"Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan" - Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution.
Sejarah paling kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia, peristiwa berdarah G30S 1965 memisahkan Francisca Fanggidaej dari anak-anaknya yang masih kecil, karena dia tidak dapat pulang setelah paspornya dicabut. Bagaimana anak-anaknya bisa bertahan dan menunggu 38 tahun untuk bertemu kembali dengan ibu mereka?
Suasana di pagi hari di awal Oktober 1965 itu semestinya tak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya.
Enam bocah itu, dan satu orang lagi yang beranjak remaja, biasanya mengisi waktu luang dengan bermain — usai pulang sekolah.
Dan pagi itu terlihat normal-normal saja, kecuali kerisauan Savitri Sasanti Rini, salah-seorang bocah itu, ketika memergoki ayahnya terlihat gelisah sehari sebelumnya.
Walaupun begitu, bocah berusia tujuh tahun itu tak berpikir bahwa gelagat ayahnya itu terkait dengan kejadian genting beberapa hari sebelumnya yang juga tidak dia pahami.
Santi — panggilan anak kelima ini — pun tak pernah membayangkan peristiwa di hari-hari itu akan membuat dia dan 6 saudaranya bakal terpisah belasan hingga puluhan tahun dengan ayah dan ibunya.
Pagi itu, ketika Santi dan saudara-saudaranya bermain di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah halaman depan. "Keluar! Keluar!"
Beberapa tentara bersenjata lengkap turun dari truk dan mencari ayahnya. Ketakutan mulai merayapi bocah-bocah itu. Ayahnya lantas diciduk rombongan tentara.
"Kita hanya bisa menangis, [seraya setengah berteriak] 'Bapak, bapak, bapak kenapa?'" kata Santi pada pertengahan September lalu, mencoba mengingat lagi kejadian pahit di pagi itu.
Tujuh anak pasangan Supriyo-Francisca Fanggidaej (dan sepupunya) sekitar tahun 1960an (arsip keluarga) |
Dihantui ketakutan, pertanyaan tanpa ada jawaban ini kemudian mengiringi kepergian ayahnya — Supriyo, jurnalis kantor berita Antara — yang dinaikkan ke dalam truk.
Mereka saat itu tak tahu dibawa ke mana ayahnya — belasan tahun kemudian barulah diketahui ayahnya dibui di penjara Salemba, Jakarta, tanpa diadili karena dikaitkan pilihan politik ibu anak-anak itu.
Sang ibu, Francisca Fanggidaej adalah anggota DPR Gotong Royong yang ditunjuk Presiden Sukarno dari wakil golongan wartawan sejak 1957 — dia jurnalis Kantor Berita Antara dan memimpin INPS (Indonesian National Press Service).
Sebelumnya, pada periode Revolusi Kemerdekaan, dia terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan dalam diplomasi di pelbagai forum internasional.
Ketika gonjang-ganjing G30S meletus, dan saat suaminya ditangkap di hadapan anak-anaknya yang ketakutan, dia sedang bertugas di luar negeri.
Belakangan Francisca tidak bisa pulang ke Indonesia setelah paspornya dicabut oleh rezim Soeharto, karena dikaitkan dengan peristiwa G30S.
Dia terpisah dengan suami dan anak-anaknya dan harus menunggu lebih dari 35 tahun untuk berkumpul kembali.
Seperti penangkapan ayahnya yang menimbulkan pertanyaan tak terjawab oleh anak-anaknya, keberadaan sang ibu yang tanpa kabar sama-sekali, membuat anak-anaknya menderita selama bertahun-tahun.
"Setiap kali ada persekutuan doa, yang selalu saya doakan adalah ibu saya," ungkap Santi yang mulai aktif di gereja ketika beranjak remaja.
"Karena terus terang, saya sedih kalau mengingat ini," suara Santi bergetar, lalu seperti menahan tangis. "Saya selalu berdoa, kapan saya bisa bertemu ibu saya dan keadaannya seperti apa."
"Dan sedihnya saya melihat kok bapak saya seperti ini [dipenjara tanpa diadili] ya," ujarnya. Ayahnya dipenjara selama 12 tahun dan baru menghirup udara bebas pada 1978.
