Semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada DKI pada Februari 2017, diikuti dengan semakin menjamurnya kampanye SARA dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih beken dengan sapaan Ahok.
Dalam dua hari belakangan ini publik di dunia maya dihebohkan oleh sebuah petisi yang berisi penolakan terhadap Ahok.
Screenshot tampilan lama petisi tolak Ahok |
Petisi tersebut digagas oleh Urban Poor Consortium (UPC) dan
beralamat di http://tolakahok.urbanpoor.or.id.
Adanya petisi tersebut dibenarkan oleh Koordinator UPC Gugun Muhammad.
Tampak 90 foto warga yang memegang kertas bertuliskan 'Saya
tolak Ahok Gubernur tukang gusur' dalam laman petisi tersebut.
Terkait hal yang tercantum dalam petisi tersebut, Gugun mengatakan "Ini sebenarnya lebih kepada wadah mengekspresikan
keinginan warga. Banyak dari warga mungkin enggak sempat ikut aksi. Dengan
teknologi, mereka masih bisa menyuarakan aspirasi,"
Gugun mengatakan, mereka yang menolak Ahok dan bergerak
bersama UPC ini berasal dari 30 perkampungan di Jakarta, perkumpulan tukang
becak, dan pedagang dari berbagai wilayah.
Sebelumnya pada Kamis 25 Agustus 2016, UPC sempat menggelar aksi di Kantor DPP PDI-P. Dalam aksi tersebut mereka meminta agar PDI-P tidak
mengusung Ahok pada Pilkada 2017.
"Mereka ini banyak yang jadi korban penggusuran, yang
khawatir akan penggusuran. Kami tidak anti-Ahok, apalagi pribadinya, tapi kami
menentang keras kebijakannya," ujar Gugun.
Kebijakan itu antara lain soal penggusuran dan relokasi yang
dinilai bukan sebagai jawaban atas permasalahan permukiman di Jakarta.
Kebijakan Ahok lainnya yang dikritik mereka adalah proyek
reklamasi yang dianggap memperlebar jurang kesenjangan antara si kaya dan si
miskin.
"Kami juga berharap ada pemimpin alternatif yang peduli
rakyat miskin, yang tidak menggusur. Tapi kalau masalah mendukung salah satu
calon sampai saat ini kan belum ada. Padahal PDI-P kan bisa mengusung sendiri
dari hasil penjaringan kemarin," ujarnya.
Pertanyaannya, benarkah aksi ini benar-benar didukung oleh warga dari 30 perkampungan di Jakarta?
(dari berbagai sumber)
No comments:
Post a Comment