Ini Klarifikasi Sri Mulyani Terkait Mandeknya Transfer Dana Ke Daerah Serta Sekolah Rusak

Isu negara sedang tekor yang berhembus ramai di media sosial tak pelak sempat mengundang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih lagi dengan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) dan penangguhan pencairan dana dari pusat ke daerah.

Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi XI mengkritik langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menahan anggaran transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa Rp 2,8 triliun.

Penundaan pengucuran anggaran itu dinilai akan berpengaruh besar kepada daerah, terutama desa.

Terkait hal ini, Menkeu mengungkapkan bahwa mandeknya pembangunan di daerah bukan semata-mata lantaran tidak adanya anggaran pembangunan. Sebab, lanjut Sri Mulyani, anggaran dari pemerintah pusat selalu mengucur ke daerah melalui dana transfer daerah dan dana desa.

Namun Sri Mulyani tidak mengesampingkan bahwa  masih ada cerita-cerita klasik tentang pembangunan di daerah yang mandek dengan alasan kekurangan anggaran.

"Kan ironis di satu sisi kelebihan anggaran, tetapi di sisi lain tadi bapak-ibu ada cerita sekolah masih kaya kandang kambing, satu sisi ada cerita kekurangan gizi," ujar Ani saat rapat kerja dengan Kondisi XI DPR, Jakarta pada Selasa 31 Agustus 2016.

"Ini bukan soal kekurangan duit, ada duit tapi tidak dipakai di tempat yang harusnya dipakai. Akhirnya rakyat yang menanggung," lanjut Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (foto: Metrotvnews.com)

Berdasarkan pengalamannya melihat pembangunan di banyak negara, Sri Mulyani menyatakan  persoalan pembangunan di Indonesia masih tergolong bagus dan positif. Hal ini dikarenakan sesungguhnya Indonesia memiliki sumber daya dana di tengah persoalan pembangunan.

Sedangkan (seraya menyebutkan  sejumlah negara justru memiliki masalah terhadap pembangunannya), Sri Mulyani menambahkan bahwa negara-negara tersebut tidak memiliki sumber daya dana yang cukup untuk menyelesaikan persoalan tertentu.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah pusat selalu menggelontorkan dan mentarnsfer dana ke daerah secara konsekuen dan tepat waktu. Sayangnya, lanjut Sri Mulyani, walaupun transfer daerah dan dana desa telah digelontorkan pemerintah pusat, banyak daerah yang lamban melakukan penyerapan.

Hingga akhir Juli 2016 lalu, anggaran yang mengendap di bank-bank daerah masih Rp 224 triliun atau naik Rp 9,9 triliun dari posisi Juni 2016.

Tahun depan, pemerintah akan lebih memetakan semua dana transfer ke masyarakat miskin di daerah untuk melihat apa saja yang mereka dapatkan.

Sri Mulyani mengatakan, jangan sampai kondisi masyarakat miskin tidak membaik padahal anggaran kesehatan, pendidikan, transfer langsung, hingga Bangunan Operasional Sekolah (BOS) selalu mengucur. "Duit itu satu hal ya, tetapi harus ada kesempatan kualitas sekolah harus diperbaiki, kualitas sanitasi harus diperbaiki, dan yang lain-lain," ujarnya.