Anak bungsu, Mayanti Trikarini — kelahiran 1962 — sulit melupakan momen-momen ketika dia mulai memahami bahwa ibu kandungnya tidak diketahui keberadaannya.
"Waktu itu beritanya, masih simpang siur. Ada yang mengatakan [ibu] meninggal, atau apalah.
"Jadi kita juga bertanya, 'Mama mana'? 'Kayaknya meninggal'. Berpikir negatif semua, karena tidak ada berita sama-sekali. Tidak ada kabar mengenai mama," ungkap Maya di kediamannya, awal pekan kedua September 2021.
Setelah ayahnya diciduk tentara di pagi bulan Oktober 1965 itu, tujuh anak itu kemudian diselamatkan oleh keluarga dekat ibunya, tapi stigma terkait ayah dan ibunya tidak otomatis sirna.
Adapun rumah yang dibangun dari tabungan gaji Francisca sebagai anggota DPR itu disita dan isinya dijarah. Tujuh anak itu berhasil diselamatkan hanya dengan pakaian yang menempel di badan.
Dalam atmosfir propaganda Orde Baru, tujuh bocah itu — dititipkan kepada beberapa keluarga dekat ibunya — tumbuh besar dalam stigma terkait latar belakang politik ibunya.
Salah-seorang anaknya, Nusa Eka Indriya, berusia sembilan tahun saat mereka diusir dari rumahnya tidak lama setelah G30S 1965, berulang-ulang menerima stigma dari sebagian masyarakat.
"Setiap saya cerita masa lalu itu, aduh, saya berharap jangan ada lagi peristiwa itu. Biar kita saja," ungkap Nusa saat dihubungi BBC News Indonesia, pertengahan September lalu.
"Karena itu membekas sekali. Bayangkan, saat kita bermain, [diteriaki] 'PKI, PKI'," kata pria kelahiran 1956 dan ayah enam anak ini.
Fransisca Fanggidaej (Arsip keluarga) |
Kejadian lainnya yang disebutnya begitu membekas adalah ada foto-foto ibunya dalam ukuran besar yang ditempel di dinding sebuah rumah. Dia selalu melewatinya setiap berangkat dan pulang sekolah.
"Ada kata-kata 'tangkap hidup atau mati Francisca' dengan foto ibu saya. Itu tekanan yang bukan main buat saya pada waktu itu," katanya lirih.
Keberadaan foto dan tulisan itu, rupanya, juga membuat Santi sangat terpukul. Ketika itu dia siswa sebuah sekolah dasar yang letaknya tidak jauh dari dinding rumah tersebut.
"Pada waktu itu, saya mulai [bertanya-tanya], 'ada apa ya [terhadap ibu saya]. Itu sangat membekas," ungkap Santi.
Maya, sang anak bungsu, kala itu tak luput dari stigma dari sebagian masyarakat. Dia teringat ketika ada salah-seorang temannya di sekolah dasar menyebutnya 'PKI'.
"Saya kejar dia sampai rumahnya, saya tarik rambutnya. Anak itu sering ngatainsaya [PKI]," kata Maya.
Santi juga mengaku pernah "memukul" seorang kawannya saat SD karena dia juga dilabeli 'PKI'.
"Dia bilang 'dasar anak PKI', [lalu] saya pukul dia, sampai berurusan dengan kepala sekolah," ungkap Santi.
Dan waktu terus berjalan. Memasuki bangku SMA, Maya sengaja memilih tidak bergaul secara mendalam dengan teman-temannya agar tidak sering ditanya "bapak dan ibu di mana".
"Zaman itu sudah ada disko, saya ikut saja. Diajak ke acara ulang tahun, saya datang. Tapi saya enggak terlalu mendalam sama mereka.
"Karena akan ada pertanyaan, 'Mama mana, bapak mana?' Itu selalu [ditanyakan]," Maya berujar pelan, seraya menarik napas panjang.
Bagi Maya, adanya stigma seperti itu tidak terlepas propaganda yang terus dihembuskan di zaman Orde Baru. "Padahal, mereka [yang menghinanya] tidak tahu apa-apa."
"Saya merasa ibu saya tidak salah kok. Ini hanya politik. Bapak saya [setelah dibebaskan] yang sering beritahu," cetusnya.
Itulah sebabnya, Maya kemudian tidak mau menonton film Pengkhianatan G30S/PKIyang dulu setiap tahun ditayangkan di televisi pada masa Orde Baru.
