Sejarah nampaknya terus berulang sebagai akibat tak becusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengurus anggaran sejak menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kini lagi-lagi lem Aibon "memanggil" Sri Mulyani.
Terjadilan "reuni" lagi antara Anies dan Sri Mulyani. Anies pasti gondok karena ada kenangan buruk ketika Menkeu mengintervensi ketidakbecusannya.
Sudah keluar dari Kabinet Jokowi dan menikmati masa bahagia eh gara-gara efek Lem Aibon akhirnya mempertemukan kembali Sri Mulyani yang sangat cerdas dan efisien serta tajam dalam menyisir anggaran. Setelah itu ujungnya berakhir tak bahagia alias tak enak bagi Anies, dirinya dipecat.
Ternyata penyakit lama Anies makin kronis. Dikasih kesempatan untuk menjabat sebagai Gubernur di DKI malah mengulangi kesalahan yang sama dan makin parah. Kali ini Menteri Sri Mulyani pasti sudah menyiapkan strategi dan jurus untuk mengatasi masalah jebolnya anggaran di DKI karena sudah hafal kelakuan si Anies, kolega lamanya di Kabinet Jokowi dulu.
Klarifikasi Pemprov malah jadi mencla-mencle soal anggaran fantastis lem Aibon senilai Rp 82 miliar dan Pulpen yang mencapai Rp 635 miliar. Demi pencitraan maka Anies bukannya membereskan tapi terus agresif menyalahkan pihak lain yang mempermasalahkan anggaran R-APBD itu.
Maksud Anies ya biarkan saja dalam senyap para pejabat DKI mengutak atik anggaran. Ternyata niat untuk diam-diam menggembosi anggaran itu tak direstui Tuhan.
Maka jurus sakti lempar kesalahan langsung dikeluarkan Anies. Tanpa henti Anies dan anak buahnya berkolaborasi tak kompak untuk ngeles anggaran. Modus untuk menutupi aibnya yang cacat tapi tak bakal mempan karena sudah kadung terendus dan viral.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak tinggal diam. Selaku bendahara negara yang memiliki kuasa mengatur anggaran, Sri Mulyani langsung berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Kini dengan turun tangannya dua menteri ini membuktikan masalah manajemen anggaran DKI itu bukan lagi masalah yang bisa ditutupi atau dikecilkan dengan segala ngelesisasi dan ngibulisasi ala Anies dan pasukan bidadarinya.
"Kita nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam meningkatkan kualitas dari APBD," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jumat 1 November 2019.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas dari APBD. "Tentunya berbagai hal nanti akan dikoordinasikan bersama," terangnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga akan sharing kalau sudah mewanti-wanti dan beri peringatan keras soal jangan sampai ada pemborosan anggaran dan penyerapan anggaran yang harus sesuai target. Masalah di DKI itu saking kompleksnya sehingga tak bisa didiamkan lagi.
Mari analisis kenapa Bbu Sri Mulyani turun tangan dan apa yang bakal dilakukan beliau, ini menarik. Begini analisis penulis:
Pertama, bisa jadi kesabaran para menteri di Kabinet Jokowi khususnya di Kemenkeu dan Kemendagri sudah mulai habis. Pihaknya melihat masalah kronis yang terus berulang. Artinya Anies sudah diberi kepercayaan besar untuk membereskan masalah ini tapi malah kasusnya makin parah.
Kemendagri terpanggil untuk turun tangan karena ada instruksi pengelolaan APBD sendiri dari Pak Jokowi untuk tepat sasaran. Dari Menkeu agar ditingkatkan kualitasnya. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Degradasi pengelolaan APBD makin terang dan menyolok. Ini momen yang pas untuk mengintervensi semua siluman terutama bos siluman besar di DKI.
Kedua, Menteri Keuangan sudah hafal penyakit Anies yang membuat jebolnya anggaran secara maksimal. Adalah Menkeu yang turun tangan membereskan pemborosan anggaran yang jumlahnya trilyunan saat Anies jadi Mendikbud di era awal Pemerintahan Jokowi.
Jadi Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Anies sebagai Mendikbud tak bertanggung jawab bahkan tak tahu apa-apa. Konyol kan sikap abai dan bahkan membiarkan pemborosan anggaran itu adalah sesuatu yang teramat fatal.
Ketiga, ini sekali lagi opini saya, kedua Kementrian baik Kemendgari dan Kemenkeu siapa tahu bisa memberi solusi yang cerdas untuk mengatasi problek menahun DKI.
Ini yang membuat penulis penasaran, kira-kira apa yang menjadi solusi maknyus dari Menkeu dan Mendagri untuk Gubernur yang keras kepala dan bersikukuh dengan gaya kepemimpinannya yang sangat longgar dan penuh keborosan soal anggaran.
Berharap supaya ada ada tindakan penyelamatan ke DKI karena pesta anggaran yang dihalalkan Anies makin parah. Anies makin mendegradasi dirinya tanpa rasa malu, diurusi oleh Menkeu saban ada jabatan karena bungulnya Anies yang tak ketulungan.
Sumber:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4768147/sri-mulyani-akan-turun-tangan-urus-anggaran-lem-aibon-anies
https://money.kompas.com/read/2019/11/01/115147126/heboh-anggaran-lem-aibon-sri-mulyani-bakal-bicara-dengan-kemendagri
https://money.kompas.com/read/2016/08/25/202326126/sri.mulyani.anggaran.tunjangan.profesi.guru.kelebihan.rp.23.3.triliun
Terjadilan "reuni" lagi antara Anies dan Sri Mulyani. Anies pasti gondok karena ada kenangan buruk ketika Menkeu mengintervensi ketidakbecusannya.
