BPK Sembunyikan Kebenaran Soal Sumber Waras

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin memanas. Ahok menuding BPK tidak menyampaikan data yang benar dalam audit mereka terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014.

Ahok melontarkan hal itu seusai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 jam pada Selasa 12 April 2016. "Yang pasti, saya kira BPK menyembunyikan data kebenaran," kata Ahok.

Menurut Ahok, BPK juga meminta Pemprov DKI membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Ahok menilai permintaan itu tidak mungkin bisa dilakukan.

"Karena pembelian tanah itu dengan terang dan tunai. Kalau dibalikin, harus jual balik. Kalau jual balik, mau enggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama, kerugian negara. Itu saja," ujar Ahok.

Ahok sendiri enggan berkomentar banyak. Ia menyatakan tidak mau membocorkan materi pemeriksaan.

Kasus ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli sebagian lahan RS Sumber Waras seharga Rp 755 miliar. Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit kanker dan jantung.

Menurut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Provinsi DKI tahun 2014, ada indikasi kerugian daerah Rp 199 miliar dalam proses pembelian lahan tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK tengah berupaya membandingkan temuan BPK dan keterangan yang diberikan Ahok.

"Kami mencoba meng-crosscheck, kan sudah kami pegang data audit dari BPK. Kemudian, ditanyakan aturan yang dipakai BPK untuk membuat itu apakah sudah sesuai," kata Agus di Gedung KPK, Selasa siang.

(dari berbagai sumber)