"Saya juga menolak Penataran P4, saya enggak busuk kok. Saya merasa dikotak-kotakkan, khusus anak tapol (tahanan politik) di kelurahan jam segini, saya enggak mau," aku Maya yang sarjana jurnalistik.
Di usia 80 tahun, di sebuah acara terbatas pada 21 Agustus 2005 di negeri Belanda, Francisca membuat semacam kesaksian terkait apa yang dialaminya selama hidupnya.
"Selama ini hidup saya diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan mendadak," tulisnya dalam karangan pendek berjudul Penilaianku terhadap masa kini atas dasar pengalamanku masa lampau.
Peristiwa-peristiwa mendadak itu disebutnya "silih-berganti antara sukses dan kegagalan, kehilangan dan kemenangan, tawa dan air mata."
Dia kemudian berujar, dalam kehidupan setiap orang, ada kalanya sang nasib mengubah arahnya.
Francisca Fanggidaej dan sejumlah wartawan (1963). Foto dokumentasi IISG Amsterdam |
"Dan kita terpaksa menapaki jurusan lain dalam perjalanan kehidupan kita," ujar Sisca — panggilan akrabnya — yang dilahirkan di Noel Mina, Timor, 16 Agustus 1925.
Lalu dia menulis: "Dalam hidup [saya] hal itu sudah terjadi beberapa kali, antara lain 17 Agustus 1945 dan pada 30 September 1965."
Khusus peristiwa gonjang-ganjing 1965, dalam memoarnya berjudul Perempuan Revolusioner (2006, Yogyakarta: Galangpress), Francisca berujar pendek tapi bernada getir.
"Anak-anak masih kecil..." tulisnya. "Aku ingat, sebelum aku berangkat ke Aljazair dan terus ke Chile, kutinggali hanya dengan segebung uang kertas. Tidak kuhitung lagi berapa."
Dalam memoarnya, dia mengaku peristiwa G30S "sama sekali di luar pikiranku" dan menyebutnya seperti "halilintar di siang bolong".
Markas Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jakarta, pada 8 Oktober, hancur lebur oleh amukan massa, menyusul Peristiwa G30S. |
"Sama sekali aku tidak tahu, apalagi mengerti," akunya.
Sisca di masa-masa genting itu memang lebih banyak di luar negeri. Pada 1964, sebagai anggota DPR-GR di Komisi Luar Negeri, dia ikut rombongan Presiden Sukarno untuk menghadiri persiapan Konferensi Asia Afrika ketiga di Aljazair.
Pada 13 Oktober 1965, sekelompok mahasiswa membakar markas Pemuda Rakyat (ormas underbouw PKI) di Jakarta. |
Dia kemudian terbang ke Helsinki untuk menghadiri Konferensi Perdamaian Sedunia pada 1965.
Tidak lama kemudian, Sisca menghadiri kongres Organisasi Jurnalis Internasional di Chile, 28 Oktober 1965. Sejak saat itulah dia tidak pernah bisa pulang ke Indonesia setelah meletus G30S.
Kemudian dia menghadiri Konferensi Trikontinental di Havana, Kuba, pada Januari 1966. Paspornya sudah dianggap tidak berlaku mulai saat itu.
Beberapa catatan menyebutkan, dia lantas berpindah-pindah dari Kuba, China (selama 20 tahun), hingga mendarat di Belanda pada 1985, dengan menggunakan paspor sementara dari Kuba, pemberian Fidel Castro.
Francisca Fanggidaej bersama pemimpin Kuba Fidel Castro (menelpon), dan Ibrahim Isa (kanan) di Kuba, 1966 (Arsip keluarga) |
Kembali ke tragedi 1965. Walaupun sama-sekali tak menduga akan terjadi peristiwa setragis itu, Sisca memiliki firasat bahwa akan terjadi malapetaka besar.
"Dan bahwa akan terjadi malapetaka besar, dan aku tidak akan pernah kembali untuk waktu yang sangat lama," akunya.
"Sampai sekarang setiap aku mengenang ke belakang, pada sekitar hari-hari itu, sulit untuk menahan genangan air mataku."
Kalimat ini adalah penutup pada memoarnya yang ditulis oleh eks tapol 1965, Hersri Setiawan.
