Fakta: 80% Anggaran Stadion JIS dari Jokowi, Anies Tanggal Gunting Pita dan Gubernur Berikutnya Ketiban Sial

Akhir-akhir ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai banyak kritik.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak meminta Anies tidak mengklaim proyek Jakarta International Stadium (JIS) sebagai keberhasilan sepihak. 

Gilbert mengingatkan, mayoritas anggaran proyek pembangunan Jakarta itu berasal dari bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan Presiden Joko Widodo. 

Jakarta International Stadium (foto: IDN Times)

Selain itu, Gilbert juga mengungkapkan bahwa pembangunan JIS nyaris mangkrak imbas pandemi Covid-19 yang melanda 2020 lalu. "Akhirnya pusat turun memberikan bantuan lewat dana PEN sebesar Rp3,6 triliun pada tahun 2020 dan 2021 dari anggaran JIS Rp4,5 triliun," ujar Gilbert Senin (31/1/2022). 

"Artinya, biaya pembangunan JIS itu 80 persen dari pemerintah pusat," tambah Gilbert.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun menyentil Gubernur DKI Jakrta Anies Baswedan yang acap kali pamer kemegahan stadion JIS dengan membanggakan hasil kepemimpinannya. Terlebih, Anies juga tak pernah mengapresiasi jasa-jasa gubernur sebelumnya. 

Padahal, stadion yang berada di Jakarta Utara itu sudah dibangun di era Gubernur Jokowi dan Ahok. Bahkan, rencananya sudah disiapkan sejak zaman Gubernur Sutiyoso. Sementara, Anies tinggal meneruskan dan meresmikan calon kandang kesebelasan Persija Jakarta itu. 

"Klaim sepihak seakan menyatakan JIS keberhasilan Anies semata atau pencapaian seorang gubernur sekarang adalah tidak mendasar dan tidak menghargai upaya gubernur sebelumnya dan bantuan Presiden Jokowi," ujarnya.

Apalagi, kewajiban membayar cicilan ke pemerintah pusat nantinya akan dibebankan kepada penjabat (Pj) dan Gubernur DKI terpilih pada 2024 mendatang. 

"Gubernur Anies yang sekarang menjabat melakukan gunting pita atas upaya beberapa gubernur sebelumnya dan atas dana 80 persen yang dari pusat," kata dia. 

"Sedangkan, biaya cicilan dan bunga juga ditanggung rakyat lewat APBD, bukan beban Jakpro dan akan dilanjutkan oleh Pj gubernur Oktober 2022 dan gubernur terpilih nantinya 2024," sambungnya.

Sumber: Tribunnewa