya kasus kekerasan dan anarkisme sepanjang masa kampanye Calon Gubernur DKI.

Kali ini kasus kekerasan menimpa seorang relawan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat, bernama Widodo.

Ahok-Djarot saat berkampanye bersama Ruhut Sitompul (photo: Merdeka)

Widodo dikeroyok oleh sejumlah orang hingga babak belur di Jalan Jelambar Utama, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada Jumat malam 6 Januari 2017 malam.

Pada saat kejadian, Widodo sedang duduk-duduk di sebuah warung. Kemudian tanpa basa-basi datanglah 10 orang tak dikenal dan langsung memukulinya hingga babak belur

“Pas lagi di situ, tiba-tiba didatangi 10 orang dan langsung dipukuli,” kata Kapolsek Tanjung Duren Kompol Zaky Nasution.

Terkait kasus pemukulan ini, Zaky tak menyebutkan apa motif di balik pengeroyokan tersebut. Namun, jelasnya, sebelum terjadi peristiwa itu antara korban dan salah seorang pelaku, I, sempat saling ejek.

Zaky tak memberikan informasi terkait bahan ejekan keduanya. Ada pun Widodo mengaku kenal dengan I karena bertetangga.

Setelah pengeroyokan tersebut, Widodo langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Wajah Widodo tampak babak belur dikeroyok 10 orang secara bersamaan.

Zaky belum bisa memastikan latar belakang dari 10 orang pelaku selain I yang merupakan tetangga Widodo.

“Sekarang sedang dikejar si I dulu karena sudah tahu wajahnya. Setelah itu baru pelaku lainnya,” kata dia.

(dari berbagai sumber)

Fakta-fakta Yang Menguatkan Polisi Bahwa Buku "Jokowi Undercover" Ada Pemodalnya

Belakangan ini, rakyat Indonesia dihebohkan oleh peredaran buku yang berjudul "Jokowi Undercover" yang nyata-nyata isinya merupakan hoax, fitnah dan berita bohong mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Isi buku tersebut karuan saja menjadi viral karena banyak dishare oleh para pembenci Presiden Jokowi sehingga tak pelak membuat banyak orang yang termakan isu dalam buku tersebut dan terhasut.

Dari sampulnya saja sudah bisa dipastikan bahwa isi buku ini semuanya adalah berita bohong (photo: Tempo.co)

Terkait hal tersebut, pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menduga kuat adanya aktor intelektual di balik penerbitan buku 'Jokowi Undercover' yang ditulis dan diterbitkan Bambang Tri Mulyono.

"Dugaan adanya penyokong itu dimungkinkan. Kemungkinan penyokong itu pasti mengarah ke sumber tertentu," demikian pernyataan resmi yang dirilis oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 6 Januari 2017..

Boy menjelaskan bahwa dugaan tersebut didasarkan pada beberapa fakta yang dipikirkan matang-matang oleh pihak penyidik kepolisian. 

Pertama, penyidik meragukan tingkat intelektualitas Bambang hingga bisa menerbitkan sebuah buku. Itu, kata Boy, tampak dari susunan kalimat pada buku yang tak sistematis.

"Ada semacam keraguan atas kapasitas yang bersangkutan. Karena yang ditulis itu tidak didukung data primer dan sekunder yang valid," ujar Boy.

Kedua, material buku itu terbilang membutuhkan dana yang cukup besar. Belum lagi soal memperbanyak dan distribusi.

Oleh sebab itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut penyidik menduga ada penyokong dana atas penerbitan buku itu. Sejauh ini, penyidik baru mendapatkan informasi bahwa jumlah buku yang sudah terjual berada di kisaran 200 hingga 300 eksemplar.

Boy menegaskan, penyidik akan terus menggali soal adanya aktor intelektual dalam perkara itu.

Diberitakan, Bareskrim Polri menangkap Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Penangkapan dilakukan setelah adanya penyelidikan dugaan penyebaran informasi berisi ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yang dia tulis dalam bukunya.

Setelah diperiksa pasca-penangkapan, Jumat pada Jumat 30 Desember 2016, Bambang ditahan oleh Bareskrim Polri.

Dalam bukunya, Bambang menyebut Jokowi telah memalsukan data saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu

Bambang dikenakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam pasal itu disebutkan, siapa saja yang sengaja menunjukkan kebencian terhadap ras dan etnis tertentu akan dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Bambang juga dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Nampaknya "bisnis" ujaran kebencian dan hoax merupakan lahan yang amat basah di Indonesia dikarenakan masyarakat kita masih belum bisa berpikir kritis dan dewasa.

(dari berbagai sumber)