Dalam buku Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia 1945-1950 (terbitan 2016), karya Norman Joshua Soelias, Francisca bersaksi:
"Sebagai seorang ibu, saya meninggalkan anak-anak saya yang waktu itu masih kecil. Ini bukan demi saya, tapi untuk keselamatan mereka!"
Ucapan Sisca itu dikutip oleh penulis buku itu dari film dokumenter r.i (2011) karya Andrew Dananjaya.
"Tahun itu memang menjadi tahun yang tak pernah berakhir bagi Francisca, di mana dia harus meninggalkan kehidupannya, pekerjaaannya, dan keluarganya karena situasi politik," papar Norman Joshua di bagian epilog buku itu.
Fransisca berperan dalam diplomasi kemerdekaan, tapi namanya dihapus dari sejarah
Ita Fatia Nadia, peneliti sejarah di Ruang Arsip dan Sejarah (RUAS) Perempuan, menyebut Francisca Fanggidaej berperan penting dalam upaya diplomasi di masa kemerdekaan.
"Tidak saja jaringan internasional, tetapi juga bagaimana pemikiran politik dan aktivisme Francisca di dalam gerakan negara-negara yang menuntut pembebasan nasional," kata Ita Nadia.
Hal itu diungkapkan Ita dalam diskusi yang digelar Sekolah Pemikiran Perempuan (SPP), pekan keempat Juli lalu. Di forum ini, Ita secara khusus membedah peran penting Sisca untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Fransisca Fanggidaej, Pahlawan kemerdekaan yang namanya dihapus dari sejarah karena fitnah penguasa Orde Baru |
Menurut SPP, pencatatan sejarah mengenai keterlibatan perempuan di luar ranah domestik dianggap masih sangat terbatas.
SPP juga menganggap penulisan sejarah Indonesia yang berorientasi gagasan nasionalisme telah menyingkirkan kehadiran ragam kelompok dan dinamika politik.
Mereka juga menyebut pencatatan sejarah turut menyingkirkan praktik solidaritas dan pemikiran yang dianggap berjalan di luar haluan utama.
Dengan latar itulah, Ita kemudian mengungkap peran Francisca mulai awal kemerdekaan, seperti menghadiri Kongres Pemuda Indonesia I di Yogyakarta (November 1945), hingga perannya sebagai anggota DPR-GR (1957).
Kongres itu melahirkan Pemuda Sosialis Indonesia dan Badan Kongres Pemuda Indonesia (BKPRI) yang mewadahi seluruh organisasi kepemudaan.
Dalam naungan BKPRI, Sisca — saat itu berusia 20 tahun — dan Yetty Zain kemudian menjalankan siaran Radio Gelora Pemuda di Madiun untuk melawan propaganda NICA.
"Tugas utamaku mengurusi siaran dalam bahasa Inggris dan Belanda," kata Sisca dalam memoarnya, Perempuan Revolusioner (2006).
Dua tahun kemudian, 1947, Sisca dipercaya sebagai delegasi Pesindo untuk menghadiri acara World Youth and Students Festival di Praha, Cekoslowakia.
Acara ini digelar oleh World Federation of Democratic Youth (WFDY) dan International Union of Students (IUS). Dia berangkat bersama dua rekannya dari Pesindo.
"Dia hanya membawa paspor yang terbuat dari kertas merang... Di situ lah, Sisca berkampanye tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia," kata Ita Nadia kepada BBC News Indonesia, pekan pertama September lalu.
Di acara itu, menurut Ita, Francisca berpidato dengan tema "solidaritas bersama rakyat yang terjajah".
Selesai dari Praha, Francisca melanjutkan "perjalanan advokasinya" ke Yugoslavia dan Hungaria, tulis Norman Joshua Soelias dalam buku Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia 1945-1950 (2016).
Pada 1948, Francisca terlibat dalam The Conference of Youth and Students of Southeast Asia Fighting for Freedom and Independence di Kalkuta, India.
Francisca Fanggidaej bersama sejumlah wartawan, di antaranya Ibrahim Isa (kelak juga menjadi eksil, dua dari kiri) di sebuah acara. |
Dalam acara ini, Sisca sudah melampaui keindonesian, tapi tentang internasionalisme ke depan, kata Ita Nadia.