Sudah keluar dari Kabinet Jokowi dan menikmati masa bahagia eh gara-gara efek Lem Aibon akhirnya mempertemukan kembali Sri Mulyani yang sangat cerdas dan efisien serta tajam dalam menyisir anggaran. Setelah itu ujungnya berakhir tak bahagia alias tak enak bagi Anies, dirinya dipecat.
Ternyata penyakit lama Anies makin kronis. Dikasih kesempatan untuk menjabat sebagai Gubernur di DKI malah mengulangi kesalahan yang sama dan makin parah. Kali ini Menteri Sri Mulyani pasti sudah menyiapkan strategi dan jurus untuk mengatasi masalah jebolnya anggaran di DKI karena sudah hafal kelakuan si Anies, kolega lamanya di Kabinet Jokowi dulu.
Klarifikasi Pemprov malah jadi mencla-mencle soal anggaran fantastis lem Aibon senilai Rp 82 miliar dan Pulpen yang mencapai Rp 635 miliar. Demi pencitraan maka Anies bukannya membereskan tapi terus agresif menyalahkan pihak lain yang mempermasalahkan anggaran R-APBD itu.
Maksud Anies ya biarkan saja dalam senyap para pejabat DKI mengutak atik anggaran. Ternyata niat untuk diam-diam menggembosi anggaran itu tak direstui Tuhan.
Maka jurus sakti lempar kesalahan langsung dikeluarkan Anies. Tanpa henti Anies dan anak buahnya berkolaborasi tak kompak untuk ngeles anggaran. Modus untuk menutupi aibnya yang cacat tapi tak bakal mempan karena sudah kadung terendus dan viral.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak tinggal diam. Selaku bendahara negara yang memiliki kuasa mengatur anggaran, Sri Mulyani langsung berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Kini dengan turun tangannya dua menteri ini membuktikan masalah manajemen anggaran DKI itu bukan lagi masalah yang bisa ditutupi atau dikecilkan dengan segala ngelesisasi dan ngibulisasi ala Anies dan pasukan bidadarinya.
"Kita nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam meningkatkan kualitas dari APBD," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jumat 1 November 2019.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas dari APBD. "Tentunya berbagai hal nanti akan dikoordinasikan bersama," terangnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga akan sharing kalau sudah mewanti-wanti dan beri peringatan keras soal jangan sampai ada pemborosan anggaran dan penyerapan anggaran yang harus sesuai target. Masalah di DKI itu saking kompleksnya sehingga tak bisa didiamkan lagi.
Mari analisis kenapa Bbu Sri Mulyani turun tangan dan apa yang bakal dilakukan beliau, ini menarik. Begini analisis penulis:
Pertama, bisa jadi kesabaran para menteri di Kabinet Jokowi khususnya di Kemenkeu dan Kemendagri sudah mulai habis. Pihaknya melihat masalah kronis yang terus berulang. Artinya Anies sudah diberi kepercayaan besar untuk membereskan masalah ini tapi malah kasusnya makin parah.
Kemendagri terpanggil untuk turun tangan karena ada instruksi pengelolaan APBD sendiri dari Pak Jokowi untuk tepat sasaran. Dari Menkeu agar ditingkatkan kualitasnya. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Degradasi pengelolaan APBD makin terang dan menyolok. Ini momen yang pas untuk mengintervensi semua siluman terutama bos siluman besar di DKI.
Kedua, Menteri Keuangan sudah hafal penyakit Anies yang membuat jebolnya anggaran secara maksimal. Adalah Menkeu yang turun tangan membereskan pemborosan anggaran yang jumlahnya trilyunan saat Anies jadi Mendikbud di era awal Pemerintahan Jokowi.
Jadi Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Anies sebagai Mendikbud tak bertanggung jawab bahkan tak tahu apa-apa. Konyol kan sikap abai dan bahkan membiarkan pemborosan anggaran itu adalah sesuatu yang teramat fatal.
Ketiga, ini sekali lagi opini saya, kedua Kementrian baik Kemendgari dan Kemenkeu siapa tahu bisa memberi solusi yang cerdas untuk mengatasi problek menahun DKI.
Ini yang membuat penulis penasaran, kira-kira apa yang menjadi solusi maknyus dari Menkeu dan Mendagri untuk Gubernur yang keras kepala dan bersikukuh dengan gaya kepemimpinannya yang sangat longgar dan penuh keborosan soal anggaran.
Berharap supaya ada ada tindakan penyelamatan ke DKI karena pesta anggaran yang dihalalkan Anies makin parah. Anies makin mendegradasi dirinya tanpa rasa malu, diurusi oleh Menkeu saban ada jabatan karena bungulnya Anies yang tak ketulungan.
Sumber:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4768147/sri-mulyani-akan-turun-tangan-urus-anggaran-lem-aibon-anies
https://money.kompas.com/read/2019/11/01/115147126/heboh-anggaran-lem-aibon-sri-mulyani-bakal-bicara-dengan-kemendagri
https://money.kompas.com/read/2016/08/25/202326126/sri.mulyani.anggaran.tunjangan.profesi.guru.kelebihan.rp.23.3.triliun
No comments:
Post a Comment