Muak Dengan Politik Yang Penuh Kemunafikan dan Transaksi, Ahok Berniat Batal Ikut Pilkada DKI 2017

Dagelan politik yang makin lama makin "ngelantur" tidak jelas dan konyol menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kesal bukan kepalang.

Saking kesalnya, ia berniat tak mau maju di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kekesalan Ahok dipicu oleh aturan baru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait syarat maju Pilkada melalui jalur perseorangan atau independen yang dianggap oleh banyak orang termasuk dirinya mengada-ada.

.

Ahok secara tegas menilai bahwa usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberatkan pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimana dalam hal ini KPU mengusulkan surat pernyataan dukungan terhadap calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah harus ditambahkan meterai.

Jadi, berdasarkan aturan tersebut, maka setiap warga yang memberikan KTP sebagai bentuk dukungan terhadap calon perseorangan wajib memberikan dan melampirkan materai dalam surat pernyataan dukungannya.

Sebagai ilustarsi, misal Daftar Pemilih Tetap di Jakarta adalah 532.213 orang. Dengan menggunakan materai Rp 6000, maka setiap pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan harus menyiapkan dana Rp 6.000 x 532.213 atau minimum totalnya Rp 3,19 miliar hanya untuk DPT.

Ahok yang maju melalui jalur perseorangan merasa diberatkan dengan usulan tersebut. Ia berkata bahwa aturan tersebut adalah pemborosan dan penuh dengan transaksional.

Oleh karena itu, daripada mencoreng integritasnya dengan politik transaksional Ahok menyatakan tidak masalah bila dirinya, tidak maju di Pilkada DKI 2017.

"Kalau semua pendukung pakai materai, kalau sejuta itu, Rp 6 miliar loh. Duit dari mana? Kalau dia bilang tidak bisa ikut karena materai, ya sudah tidak usah ikut," kata Ahok pada Rabu 20 April 2016.

Ahok bahkan rela dan santai saja apabila kursi nomor satu di Jakarta diduduki oleh pasangan calon lain.

Ahok mengatakan bahwa kini dirinya hanya fokus untuk menyelesaikan program pembangunan di Jakarta hingga masa jabatannya selesai pada Oktober 2017.

"Kan mereka semua maunya saya enggak jadi gubernur kan? Ya sudah saya sampai Oktober 2017, saya akan beresin Jakarta semampu saya, habis itu silakan pesta pora," ujarnya.

Ahok berharap para pesaingnya haus jabatan dapat menyiapkan program pembangunan Jakarta dan tidak hanya beradu argumen.

"Orang yang pengin banget jadi gubernur, enggak pernah kasih program apa kalau jadi gubernur. Sampai hari ini saya belum dengar programnya apa kalau mau gantiin saya. Kalau cuma mau jadi gubernur ambil aja deh," tutup dia.

Saat ditanyakan mengenai aturan "konyol" KPU dan reaksi Ahok, Yoyok, seorang sopir Bajaj yang mangkal di bilangan Kramat Pela mengatakan pendapatnya secara jujur, "Walaupun Pak Ahok pernah mengatakan bahwa Bajaj dilarang beroperasi, saya setuju. Bajaj memang cuma harus beroperasi di pinggiran saja, saya setuju karena memang takdir kota Metropolitan ya begitu. Saya merasa aturan KPU ini sangat konyol dan jelas-jelas anti kemajuan. Saya tahu Pak Ahok udah mati-matian, ngurus Jakarta. Saya melihat sendiri kok perubahan yang dibikin Ahok. Keliatan banget di lingkungan saya. Kalau begini lebih baik Pak Ahok nggak usah ikutan aja. Saya udah maklum kalau negara ini dikuasai mafia yang maunya enaknya sendiri dan bikin rakyat nggak maju-maju", ujarnya sambil menghela nafas.

Lagi-lagi terlihat jelas bahwa bangsa ini masih belum merdeka dari penjajahan, yang ironisnya dilakukan oleh bangsa sendiri sehingga "tokoh pergerakan" yang berjuang demi kemajuan bangsa harus dibelenggu.

Tidak beda dengan saat Ir. Soekarno masih muda, yang berjuang demi kesetaraan dan kemajuan bangsanya harus dibelenggu oleh Belanda di sel sempit di LP Sukamiskin agar ia tidak bisa membuat mata bangsanya "melek".

Ironis...

(istimewa)