"Dia bicara tidak atas nama Indonesia, tetapi atas nama bangsa, atas nama kemanusiaan... dia bicara tentang internasionalisme ke depan," papar Ita.
Sikap Francisca ini, menurutnya, perlu diungkap sebagai pengetahuan.
"Bahwa Indonesia pernah menjadi bagian dari transnational activism dan internasionalisme, yang memikirkan tentang kemanusiaan yang lebih luas lagi," ujarnya.
"Dan itu disuarakan seorang perempuan bernama Francisca Fanggidaej," kata Ita.
Di konferensi itu, "100% merdeka menjadi keyakinan politik Francisca, yang nanti ada perbenturan, karena dia menolak perjanjian Renville," tambahnya.
Menurut Norman Joshua, konferensi ini nantinya dinilai kontroversial karena tak lama sesudah konferensi, pemberontakan komunis pecah di negara-negara Asia Tenggara.
Sebagian sejarawan menganggap konferensi ini adalah ajang bagi Uni Soviet dan Cominform untuk menyebarkan garis kebijakan luar negeri barunya ke Asia Tenggara.
Tapi, "bukti-bukti lebih baru pada akhirnya membantah pandangan ini," tulis Norman Joshua.
Sekembalinya ke Indonesia, menurut Joshua, Francisca menemukan dirinya terlibatkan — secara fait accompli, katanya — dalam Peristiwa Madiun 1948.
Dia ditangkap oleh TNI dan dipenjara di Gladak, Surakarta, tapi dia lolos dari hukuman mati karena saat itu sedang hamil anaknya yang pertama — Nilakandi Sri Luntowati.
Suaminya yang pertama, Sukarno (yang dipanggil Mas Karno), ditembak mati bersama Amir Sjarifuddin dan beberapa nama lainnya pada 19 Desember 1948.
Sempat memimpin Pemuda Rakyat, lalu SOBSI, dan Gerakan Wanita Indonesia, Francisca kemudian terjun sebagai jurnalis menjelang Konferensi Asia Afrika (1955).
Diawali sebagai wartawan Kantor Berita Antara, dia bersama beberapa wartawan kemudia mendirikan Indonesian National Press Service (INPS)
Dalam perjalanannya, Francisca kemudian diangkat sebagai anggota DPR-GR oleh Presiden Sukarno, dari golongan wartawan.
"Dan di sinilah, dia yang pertama kali membuat resolusi tentang kemerdekaan Timor Timur dari Portugis," ungkap Ita Nadia.
Sayangnya, peranan penting Francisca ini tidak pernah ditulis dan disebut dalam teks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, kata Ita.
Namanya seperti dihilangkan dari sejarah resmi semenjak Orde Baru, karena latar belakang politiknya dan peristiwa G30S.
"Catatan-catatan tentang peran Francisca [di masa revolusi kemerdekaan hingga menjelang 1965) tidak menjadi memori kolektif yang menjadi sumber sejarah kemerdekaan Indonesia," kata Ita Nadia.
Ita Fatia Nadia berpose bersama Francicsa Fanggidaej di kediamannya di kota kecil Zeizt, sekitar 30 menit naik bus dari Stasiun Utrecht, Belanda. (foto arsip Ita Fatia Nadia) |
Ita Nadia juga menganggap peranan Francisca dan sejumlah tokoh perempuan lainnya tidak diberi tempat dalam sejarah, karena politik maskulinitas Orde Baru telah menghapusnya.
"Itulah sebabnya, saya sebagai sejarawan, memanggil kembali memori-memori [recalling memories] yang dihilangkan untuk dihadirkan kembali, termasuk sosok Francisca," cetusnya.
Ita Nadia sendiri terlibat dalam penulisan memoar Francisca (Perempuan Revolusioner, 2006), yang ditulis Hersri Setiawan, eks tapol 1965.
Pada 2005, Ita bersama Hersri bertemu langsung dengan Francisca di kediamannya di kota kecil Zeizt, sekitar 30 menit naik bus dari Stasiun Utrecht, Belanda.
"Buku ini telah memberikan sumbangan kepada historiografi Indonesia," ujarnya dalam kata pengantarnya.
"Mengapa? Karena buku ini telah merekonstruksikan kembali pola penulisan sejarah Indonesia yang berangkat dari pengalaman perempuan."
Kisah anak-anak saat bertemu ibunya
Setelah ayahnya dibebaskan pada 1978, anak-anaknya mulai mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang mengapa ibunya tidak bisa pulang. Juga kenapa ayahnya di penjara.
Di tahun-tahun itu, sang anak bungsu, Maya, sudah di bangku SMA. "Gimana sebetulnya Mama sih?"
Supriyo, kelahiran 1920, kemudian menjelaskan bahwa apa yang mereka alami lantaran dicap PKI. "Tapi Bapak tidak tahu Mama di mana," ungkap Santi.
Barulah setelah Francisca meninggalkan China dan mulai menetap di Belanda pada 1985, anak-anaknya mendapatkan kepastian tentang kabar ibunya.
"Saya merasa ibu saya tidak salah kok. Ini hanya politik. Bapak saya [setelah dibebaskan] yang sering beritahu," cetusnya. (Foto arsip keluarga: Maya dan ibunya, 2011). |
Informasi itu didapatkan dari keluarga ibunya yang lebih dulu tinggal di negeri itu. "Pada waktu Mama di China, kita tidak tahu," aku Santi.
Di sinilah, interaksi ibu dan anak-anak mulai terhubung melalui surat menyurat. "Kita juga saling kirim foto."
Pada 1993, Maya berangkat ke Belanda untuk pertama kalinya bersua ibunya semenjak gonjang-gonjang 1965.
Maya mengaku suasana pertemuan itu "agak kaku". "Saya sudah berumur 35 tahun dan punya anak tiga, jadi udah beda," Maya tertawa kecil.
"Mama saya menangis, sedih.. saya terbawa, hanyut juga," tambahnya.
Francisca Fanggidaej bersama anak-anaknya pada 2011 di rumahnya di Belanda. (Foto arsip keluarga) |
Tetapi status eksil yang melekat pada ibunya, membuat pertemuan mereka tidak begitu leluasa. Keluarga mereka di Belanda juga menasehati agar pertemuan mereka "jangan terlalu mencolok."
"Saya tidak bisa berlama-lama dengan Mama. Kita hanya ketemu di kafe atau datang ke rumahnya, tapi tidak menginap," ungkap Maya.
Barulah setelah Reformasi 1998, dan setelah Presiden Abdurrahman Wahid mempersilakan para eksil untuk pulang, anak-anaknya dapat leluasa bertemu sang ibu.
Pada 2003, Francisca akhirnya bisa pulang ke Indonesia, sebuah keinginan meluap-luap lantaran tertunda lebih dari 35 tahun.
"Kerinduan yang amat sangat," ungkap Santi. "Kami hanya bisa menangis, berpelukan," kata Nusa.
Francisca Fanggidaej saat berada di kediaman Santi di Tangerang Selatan pada 2003. (Foto: arsip keluarga) |
Francisca kemudian secara bergantian menginap di rumah anak-anaknya.
Seperti yang dialami Maya yang mengaku "agak kaku" saat kali pertama memeluk ibunya pada 1993, anak-anaknya yang lain juga merasa seperti itu.
"Tidak sama ya kalau kita terus kumpul. Ada jurang pembatas. Ewuh pakewuh," aku Nusa. Santi pun mengaku "ada kekakuan".
Di hadapan anak-anaknya, sang ibu kemudian menceritakan lebih mendalam kenapa dia tidak bisa pulang setelah G30S. "Ibu cerita sambil menangis," ungkap Maya.
Di sinilah anak-anaknya semakin bisa memahami penderitaan Francisca selama diasingkan dari Tanah Air dan tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya selama puluhan tahun.
"Kami bangga dengan Ibu. Dia seorang pejuang"
Sembilan tahun setelah Reformasi 1998, buku memoar Francisca Fanggidaej yang ditulis oleh bekas tahanan politik 65, Hersri Setiawan, terbit.
Anak-anak Francisca kemudian menjadi lebih tahu perihal peranan ibunya sebagai perempuan pejuang di masa revolusi kemerdekan melalui buku berjudul Memoar Perempuan Revolusioner itu.
Nusa, Santi dan Maya pun tak bisa menutupi perasaan "bangga" atas apa yang dilakukan oleh ibunya pada periode itu dan setelahnya. "Ibu saya pejuang," kata mereka.
"Karena dari sekian ratus juta manusia Indonesia, belum tentu bisa seperti itu ya," ujar Nusa.
Dia mencontohkan kehadiran ibunya di Konferensi Kalkuta untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan meminta dukungan internasional.
Kini, setelah sang ibu tutup usia di usia 88 tahun pada 13 November 2013 lalu dan dimakamkan di Belanda, anak-anaknya mengharapkan agar sejarah menempatkan sosok ibunya secara lebih adil.
Hal ini ditekankan Nusa, Santi dan Maya, karena peran penting ibunya di masa lalu seperti dihapuskan dari sejarah resmi.
"Saya merasakannya," kata Santi. "Banyak hal-hal yang diperjuangkan Mama tidak diakui."
Dengan nada yang lebih getir, Maya berujar: "Mama pejuang tanpa nama, karena belum ada yang mengakui. Bukan hanya Mama, tapi juga mereka yang terbuang [dan tidak bisa pulang]."
Nusa menyadari bahwa harapan untuk menempatkan sosok ibunya secara lebih adil, bukanlah hal gampang, karena menyangkut "institusi macam-macam".
Itulah sebabnya, Nusa menyerahkan sepenuhnya kepada waktu. "Saya yakin akan muncul, walaupun tak diakui, bahwa ibu berperan di sini, di sini... Indonesia akan mencatat."
Kepada anak-anaknya, Nusa, Santi dan Maya mengungkapkan apa adanya tentang apa yang dialami nenek dan kakeknya di masa lalu. Juga peranan mereka dalam perjalanan republik ini.
"Dan mereka bangga dengan oma dan opanya," ujar Santi.
"Kami memaafkan, tapi sulit untuk melupakan"
Namun bagaimanapun juga, tiga bersaudara ini memiliki perspektif masing-masing tentang apa yang akan ditempuh anak-anaknya dalam menafsirkan apa yang dikerjakan nenek dan kakeknya di masa lalu.
Di sini Santi teringat pesan ibunya yang disebutnya pernah berkata 'tolong jangan dilibatkan anak-anak dalam dunia politik'.
"Ibu saya bilang 'jangan terjun ke dunia politik," akunya.
Dan Anda setuju? Tanya saya. "Saya setuju, karena saya merasa, karena politik kami hancur. Karena politik bapak saya hancur, karena politik anak-anak hancur."
Adapun Maya memilih untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak dan cucunya tentang apa yang disebutnya sebagai kecintaan kepada Indonesia.
"Misalnya sikap kepada bendera Merah-Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu yang saya tanamkan," kata Maya.
Di sisi lain, Nusa menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anaknya dalam menafsirkan apa yang dikerjakan nenek dan kakeknya, dan bagaimana mereka mengkonkritkan dalam kehidupan.
"Silakan kalian buka sendiri [sejarah]," ujar Nusa. "Hanya sebatas itu [yang bisa saya katakan]. Mereka kan punya cara-cara sendiri."
Di akhir wawancara, Maya, Santi dan Nusa — yang dihubungi secara terpisah — mengaku sulit melupakan tragedi itu, namun ketiganya sudah memaafkan siapapun yang membuat mereka terpisah puluhan tahun.
"[Saya] masih marah. Kok bisa seperti itu. Tapi saya tidak sakit hati. Hukum alam semuanya. Saya apa adanya, tapi saya bahagia," Maya berkata.
Walaupun sudah memaafkannya sejak lama, Santi mengaku tidak bisa menghapus ingatan atas peristiwa tragis yang menimpa keluarga mereka.
"Terus-terang, tidak bisa hilang." Santi mengutarakannya sambil menahan tangis. "Saya tidak mau dendam, tapi memang luka susah untuk dihilangkan."
Nusa pun mengaku dari dulu sudah memaafkan orang-orang yang menyebabkan dirinya terpisah dari ibu dan ayahnya.
"Kalau tidak memaafkan, bangsa ini akan terpuruk terus. Kutukan itu tidak akan berakhir, kalau kita yang disakiti tidak memaafkan," pungkas Nusa.
Sudah sepantasnya pemerintah mempunyai niat lebih keras untuk meluruskan sejarah serta memulihkan nama baik mereka yang menjadi korban fitnah .
No comments:
Post a Comment